Pembangunan PSN Terminal LPG Bima dan Kupang Dikawal oleh Kejagung
Mataram, IDN Times - Dua proyek strategis nasional (PSN) yaitu pembangunan Terminal LPG Bima Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Terminal LPG Kupang Nusa Tenggara Timur (NTB) mendapatkan pengawalan dari Kejaksaan Agung (Kejagung). Pengawalan itu untuk memastikan kelancaran pembangunan dua PSN tersebut.
Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan mengatakan, Pertamina Patra Niaga saat ini mengemban tugas dan amanah menjaga ketahanan dan menyalurkan energi di seluruh negeri. Salah satunya lewat hadirnya terminal LPG di wilayah Indonesia Timur.
“Terminal LPG Bima dan Kupang akan mendukung terwujudnya availability, accessibility, dan affordability energi khususnya LPG di wilayah NTB dan NTT. Penyelesaian PSN ini menjadi penting karena besarnya manfaat ketersediaan energi yang berkeadilan bagi masyarakat bahkan sampai pelosok,” kata Riva dalam keterangan yang diterima Rabu (8/11/2023)
1. Terminal LPG Bima dibangun dengan kapasitas 1.000 Metrik Ton
Ia menjelaskan Terminal LPG Bima dibangun dengan kapasitas 1 tanki berukuran 1.000 Metrik Ton (MT). Sedangkan Terminal LPG Kupang dibangun 2 tanki, masing-masing berukuran 500 MT.
Beroperasinya Terminal LPG Bima dan Kupang akan memperkuat rantai distribusi. Serta memperkuat ketahanan stok LPG untuk wilayah NTB dan NTT yang sebelumnya disuplai dari Terminal LPG Lombok.
2. Terminal LPG Bima dalam tahap commisioning
Saat ini, proses pembangunan Terminal LPG Bima sedang dalam tahap pengujian. Terminal LPG Bima akan segera beroperasi di akhir tahun 2023.
Sedangkan Terminal LPG Kupang progres pembangunannya baru sekitar 62 persen. Riva berharap pakta integritas yang ditandatangani dengan Kejagung menjadi penting dan berharga sehingga dalam proses penyelesaiannya bisa didukung monitoringnya oleh tim Kejaksaan RI.
“Ini merupakan proyek berskala nasional untuk menghadirkan energi bagi seluruh masyarakat Indonesia," katanya.
Dalam proses pembangunannya, Pertamina butuh dukungan seluruh stakeholder salah satunya Kejaksaan. Ia berharap kerja sama dengan Kejagung bisa memastikan PSN di Bima dan Kupang dapat tuntas dengan baik, serta sesuai dengan aspek Good Corporate Governance (GCG).
3. Kawal pembangunan dua PSN agar selesai tepat waktu dan mutu
Direktur Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) Jaksa Agung Muda Intelejen Kejagung, Katarina Endang Sarwestri mengatakan penandatangan pakta integritas yang fokus pada bidang intelijen. Di mana lingkup kerja sama dukungan pengamanan proyek pembangunan strategis akan bermanfaat bagi kelancaran proses pembangunan PSN.
Peran Kejagung akan fokus pada pemantauan dan membantu meniadakan ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang berpotensi timbul dalam proses penyelesaian pembangunan Terminal LPG Bima dan Kupang.
“Kita tahu pentingnya PSN ini, mari kita kawal penyelesaiannya, kita harus berupaya proses PSN Terminal LPG Bima dan Kupang dapat selesai tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran, karena manfaatnya sangat luar biasa bagi masyarakat,” kata Katarina.
