Anggota DPR RI Tanggapi Tak Cairnya PIP Murid SD yang Tewas di Ngada
- Pemerintah daerah harus proaktif dalam pendataan anak rentan miskin dan memprioritaskan mereka untuk program bantuan seperti BLT, PKH, dan PIP.
- Data konkret tentang daerah miskin harus terus diusulkan oleh pemerintah daerah untuk menghindari kejadian serupa dan memastikan bantuan tepat sasaran.
- Peristiwa ini menunjukkan pemerintah abai terhadap kondisi riil masyarakat di tingkat bawah, sehingga perlu adanya koreksi dalam sistem pendataan sosial dan penyaluran bantuan.
Kupang, IDN Times - Kematian pelajar SD, YBR (10), di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT) masih menjadi perhatian. Temuan terbaru mengungkap dana Program Indonesia Pintar (PIP) miliknya tak kunjung cair hingga berujung meninggal dunia. Sebelum kematiannya, ia sempat beberapa kali meminta sang ibu melakukan pencairan namun selalu terkendala pada administrasi.
Anita Jacoba Gah, politisi NTT dan anggota Komisi X DPR RI yang membidangi pendidikan menyayangkan peristiwa tragis ini terjadi kepada bocah kelas IV SD tersebut. Ia menyebut ini tamparan keras untuk seluruh elemen pemerintah dan pemerintah daerah harus mengevaluasi diri.
1. Semua pihak harus proaktif
Anita menegaskan kepada pemerintah daerah untuk punya sistem pendataan yang jelas tentang anak-anak yang rentan miskin, miskin maupun miskin ekstrem, hingga yang terancam putus sekolah. Anak-anak tersebut harusnya jadi prioritas program pemerintah yang sangat banyak dan keluarganya patut mendapat Program Keluarga Harapan. Bila hal ini dipastikan sejak awal maka peristiwa itu mungkin tidak pernah terjadi.
"Ini salah pemerintah daerah, kok tidak ada datanya yang akurat, harus jelas punya itu dan memprioritaskan mereka baik itu BLT, PKH, PIP," tukasnya.
Ia jugamenyoroti pihak sekolah setempat untuk memerhatikan bantuan bagi siswa sesuai data dapodik. Bila siswa tersebut layak maka harus disegerakan mendapat PIP. Kepala dinas juga tidak diam saja bila dana itu tidak sampai dicairkan dan harusnya proaktif.
"Anak-anak miskin ini dikasih dong PIP kan dinas bisa usulkan dan harusnya bisa dibantu. Ini tamparan keras bagi dunia pendidikan," kata dia.
2. Banyak anak alami hal serupa
NTT masih banyak daerah miskin tetapi data konkret ini harus terus diusulkan oleh pemerintah daerah. Ia yakin banyak anak lainnya mengalami hal serupa namun tidak sampai nekat melakukan tindakan ekstrim dan harapannya hal itu tidak terjadi.
"Terus terang ini sangat menyakitkan dan ini tamparan bagi kita semua. Dengan kejadian ini tentu kami minta semua pemerintah daerah punya data konkret, akurat, dan itu harus dikawal," tambahnya lagi.
Ia tidak ingin lagi semua pejabat dan pengurus yang dekat dengan penyaluran dana ini lebih mementingkan keluarga atau orang terdekat saja. Bantuan dari pemerintah harus tepat sasaran sesuai kondisi sebenarnya dari penerima manfaat di lapangan.
"Orang yang seharusnya haknya untuk terima malah bisa dikssih orang lain yang terima, itu kan buat orang putus asa. Jangan sampai banyak praktek seperti itu di daerah tapi tidak terekspos saja," tandasnya.
3. Bantuan pemerintah jangan dialihkan
Ketua Fraksi Amanat Sejahtera (PAN–PKS) DPRD NTT, Kristoforus Loko, menilai peristiwa ini menunjukkan pemerintah abai selama ini terhadap kondisi riil masyarakat di tingkat bawah. Korban seharusnya mendapatkan perhatian lebih awal melalui sistem pendataan sosial yang kuat dan ini harus mulai dari tingkat RT sampai ke atas.
“Kita sering tidak masuk pada level detail, level mikro, bahwa ada warga yang berada dalam kondisi ekonomi sangat sulit. Ini menjadi koreksi bagi kita semua. Jangan sampai ada warga yang terabaikan. Keluarga seperti ini semestinya tersentuh bantuan negara,” ujarnya.
Wakil Ketua Komisi III DPRD NTT itu juga menekankan agar program pendidikan dan bantuan sosial benar-benar tepat sasaran.
“Program di sektor pendidikan dan bantuan sosial harus diarahkan untuk keluarga atau siswa yang benar-benar tidak mampu. Jangan sampai bantuan justru dinikmati mereka yang secara ekonomi cukup,” tegasnya.
