Puluhan Pelamar P1 Guru PPPK Dibatalkan, NTB Khawatir Timbul Gejolak
Mataram, IDN Times - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi NTB mengaku khawatir pembatalan penempatan 28 pelamar Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) prioritas 1 (P1) akan menimbulkan gejolak di daerah. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB telah diminta berkomunikasi dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemdikbud Ristek) supaya ada kebijakan terhadap pelamar P1 Guru PPPK yang dibatalkan tersebut.
"Seharusnya pemerintah pusat juga jangan ujug-ujug seperti ini. Karena yang menerima imbasnya kita. Kami juga tidak serta merta mengatakan itu tugas pusat. Tugas kita mengomunikasikan ini supaya ada penyelesaian secara adil, bijaksana tanpa menimbulkan gejolak di daerah," kata Kepala BKD Provinsi NTB Muhammad Nasir di Mataram, Sabtu (11/3/2023).
1. Sebelumnya 507 pelamar P1 tidak terakomodir
Sebelumnya, kata Nasir, sebanyak 507 orang pelamar P1 Guru PPPK yang sudah lulus passing grade pada 2021 tidak terakomodir dalam rekrutmen Guru PPPK 2022. Belakangan, Kemendikbud Ristek mengumumkan ada 28 guru honorer yang masuk P1 dibatalkan penempatannya. Kondisi ini akan memicu permasalahan di daerah.
"Kita minta kebijakan Kemendikbud supaya ada penyelesaian. Jangan sampai yang sudah memenuhi syarat kategori P1 dibatalkan. Namanya P1, prioritas nomor wahid. Tiba-tiba terpental, ini masalah. Gak mungkin dia datang protes ke Jakarta pasti ke kita," katanya.
Pembatalan penempatan pelamar P1 seleksi Guru PPPK 2022 berdasarkan pengumuman No. 1199/B/GT.00.08/2023 tanggal 1 Maret 2023. Adapun puluhan pelamar P1 seleksi Guru PPPK 2022 yang dibatalkan penempatannya, antara lain:
1. Ahmad Abdul Gani, Guru Bahasa Inggris
2. Ashari, Guru Bahasa Inggris
3. Baiq Siti Aminah Candra Rahayu, Guru Bahasa Inggris
4. Hakmah, Guru Bahasa Inggris
5. Hikmayadi, Guru Bahasa Inggris
6. Lalu Gde Pringgandani, Guru Bahasa Inggris
7. Lalu Mu. Hatim Mashuri, Guru Bahasa Inggris
8. Nursal Chaer, Guru Bahasa Inggris
9. Nurul Palah, Guru Bahasa Inggris
10. Rini Suarni, Guru Bahasa Inggris
11. Sarbini, Guru Bahasa Inggris
12. Erlina, Guru Ekonomi
13. Faozi, Guru Ekonomi
14. Junaidi Sani, Guru Ekonomi
15. Maryana, Guru Ekonomi
16. Nasaruddin, Guru Ekonomi
17. Raisyah, Guru Ekonomi
18. Rinayati, Guru Ekonomi
19. Rodiatul Hapiana, Guru Ekonomi
20. Wardiani, Guru Ekonomi
21. Zuhratul Aini, Guru Ekonomi
22. Ahmad Isnaini, Guru IPA
23. Kartini Julianti, Guru IPA
24. Jumi Hasmiati, Guru Prakarya dan Kewirausahaan
25. Nurkhairiayati, Guru Prakarya dan Kewirausahaan
26. Emiyati, Guru Sosiologi
27. Nurnaningsih, Guru Sosiologi
28. Rian Hidayat, Guru Sosiologi
2. Pemda tunggu jawaban Kemendikbud
Nasir menjelaskan Pemda maaihbmenunggu jawaban dari Kemendikbud Ristek mengenai persoalan ini. Apabila tidak ada solusi, maka masalah guru honorer P1 ini akan terus menjadi permasalahanndi daerah.
Selain itu, kata Nasir, ada juga kebijakan terbaru dari pemerintah pusat untuk penempatan Guru PPPK yang sudah lulus. Guru honorer yang dulunya bertugas di wilayah Bima, setelah lulus menjadi Guru PPPK 2022, mereka ditempatkan di Lombok. Hal ini juga menjadi permasalahan di NTB.
3. Sebanyak 2.237 guru honorer lulus menjadi PPPK
Berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor ; 2682/RKS.04.03/SD/K/2023 Tanggal 7 Maret 2023 perihal Penyampaian Hasil Seleksi Calon PPPK Jabatan Fungsional Guru Tahun 2022, sebanyak 2.237 guru honorer dinyatakan lulus menjadi Guru PPPK Pemprov NTB.
Dalam rekrutmen Guru PPPK 2022, Pemprov NTB membuka lowongan sebanyak 3.412 formasi. Terdiri dari Guru Sekolah Luar Biasa (SLB) sebanyak 29 formasi, Guru SMA 1.698 formasi dan Guru SMK sebanyak 1.685 formasi. Dari hasil seleksi Guru PPPK 2022, ribuan formasi yang tidak terisi.
"Pertanyaan kita, masih ada ribuan formasi tak terisi. Apa kebijakannya. Sementara gaji yang disiapkan sudah ada di APBD. Ternyata hanya 2.237 orang yang diterima dari 3.000 lebih formasi," kata Nasir.
