Jelang Akhir Tahun, Realisasi Belanja Pemprov NTB Baru 63,16 Persen
Gedung IGD Terpadu RSUD NTB dalam proses finishing dan ditargetkan tuntas akhir Desember 2022. (IDN Times/Muhammad Nasir)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Mataram, IDN Times - Sebulan menjelang berakhirnya tahun anggaran 2022, realisasi belanja Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB masih di bawah 70 persen. Hingga 31 November 2022, realisasi belanja atau keuangan baru mencapai 63,13 persen, sedangkan progres pekerjaan fisik dari program Pemprov NTB sudah mencapai 77,87 persen.
"Ada deviasi antara realisasi fisik dan realisasi keuangan. Artinya ada kegiatan-kegiatan yang sudah dikerjakan namun pembayarannya masih dalam proses administrasi," kata Asisten III Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi NTB, Wirawan Ahmad dalam keterangannya, Selasa (20/12/2022).
1. Optimis proyek yang dibiayai dana transfer pusat tercapai di akhir tahun
Asisten III Setda Provinsi NTB, Wirawan Ahmad. (IDN Times/Muhammad Nasir)Wirawan optimis kegiatan-kegiatan yang dibiayai melalui dana transfer dari pemerintah pusat baik dana tranfer umum dan Dana Alokasi Khusus akan terealisasi sesuai target di akhir tahun 2022. Baik target fisik maupun target keuangan sampai akhir tahun 2022 ini.
"Meskipun ada deviasi, tapi tidak signifikan," terangnya.
Ia mengungkapkan ada sedikit tantangan pada kegiatan yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD). Pasalnya, realisasi PAD baru mencapai 72 persen lebih. Ia juga mengatakan PAD diperkirakan tidak bisa terealisasi 100 persen sampai akhir 2022.
Baca Juga: Pariwisata Pulih, Ritel ini Tahan Ancaman Krisis Global
2. Beberapa kegiatan belum bisa dibayarkan tahun 2022
ilustrasi APBD (IDN Times/Aditya Pratama)Dengan PAD yang diperkirakan tidak bisa terealisasi 100 persen, beberapa kegiatan tidak akan bisa dibayarkan tahun 2022. Yaitu, kegiatan yang dibiayai dari PAD, meskipun sudah dikerjakan 100 persen, tetapi belum bisa dibayarkan.
"Dan ini sudah ada mekanismenya, yakni menjadi kewajiban Pemprov NTB untuk dibayarkan pada tahun 2023 mendatang," jelasnya.
Misalnya, pekerjaan fisik atau proyek yang ada di Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim), Dinas PUPR dan beberapa OPD yang pembiayaannya berasal dari PAD. "Tapi karena PAD tidak sesuai target, makanya akan dibayarkan pada tahun berikutnya," jelasnya.
3. Realisasi belanja proyek yang dibiayai APBN baru mencapai 65,84 persen
IDN Times/Arief RahmatSelain belanja APBD, Pemprov NTB mengerjakan proyek atau kegiatan yang dibiayai lewat dana APBN yang disalurkan melalui dana dekosentrasi dan tugas perbantuan. Untuk dana dekonsentrasi, progressnya fisik sudah mencapai 83,21 persen, sedangkan progres keuangan baru mencapai 65,84 persen.
Sementara pekerjaan yang sifatnya tugas perbantuan, progres fisiknya sudah 85,60 persen, dan realisasi keuangannya baru mencapai 52,90 persen. Wirawan menyatakan kegiatan yang dibiayai dari dana dekonsentrasi dan tugas perbantuan ini dipastikan akan terealisasi sesuai rencana pada Desember ini, mengingat dananya sudah tersedia di Rekening Kas Umum Negara.
Begitu juga dengan belanja daerah yang bersumber dari dana transfer. Hingga saat ini, kata Wirawan, dana transfer sudah terealisasi 92 persen lebih. Anggarannya sudah tersedia di kas daerah dan tinggal masalah administrasi.
"Kita optimis di akhir tahun terealisasi semuanya sesuai target," ucapnya.
Wirawan mengatakan masih rendahnya serapan keuangan, bukan karena rendahnya kinerja eksekutif atau OPD dalam mengeksekusi belanja. Ia menyatakan hal ini hanya masalah administrasi pembayaran. Pekerjaannya sudah sesuai target, bahkan banyak pekerjaan sudah dilaksanakan 100 persen.
"Jadi dapat disimpulkan untuk dana yang bersumber dari dana transfer, dana dekon dan dana tugas perbantuan realisasi fisik dan keuangan akan tuntas sesuai dengan target pada bulan Desember. Sementara untuk belanja yang bersumber dari PAD, realisasinya akan menyesuaikan dengan realisasi PAD itu sendiri," tandas mantan Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) NTB ini.
4. Dana transfer yang mengendap di bank mencapai Rp2,3 triliun
Kepala Kanwil DJPB Provinsi NTB, Sudarmanto. (IDN Times/Muhammad Nasir)Sebelumnya, Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Provinsi NTB mencatat sebesar Rp2,3 triliun dana transfer dari pemerintah pusat kepada 11 Pemda di NTB, yang belum dibelanjakan berdasarkan data sampai 31 Oktober 2022. Dananya sudah ditransfer pemerintah pusat ke rekening kas umum daerah, namun masih belum dibelanjakan.
Dana sebesar Rp2,3 triliun lebih yang mengendap di bank, paling besar di Pemprov NTB. Anggaran Pemprov NTB yang mengendap di bank mencapai Rp581,39 miliar. Kemudian disusul Pemda Sumbawa Barat Rp328,61 miliar, Pemda Lombok Timur Rp248,55 miliar dan Pemkot Mataram sebesar Rp223,95 miliar.
Selanjutnya, Pemda Lombok Barat sebesar Rp175,26 miliar, Pemda Sumbawa Rp152,83 miliar, dan Pemda Bima Rp148,77 miliar. Selain itu, Pemda Lombok Utara Rp139,51 miliar, Pemda Dompu Rp119,49 miliar, Pemda Lombok Tengah Rp107,48 miliar dan Pemkot Bima sebesar Rp106,91 miliar.
Kepala Kanwil DJPB Provinsi NTB, Sudramanto menyebutkan realisasi belanja negara atau dana yang telah disalurkan ke Pemda di NTB telah mencapai Rp20,3 triliun sampai Oktober 2022. Terdiri dari realisasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp6,7 triliun lebih atau 69,66 persen dan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp13,6 triliun atau 86,66 persen.
Baca Juga: Libur Nataru, 'Booking' Kamar Hotel di Senggigi Hampir 100 Persen
