Polemik KDMP di NTT, Direktur Agrinas Tegaskan Koperasi Bukan Proyek
- Joao Xavier Barreto Nunes menegaskan konflik lahan di Ende dan Sumba Barat Daya sudah dikomunikasikan dengan pemerintah daerah, serta lahan yang digunakan merupakan aset pemerintah yang tidak terpakai.
- Joao menekankan Koperasi Desa Merah Putih bukan proyek melainkan program swakelola padat karya yang melibatkan masyarakat secara langsung di lebih dari 3.000 desa dan kelurahan di NTT.
- Setiap unit KDMP akan mempekerjakan 17 orang termasuk perwakilan PT Agrinas, kasir, dan pengelola simpan pinjam, serta bekerja sama dengan PT Pos Indonesia dan BUMN untuk mendukung operasionalnya.
Kupang, IDN Times - Direktur Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Wilayah Bali Nusa Tenggara, PT Agrinas Pangan Nusantara, Brigjen TNI (Purn) Joao Xavier Barreto Nunes, menyebut KDMP bukan proyek. Ia merespons ini terkait beberapa konflik yang muncul terkait penolakan dari warga.
Joao menyoroti khusus kasus yang sempat viral di media sosial seperti di Ende dan sebelumnya juga terjadi di Sumba Barat Daya. Joao menanggapi ini ketika dinyatakan media, Selasa (9/6/2026), usai ia memantau salah satu gerai KDMP Desa Kotabes, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang, NTT.
1. Sebut sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah
Terkait kasus di Ende, Joao, membantah adanya pembongkaran sekolah. Menurutnya ada lahan sekolah yang tidak digunakan sehingga dipakai untuk jalur pembangunan Koperasi Merah Putih.
"Nggak, itu tidak digunakan, akhirnya dialihfungsikan. Itu lahan pemerintah," sebutnya.
Sebelumnya, viral eksavator untuk pengerjaan KDMP masuk ke lahan Sekolah Dasar Negeri (SDN) Wolomoni di Desa Niowula, Kecamatan Detusoko, Ende. Hal tersebut memicu kericuhan warga sekitar. Dalam video yang beredar juga tampak kerukan tanah dan tiang sekolah yang telah dilepas dari bangunannya. Video itu juga mendapat reaksi beragam oleh publik.
Tidak saja di Ende, Joao mengakui permasalahan yang sama sempat terjadi di Sumba Barat Daya dan viral di media sosial. Sebelumnya, warga Desa Marokota, Kecamatan Wewewa Barat, menolak pembongkaran gedung kantor desa untuk KDMP. Kejadian ini berlangsung pada April 2026 dan viral melalui live streaming seorang warga di Facebook.
Dalam hal di Sumba Barat Daya ini, jelas dia, ialah lahan milik pemerintah desa di sekeliling kantor desa yang tidak digunakan. Ia menyebut kantor desa akan digeser sehingga memungkinkan untuk membangun KDMP.
Joao juga menyebut pihaknya telah menginformasikan kepada pihak desa sebelum pembangunan, bahkan telah diinformasikan ke Bupati Sumba Barat Daya Ratu Wula.
"Sehingga kita koordinasikan dengan Ibu Ratu, kita geser kantor desanya sedikit dan di sampingnya kantor Koperasi Desa Merah Putih. Itu kita komunikasikan. Yang jelas kita kerja tulus ikhlas," tukasnya.
2. Tegaskan bukan proyek
Joao mengajak masyarakat bersama-sama mengawasi dan terlibat dalam pembangunan KDMP yang rencananya dilaksanakan di 3.442 desa dan kelurahan di NTT. Ia juga menegaskan KDMP bukan proyek tetapi swakelola yang membutuhkan keterlibatan semua pihak di dalamnya.
"Sekali lagi saya sampaikan ini bukan proyek. Perintah Bapak Presiden bukan proyek tapi padat karya, swakelola. Kalau proyek ada papannya. Ini tidak. Kalau ada saudara kita mau bantu kerja ya ini punya dia, dari rakyat oleh rakyat, untuk rakyat. Nanti yang jadi anggota adalah masyarakat di desa ini," ungkap dia.
Ia menyebut KDMP bersifat koperasi ini juga bersifat modern dan terhubung langsung dengan kementerian terkait pengelolaannya. Nantinya KDMP memerlukan pasokan internet termasuk seperti Starlink untuk mendukung kinerjanya.
3. Tempatkan 17 orang tiap unit
Sementara tenaga kerja yang akan ditempatkan di tiap-tiap Koperasi Merah Putih ini juga telah diatur, di antaranya dari PT Agrinas.
"Nantinya yang bekerja di sini ada 17 orang. Saudara-saudara kita yang punya kompensasi ini yang akan kerja di sini, hanya ditentukan dua orang itu wakil dari Agrinas, dua kasir, dan dua orang urus simpan pinjam. Kenapa saya sampaikan ini karena hubungannya mereka pusat baik itu Kementerian Koperasi," jelas dia lagi.
KDMP juga akan bekerja sama dengan PT Pos Indonesia dalam hal pasokan logistik. Bukan hanya itu, kata dia, semua BUMN akan mendorong ekosistem KDMP.
