Kepala Dinkes NTB dr. Lalu Hamzi Fikri. (IDN Times/Muhammad Nasir)
Eva menambahkan bahwa adanya dilema antara kepentingan ekonomi dan kesehatan. Di satu sisi, NTB merupakan penghasil tembakau Virginia terbaik secara nasional dengan penerimaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang cukup besar mencapai Rp312 miliar pada 2026.
"Tahun 2026 ini saja nilainya mencapai Rp312 miliar. Ini potensi ekonomi yang besar, namun di sisi lain kita menghadapi beban kesehatan yang tidak kalah besar," kata dia.
Sementara, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) NTB dr. Lalu Hamzi Fikri menambahkan bahwa biaya pengobatan akibat dampak rokok jauh melampaui pendapatan dari DBHCHT. Dia mengungkapkan Penyakit Tidak Menular (PTM) seperti jantung, kanker, stroke, dan gagal ginjal kini mendominasi klaim BPJS di rumah sakit.
"Klaim BPJS untuk penyakit katastropik ini bisa tiga sampai empat kali lipat dari nilai cukai yang kita terima. Kita bicara triliunan rupiah," kata Fikri.
Fikri mengungkapkan bahwa faktor sosial menjadi tantangan berat agar seseorang berhenti merokok. Dia menyebut berdasarkan data BPS, rokok menjadi pengeluaran rumah tangga terbesar kedua setelah beras. Di wilayah perkotaan, konsumsi rokok mencapai 80 persen, sementara di pedesaan 50 persen.
"Jadi kita tetap edukasi dari sisi kesehatan. Tetapi edukasi yang sampai mengubah perilaku (merokok) ini memang tidak mudah, karena ada aspek sosial, budaya, ekonomi di situ," tandasnya.
Dia menambahkan perlu peran semua pihak untuk melakukan pengawasan agar anak usia 10-18 tahun tidak menjadi perokok. Karena risikonya cukup besar jika mereka sudah menjadi dewasa nantinya. "Perubahan pola penyakit itu sudah terjadi sekarang, dan salah satunya tadi, rokok juga punya kontribusi di situ," kata dia.
