Investasi NTB Semester I 2026 Capai Rp33,73 Triliun
- Realisasi investasi NTB semester I 2026 mencapai Rp33,73 triliun, menuju target BKPM Rp64,83 triliun dan target RPJMD Rp68,43 triliun.
- Pada triwulan II, investasi non-UMKM Rp15,17 triliun didominasi PMDN Rp12,414 triliun; sektor ESDM menyumbang terbesar, Rp11,98 triliun atau 79 persen.
- Investasi UMKM semester I mencapai Rp496,68 miliar, tumbuh 22,28 persen secara tahunan; NTB menargetkan Rp1 triliun melalui kemudahan usaha, pembiayaan, kemitraan, dan digitalisasi.
Mataram, IDN Times - Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) NTB mencatat realisasi investasi pada semester I 2026 menembus angka Rp33,73 triliun. Angka ini merupakan akumulasi dari capaian investasi pada Triwulan I sebesar Rp18,07 triliun, Triwulan II sebesar Rp15,17 triliun, dan tambahan sebesar Rp0,50 triliun dari periode semester I 2026.
Kepala DPMPTSP NTB Irnadi Kusuma mengatakan pemerintah daerah terus memacu investasi berkualitas dengan target yang ditetapkan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pada 2026, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menargetkan realisasi investasi di NTB Rp64,83 triliun, sedangkan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2026 sebesar Rp68,43 triliun.
1. Realisasi investasi triwulan II 2026 didominasi PMDN
Khusus triwulan II 2026, realisasi investasi non UMKM di NTB mencapai Rp15,17 triliun. Realisasi investasi non UMKM pada periode April - Juni 2026 terbagi ke dalam dua komponen utama, yaitu Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang mendominasi sebesar 81,85 persen atau senilai Rp12,414 triliun, dan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar 18,15 persen atau senilai Rp2,725 triliun.
Secara sektoral, kata Irnadi, investasi non UMKM pada triwulan II 2026 masih didominasi oleh sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang menyumbang porsi terbesar, yakni sebesar 79 persen dengan nilai Rp11,98 triliun. Kemudian sektor lainnya yang menjadi penopang adalah Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebesar 7,2 persen atau senilai Rp1,09 triliun.
Selanjutnya, sektor Perindustrian sebesar 4,8 persen atau Rp722,28 miliar, sektor Perdagangan sebesar 2,6 persen atau Rp390,20 miliar, serta sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebesar 1,6 persen atau Rp245,90 miliar. Sedangkan sisanya sebesar 4,8 persen disumbang oleh sektor lainnya senilai Rp735,20 miliar.
2. Tiga daerah dengan realisasi investasi tertinggi di NTB
Irnadi menyebutkan dari realisasi PMDN sebesar Rp12,414 triliun pada triwulan II 2026, tiga daerah mencatatkan realisasi tertinggi. Yaitu, Sumbawa Barat Rp11,122 triliun, Kota Mataram Rp388,06 triliun dan Lombok Barat Rp289,59 miliar.
Sedangkan untuk realisasi PMA sebesar Rp2,725 triliun. Tiga drah dengan realisasi investasi PMA tertinggi yaitu Dompu Rp1,55 triliun, Lombok Tengah Rp576,04 miliar dan Sumbawa Barat sebesar Rp322,08 miliar. Dikatakan, negara asal PMA yang terbesar merupakan gabungan sejumlah negara mencapai Rp2,25 triliun. Kemudian Spanyol Rp103,28 miliar dan Australia Rp77,98 miliar.
3. Realisasi investasi UMKM ditargetkan Rp1 triliun
Selain PMA dan PMDN, Irnadi mengungkapkan realisasi investasi UMKM di NTB juga menunjukkan tren peningkatan. Pada semester I 2026, pihaknya mencatat realisasi investasi sektor UMKM mencapai Rp496,68 miliar. Angka ini mengalami pertumbuhan sebesar 22,28 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025, di mana realisasi investasi UMKM saat itu mencapai Rp406,19 miliar.
Pada 2026, pihaknya menargetkan realisasi investasi UMKM di NTB sebesar Rp1 triliun. Irnadi optimis, target tersebut dapat tercapai dengan melihat capaian pada semester I 2026. Untuk mengejar target realisasi investasi UMKM tahun ini, upaya yang dilakukan dengan kemudahan berusaha melalui sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS RBA).
Kemudian kemudahan proses badan hukum bagi koperasi, serta penyediaan tempat pemasaran dan kemitraan dengan usaha besar. Selain itu, memberikan perlindungan terhadap persaingan usaha yang tidak sehat, perlindungan dari hambatan atau ancaman bisnis, serta penyediaan bantuan hukum dan pemulihan usaha saat terjadi krisis.
Berikutnya, kata dia, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) melalui pelatihan dan penyuluhan, perluasan akses pembiayaan melalui kredit perbankan. Serta akselerasi digitalisasi dan penerapan teknologi untuk memperluas jangkauan pasar.
