NTB Belum Dapat Eksekusi Instruksi Jokowi Soal Randis Mobil Listrik
Kendaraan dinas pejabat Pemprov NTB. (IDN Times/Muhammad Nasir)
Mataram, IDN Times - Presiden Joko 'Jokowi' Widodo menginstruksikan penggunaan kendaraan listrik sebagai kendaraan dinas (Randis). Hal itu tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2022. Meskipun sudah ada perintah dari pemerintah pusat, Pemprov NTB belum dapat mengeksekusi instruksi Presiden Jokowi tersebut. Pemprov NTB masih fokus untuk menyehatkan keuangan daerah.
"Sekarang ini kita fokus pada penyehatan keuangan daerah. Kemudian kita melakukan efisiensi anggaran, memanfaatkan (kendaraan dinas ) yang ada dulu sembari kalau ada kelonggaran keuangan kita pasti sebagaimana harapan dari pemerintah," kata Sekretaris Daerah Provinsi NTB Lalu Gita Ariadi dikonfirmasi di Mataram, Rabu (24/5/2023).
1. Lengkapi regulasi
Sekda NTB Lalu Gita Ariadi. (IDN Times/Muhammad Nasir) Inpres Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) Sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Sekda menjelaskan Pemprov NTB berkomitmen untuk penggunaan mobil listrik sebagai Randis.
"Regulasi juga kita lengkapi. Eksekusinya ini masih kita berhitung sesuai dengan kemampuan daerah. Kalau sudah ada kemampuan keuangan daerah mampu pasti kita lakukan itu," terangnya.
Baca Juga: Harga Mulai Rp7 Juta, Ribuan Paket Nonton MotoGP 2023 Sudah Terjual
2. Penggunaan mobil listrik jadi Randis akan dimulai dari kepala OPD
Gita menyatakan Pemprov NTB berupaya mengeksekusi instruksi Presiden Jokowi pada tahun ini. Nantinya, penggunaan mobil listrik menjadi Randis akan dimulai dari kepala daerah dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
"Iya, dimulai dari kepala OPD. Karena memang posisi strategis OPD menjadi contoh. Kita ikhtiarkan mulai tahun ini," tandasnya.
3. Pemprov NTB masih berutang ratusan miliar kepada kontraktor
ilustrasi APBD (IDN Times/Aditya Pratama) Pemprov NTB masih mengalami kesulitan keuangan, sehingga berpengaruh terhadap pelaksanaan program dan kegiatan. Pemprov NTB masih berutang kepada kontraktor atau rekanan sebesar Rp223 miliar. Ratusan miliar utang kepada kontraktor ini merupakan pengerjaan proyek Direktif Gubernur, pokok-pokok pikiran (Pokir) anggota DPRD NTB dan kegiatan reguler.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi NTB Samsul Rizal menyebutkan total utang Pemprov NTB kepada rekanan awalnya sebesar Rp343 miliar. Namun, hingga awal Mei 2023, Pemprov NTB telah membayar utang kepada kontraktor sekitar Rp119 miliar. Sehingga masih tersisa sekitar Rp223 miliar kewajiban Pemprov NTB kepada rekanan. Pembayaran sisa utang tersebut ditargetkan tuntas pada Juli mendatang.
Baca Juga: 361 Nakes Diangkat Jadi ASN PPPK, Pemprov NTB Wajibkan Tanam Pohon
