Karhutla di TNGR, Bupati Lotim Minta Dukungan Pusat
- Bupati Lombok Timur meminta pemerintah pusat memberi perhatian khusus pada karhutla berulang di TNGR setiap musim kemarau, mengingat statusnya sebagai destinasi wisata internasional.
- Dua kebakaran pada Mei dan awal Agustus 2026 berhasil dikendalikan bersama aparat dan warga, tetapi pemadaman terkendala dua kendaraan serta keterbatasan selang, nozzle, dan APD.
- Menko Polkam meminta Pemkab mengajukan bantuan sarana melalui BNPB, sekaligus menekankan pencegahan terukur, pembukaan lahan tanpa bakar, operasi terpadu, dan penegakan hukum konsisten.
Lombok Timur, IDN Times – Bupati Lombok Timur Haerul Warisin meminta pemerintah pusat untuk memperhatikan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang terjadi Kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR). Sebab persoalan ini selalu berulang setiap musim kemarau terjadi.
Hal ini diungkapkan Bupati saat mengikuti Rapat Koordinasi Penanganan Peningkatan Eskalasi Kebakaran Hutan dan Lahan secara daring, Senin (10/8/26), yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago.
1. Soroti isu Internasional
Kebakaran hutan di kawasan TNGR. (dok. BTNGR) Bupati Lombok Timur, Haerul Warisin mengatakan, pihaknya bersama Polsek Sembalun, Koramil Sembalun, dan masyarakat berhasil telah berhasil mengendalikan dua kasus kebakaran lahan yang terjadi pada Mei dan awal Agustus 2026. Namun, di balik keberhasilan itu, ia menyampaikan kekhawatiran serius terkait dampak isu global jika kawasan TNGR kembali terbakar.
Orang nomor satu di Gumi Selaparang ini menyoroti posisi strategis TNGR bukan sekadar tujuan wisata lokal, melainkan ikon pariwisata kelas dunia. Dengan tingginya kunjungan wisatawan asing, setiap kejadian kebakaran di kawasan ini berpotensi memicu pemberitaan internasional yang merugikan citra Indonesia.
"Isu mancanegara yang kami khawatirkan karena TNGR adalah objek wisata internasional. Sehingga kalau ini tidak kita perhatikan, maka isu internasional yang kami khawatirkan," ujar Bupati di hadapan Menko Polkam dan seluruh kepala daerah se Indonesia.
2. Sarana minim, pemadaman terhambat
Petugas memadamkan api di kawasan TNGR. (dok. BTNGR) Meskipun respons pemadaman tergolong cepat kebakaran terakhir berhasil dilokalisir dan dinyatakan clear pada Sabtu dini hari. Warisin mengakui bahwa keterbatasan peralatan menjadi kendala utama di lapangan. Pemerintah daerah hanya mengandalkan dua unit kendaraan pemadam dengan perlengkapan seadanya.
"Kami hanya punya dua kendaraan, Pak. Hanya itu yang kami pakai kemarin, dengan keterbatasan selang, nozzle, dan sebagainya. Untuk penyempurnaan APD, termasuk peralatan lain, kami mohon kiranya pusat memperhatikan kami," ungkapnya.
3. Pencegahan fundamental dan kesatuan operasi
Kawasan hutan TNGR Resort Sembalun yang terbakar. (dok. BTNGR) Menko Polkam Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago merespons langsung kekhawatiran tersebut. Ia meminta Pemkab Lombok Timur untuk segera mengajukan permintaan bantuan sarana dan prasarana melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Ia juga memberikan apresiasi atas kecepatan dan kerja sama seluruh unsur dalam menangani karhutla di TNGR.
Menutup rapat koordinasi, Menko Polkam mengingatkan seluruh kepala daerah untuk tidak sekadar tanggap darurat, melainkan mengubah pendekatan penanganan karhutla secara fundamental. Pencegahan terukur harus menjadi prioritas, dengan pembukaan lahan tanpa bakar dijadikan gerakan nasional.
Ia juga menekankan pentingnya satu kesatuan operasi dan mengajak semua pihak meninggalkan ego sektoral.
"Lakukan pencegahan terukur. Jadikan pembukaan lahan tanpa bakar sebagai gerakan nasional, dan optimalkan instrumen daerah yang didukung penegakan hukum konsisten," pungkasnya.
