Wakil Bupati Bima Ogah Teken Komitmen Perbaikan Jalan Rusak di Donggo
Foto Wakil Bupati Bima, H Dahlan M Noor saat temui massa FPR Donggo-Soromandi (IDN Times/Juliadin Sutarman)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bima, IDN Times - Wakil Bupati Bima, H Dahlan M Noor enggan menandatangani komitmen pengaspalan jalan raya di Kecamatan Donggo dan Soromandi. Dia memastikan perbaiki jalan di dua wilayah setempat akan diperjuangkan melalui anggaran perubahan pada November nanti.
"Kami belum bisa tandatangani kesepakatan sesuai keinginan massa aksi," kata Dahlan M Noor dihadapan massa FPR Donggo-Soromandi di Kantor Bupati Bima, Senin siang (29/5/20203).
1. Alasannya, tidak ada bupati Bima
Foto massa aksi FPR Donggo-Soromandi (IDN Times/Juliadin Sutarman)Alasan Dahlan enggan menandatangani komitmen aspal jalan dengan FPR Donggo-Soromandi, lantaran tidak ada Bupati Bima. Karena dia merupakan bagian dari pengambil kebijakan untuk pembangunan daerah.
"Lagi pula Bupati Bima sedang berada di luar daerah, nanti saya ngomong sama beliau. Yang jelas kami akan perjuangkan dan upayakan pada anggaran perubahan nanti," janjinya.
Baca Juga: Seorang Ayah di Dompu Tega Cabuli Anak Tirinya yang Masih ABG
2. Khawatir ditagih banyak warga lain yang jalan di desanya rusak
Jalan rusak di Desa Mbawa Kecamatan Donggo (Dok/Istimewa)Tidak hanya itu, alasan lain jika pihaknya tandatangani komitmen tersebut akan memicu reaksi warga di Kecamatan lain. Karena jalan rusak bukan hanya di Kecamatan Donggo dan Soromandi, tapi juga di sejumlah wilayah lainnya.
"Kalau saya tandatangani komitmen, nanti warga di kecamatan lain minta perbaiki jalan juga. Seperti warga di Kecamatan Langgudu, di sana banyak juga jalan rusaknya," terang dia.
Politisi Gerindra ini memastikan, bahwa pihaknya akan tetap memperjuangkan perbaikan jalan, bahkan jadi program prioritas. Terutama jalan yang sudah lama rusak bertahun-tahun seperti di Kecamatan Donggo dan Soromandi.
"Sekarang kami juga sedang perjuangkan, melalui dana Instruksi Presiden (Impres)," bebernya.
3. Massa aksi inginkan jalan segera diaspal
ilustrasi pengaspalan jalan menggunakan aspal lama (unsplash.com/splashgautam)Sebelumya, Orator Aksi Ainul Muwaris menyampaikan sejumlah tuntutan di hadapan Wakil Bupati Bima. Dia meminta agar Wakil Bupati menandatangani komitmen perbaikan jalan melalui anggaran perubahan nanti.
"Kami mau Wakil Bupati Bima tandatangani kesepakatan untuk perbaiki jalan. Itu sebagai bukti respon baik pemerintah, termasuk sebagai bekal kami untuk menagih saat rapat anggaran perubahan nanti," tegasnya.
Tanpa tandatangani komitmen tersebut, dia menilai percuma dan itu hanya modus pemerintah untuk mengelabui massa aksi. Apalagi mereka hanya sekadar menjanjikan akan diupayakan perbaikan.
"Kalau bahasa upayakan, itu belum pasti. Kami mau hari ini juga, pulang dengan kabar gembira bahwa jalan akan diaspal, bukan lagi diupayakan," tegas dia lagi.
Setelah audiensi kurang lebih satu jam, Wakil Bupati Bima tak kunjung menandatangani komitmen tersebut. Sementara massa aksi memilih bubar dan kembali memblokade jalan lintas provinsi di Desa Bajo Kecamatan Soromandi.
Baca Juga: Tuntut Perbaikan Jalan Rusak, Warga Bima Tutup Jalan Lintas Provinsi
