Mendikdasmen Usulkan ke BGN Dapur Sekolah Jadi Penyelenggara MBG
Mataram, IDN Times - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengungkapkan terbuka peluang dapur sekolah (school kitchen) menjadi penyelenggara program makan bergizi gratis (MBG). Dia mengatakan sudah menyampaikan usulan itu kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana. Diusulkannya dapur sekolah menjadi penyelenggara MBG untuk mencegah terjadinya kasus keracunan.
"Kemungkinan, saya sudah sampaikan kepada Kepala BGN. Bagaimana dengan gagasan tentang school kitchen. Beliau menyampaikan itu dimungkinkan sepanjang nanti jumlah muridnya akan ditentukan, kemudian distandarisasi dapurnya," kata Mu'ti dikonfirmasi usai rapat koordinasi dengan Gubernur NTB dan Bupati/Wali Kota di Kantor Bank NTB Syariah, Kota Mataram, Selasa (21/10/2025) sore.
1. Ada sekolah yang sudah siap
Dia menjelaskan bahwa dapur sekolah yang akan menjadi penyelenggara MBG harus distandarisasi oleh BGN. Menurutnya, ada beberapa contoh di beberapa tempat dapur sekolah yang sudah siap menjadi penyelenggara MBG. Terutama sekolah-sekolah yang berbasis asrama. Bahkan ada yangbsudah berpengalaman menyiapkan makanan untuk siswa sebanyak 1.000 orang.
"Mereka punya pengalaman mengelola itu. Tinggal nanti diberikan supervisi dan ditentukan standarnya. Saya kira seperti ini (MBG) tak perlu dikirim dari luar. Tetapi nanti keputusannya tetap pada kepala BGN," terangnya.
2. Guru yang membantu distribusi MBG diberikan honor Rp100 ribu per hari
Di sisi lain, guru dan tenaga kependidikan sudah dilibatkan dalam program MBG. Mu'ti menyebut sudah ada surat edaran yang dikeluarkan agar guru dan tenaga kependidikan ikut membantu mendistribusikan MBG kepada para siswa.
"Untuk distribusi MBG di sekolah itu, guru dan tenaga kependidikan bisa membantu distribusi dan diberikan honorarium Rp100 ribu per hari. Sudah ada surat edarannya," jelas dia.
Meskipun program MBG banyak menuai sorotan akibat banyaknya kasus keracunan, dia mengatakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu akan tetap dilanjutkan. Namun, ada perbaikan-perbaikan yang akan dilakukan pemerintah..
"Insyaallah sekarang sedang digodok Rancangan Perubahan Perpres yang mengatur tentang pengelolaan dan pelaksanaan MBG dengan mungkin ada beberapa perubahan dalam polanya," ungkapnya.
3. Pengetatan sebelum MBG didistribusikan
Untuk pencegahan kasus keracunan MBG, kata dia, sudah dilakukan pembahasan lintas kementerian/lembaga termasuk Menteri Kesehatan. Dia menyebut sekarang ada semacam Posko Kepekaan. Dimana, dilakukan supervisi di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebelum MBG didistribusikan ke sekolah atau penerima manfaat.
"Sudah ada mulai pengetatan itu. SPPG yang bermasalah sementara dinonaktifkan dulu yang kemarin bermasalah itu sampai nanti ada perbaikan," jelasnya.
Dalam rapat kabinet yang digelar Presiden Prabowo, kata dia, sudah disampaikan berapapun siswa yang menjadi korban keracunan MBG harus menjadi perhatian dan tidak boleh dianggap masalah sederhana.
"Tetapi tidak berarti kemudian karena ada masalah itu, program besar ini dihentikan, tetap terus dilanjutkan dengan perbaikan-perbaikan," tandasnya.
Sebelumnya, Dinas Kesehatan Provinsi NTB mencatat sebanyak lima kejadian dugaan keracunan makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) di NTB hingga bulan September 2025. Sebanyak 252 siswa di tiga Kabupaten yakni Lombok Tengah, Lombok Barat dan Sumbawa mengalami gejala keracunan di sekolahnya setelah mengonsumsi MBG.
Dugaan keracunan awalnya dialami lima siswa di Lombok Tengah, tepatnya di SDN Repok Tunjang, Kecamatan Jonggat, pada 23 April 2025. Kemudian pada 3 September, sebanyak 17 siswa di SDN 1 Selat, Kecamatan Narmada, juga mengalami peristiwa yang sama.
Di kabupaten berbeda tepatnya di Kabupaten Sumbawa, juga terjadi peristiwa dugaan keracunan pada 9 September 2025 yang dialami 118 siswa dari beberapa sekolah, yakni SMAN 2 Sumbawa 50 siswa, MI NW Sumbawa 11 siswa, TK An Nurfalah 25 siswa dan SDN Lempeh 32 siswa.
Masih di kabupaten yang sama, pada 17 September 2025 terjadi lagi peristiwa dugaan keracunan yang dialami 106 siswa dari beberapa sekolah yakni MIN 3 Sumbawa 20 siswa, MTSN 2 Sumbawa 70 siswa dan MAN 3 Sumbawa 16 siswa. Baru-baru ini tepatnya pada 24 September 2025, kembali terjadi kasus dugaan keracunan MBG yang dialami oleh 6 siswa di MTSN Aunul Ibad Beroro, Lombok Tengah.
Sementara itu, Pemprov NTB mengajukan pembangunan 100 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah terpencil karena sulit diakses kendaraan untuk menyalurkan makan bergizi gratis (MBG) kepada penerima manfaat. Sebanyak 100 dapur MBG itu diusulkan dibangun di kawasan gili atau pulau-pulau kecil dan daerah perbukitan yang sulit dijangkau menggunakan kendaraan.
Ketua Satgas MBG Provinsi NTB Ahsanul Khalik menjelaskan pembangunan SPPG atau dapur MBG di daerah terpencil itu bisa dilakukan mitra BGN, yayasan, perusahaan atau investor. Kemudian BGN akan menyewa selama empat tahun ke depan. Dia mengungkapkan banyak daerah terpencil di NTB. Seperti daerah Buwun Mas Sekotong Lombok Barat, Jerowaru Lombok Timur dan daerah-daerah perbukitan di Pulau Sumbawa.
Pembangunan SPPG di daerah terpencil untuk memastikan penerima manfaat MBG seperti para siswa, balita, ibu hamil dan ibu menyusui mendapatkan pelayanan program MBG. Dia menyebut hingga saat ini sudah beroperasi 349 SPPG di wilayah NTB. Ratusan dapur MBG itu melayani sebanyak 1,041 juta penerima manfaat. Ditargetkan sebanyak 623 SPPG yang terbentuk di NTB untuk melayani penerima manfaat.
