Polisi Sita Rp2,8 Miliar pada Kasus Korupsi Proyek DAK Dikbud NTB

Wakil Direktur Reskrimsus Polda NTB AKBP Wendy Andrianto. (IDN Times/Muhammad Nasir)

Wakil Direktur Reskrimsus Polda NTB AKBP Wendy Andrianto menyebutkan berdasarkan hasil audit, negara mengalami kerugian sebesar Rp2,8 miliar. Dalam perkembangan penanganan perkara, tersangka dari pihak penyedia inisial MJ telah mengembalikan kerugian negara tersebut.

Penyidik kemudian melakukan penyitaan terhadap uang sebesar Rp2,8 miliar yang dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini. "Uang yang telah dikembalikan oleh tersangka telah kami sita dan akan dilimpahkan bersama barang bukti lainnya pada tahap II," kata Andrianto di Mapolda NTB, Selasa (5/5/2026).

Penyidik Ditreskrimsus Polda NTB menyita uang Rp2,8 miliar dalam kasus dugaan korupsi pengadaan mebel SMK se-NTB tahun 2022. (IDN Times/Muhammad Nasir)

Dia menambahkan bahwa berkas perkara telah dinyatakan lengkap (P-21) dan siap dilimpahkan ke Kejaksaan. Dalam waktu dekat akan dilaksanakan Tahap II, yakni penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum untuk proses hukum lebih lanjut.

Andrianto menjelaskan kasus ini berkaitan dengan proyek pengadaan mebel untuk 40 SMK di NTB yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2022 dengan nilai pagu anggaran mencapai Rp10,2 miliar.

Dalam proses penyidikan, ditemukan sejumlah penyimpangan, di antaranya tidak dilaksanakannya penyusunan spesifikasi teknis dan survei harga, pembayaran pekerjaan 100 persen meskipun pekerjaan belum selesai, serta pengalihan sebagian pekerjaan kepada pihak lain yang tidak sesuai kontrak.

Penyidik Ditreskrimsus Polda NTB menyita uang Rp2,8 miliar dalam kasus dugaan korupsi pengadaan mebel SMK se-NTB tahun 2022. (IDN Times/Muhammad Nasir)

Andrianto menambahkan pihaknya juga akan melakukan pengembangan kasus ini jika ada pihak-pihak lain yang terlibat. Dia mengatakan penyidik berkomitmen menuntaskan setiap perkara korupsi secara profesional, transparan, dan akuntabel.

"Penanganan perkara ini merupakan bentuk keseriusan kami dalam mengawal penggunaan anggaran negara, khususnya di sektor pendidikan," kata dia.

Para tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 603 dan atau Pasal 604 jo Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.