Marciano Norman Dukung Gubernur Iqbal Jadi Ketua KONI NTB
- Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman mendukung Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menjadi Ketua KONI NTB periode 2026-2030, demi persiapan dan kesuksesan PON NTB-NTT 2028.
- Pendaftaran calon Ketua KONI NTB dibuka 5 Agustus dan ditutup 15 Agustus 2026, dengan syarat dukungan tertulis anggota serta biaya pendaftaran Rp200 juta.
- Iqbal mengaku baru mendengar dukungan tersebut dan akan beristikharah, sambil menyatakan ingin fokus pada agenda besar NTB serta berseloroh tidak memiliki Rp5 miliar.
Mataram, IDN Times - Bursa calon ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) NTB kian menghangat. Ketua Umum KONI Pusat, Marciano Norman secara terbuka menyatakan dukungan kepada Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal sebagai Ketua KONI NTB periode 2026-2030.
Tim Penjaringan dan Penyaringan (TPP) Calon Ketua Umum KONI NTB Masa Bakti 2026 - 2030, sudah membuka pendaftaran calon secara terbuka sejak Rabu (5/8/2026). Pendaftaran dan penyerahan berkas pendaftaran akan ditutup pada 15 Agustus 2026.
"Ini kan proses Musyawarah Olahraga Provinsi sedang berjalan. Saya berharap dalam waktu yang ada ini, pak gubernur beserta para tokoh yang memperjuangkan PON 2028 di NTB dapat duduk bersama dan kita bersama-sama memberikan dukungan penuh kepada gubernur sebagai Ketua KONI NTB," kata Marciano usai pertemuan di Pendopo Gubernur NTB, Jumat (7/8/2026).
1. Berikan contoh seperti NTT
Dia mengatakan keberhasilan PON 2028 ditentukan oleh Gubernur dan Ketua KONI. Ketua KONI mempersiapkan para atlet-atlet yang akan bertarung di PON 2028, sedangkan Gubernur sebagai Ketua Pengurus Besar Pekan Olahraga Nasional (PB PON) 2028. Namun, menurutnya sangat ideal jika Gubernur menjadi Ketua Ketua PB PON dan Ketua KONI NTB.
"Seperti di NTT, itu sangat ideal. Gubernur itu Ketua KONI kalau di NTT. Kalau gubernur NTB maju, sebagai Ketua KONI kita semua harus mendukung. Beliau adalah pejabat tertinggi di provinsi ini. Kalau pejabat tertinggi mencalonkan sebagai Ketua KONI kita harus dukung penuh," kata dia.
2. Dukung Gubernur NTB sebagai Ketua KONI untuk menyukseskan PON 2028
Dalam pertemuan dengan Gubernur Iqbal di Pendopo Gubernur NTB, Jumat (7/8/2026) siang, Marciano membantah membicarakan bursa pencalonan Ketua KONI NTB. Tetapi dia hanya memberikan contoh seperti NTT, sangat ideal gubernur menjadi Ketua KONI NTB.
Dia menjelaskan bahwa PON NTB-NTT 2028 merupakan event olahraga nasional multievent yang cukup besar. Sehingga harus didukung oleh semua pihak. "Pejabat pejabat tinggi daerah itu kan bisa (jadi Ketua KONI)," terangnya.
3. Gubernur Iqbal: kita istikharah dulul0⁰
Sementara, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengatakan baru mendengar dukungan dari Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman hari ini. Terkait dukungan agar dia maju sebagai calon Ketua KONI NTB, Iqbal menyatakan akan melakukan istikharah terlebih dahulu.
"Saya baru dengar dari beliau (Ketua Umum KONI Pusat). Jadi kita tunggu aja nanti. Kita istikharah dulu. (Saya) pinginnya fokus mengurus agenda-agenda besarnya NTB ke depan," kata Iqbal.
Iqbal juga sempat berseloroh tidak punya uang Rp5 miliar untuk maju sebagai Ketua KONI NTB. Sebelumnya, Ketua KONI NTB Mori Hanafi mengatakan calon ketua KONI NTB harus memiliki uang pribadi Rp5 miliar. "Ndeq beduwe (tidak punya) Rp5 miliar," kata eks Duta Besar Indonesia untuk Turki itu sambil tersenyum.
Sebagaimana diketahui, salah satu persyaratan calon Ketua KONI NTB adalah mendapat dukungan secara tertulis dari dua unsur keanggotaan KONI NTB masing-masing minimal 30 persen. Yakni minimal tiga dukungan dari KONI Kabupaten/Kota, dan minimal 19 dukungan dari Pengprov Cabang Olahraga Prestasi/Keolahragaan Fungsional anggota KONI NTByang telah dikukuhkan serta dilantik dan masa kepengurusannya masih aktif.
Selain itu, menyerahkan biaya pendaftaran atau bukti transfer biaya pendaftaran ke rekening KONI Provinsi NTB sebesar Rp200 juta pada saat pengembalian berkas administrasi pencalonan. Persyaratan tersebut adalah salah satu dari beberapa persyaratan lain yang wajib dipenuhi para calon termasuk saat pendaftaran dan menyerahkan berkas, bakal calon harus datang langsung tanpa diwakili.
