Dialog dengan Buruh, Iqbal Perintahkan Tambah Anggaran Pengawasan

​Selain keterlibatan dalam kebijakan, Iqbal juga menyoroti aspek pengawasan ketenagakerjaan di lapangan. Dia menyayangkan terkait instruksi sebelumnya mengenai penambahan anggaran dan fasilitas kendaraan bagi tim pengawas ketenagakerjaan yang belum terealisasi sepenuhnya.

​"Saya sudah perintahkan untuk menambah anggaran pengawasan dan menyiapkan kendaraan operasional bagi teman-teman pengawas. Mereka tidak bisa bekerja maksimal tanpa fasilitas. Saya minta Pak Sekda untuk memastikan instruksi ini segera terlaksana," perintah Iqbal.

​Terkait isu sensitif mengenai Upah Minimum Provinsi (UMP), Iqbal memaparkan tantangan dalam menetapkan angka yang ideal. Dia menyebutkan bahwa fokus pemerintah saat ini adalah menyeimbangkan kenaikan upah dengan tingkat implementasi di perusahaan.

​"Kesejahteraan itu dinamis. Dulu kita bicara jam kerja, sekarang di Eropa sudah bicara paternity leave. Di NTB, kita harus realistis melihat kondisi ekonomi. Saya lebih memilih menaikkan upah secara moderat namun dibarengi pengawasan ketat agar semua perusahaan benar-benar membayarnya, daripada naik drastis tapi hanya di atas kertas," kata dia.

Eks Duta Besar Indonesia untuk Turki itu menekankan bahwa indikator kesejahteraan masyarakat NTB sesungguhnya berada pada sektor pertanian. Menurutnya, jika sektor pertanian tumbuh tinggi, maka daya beli dan pendapatan jutaan masyarakat NTB akan meningkat secara nyata, berbeda dengan sektor tambang yang meski angkanya besar, namun cakupan pekerjanya terbatas.

​"Target kita adalah NTB Makmur Mendunia. Saat target itu tercapai, standar kesejahteraan kita pun harus ikut melompat lebih tinggi," tandasnya.

Iqbal menegaskan komitmen kuat dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal NTB. Dia mengungkapkan bahwa NTB kini selangkah lebih maju dalam mengelola isu buruh migran melalui berbagai terobosan kebijakan yang nyata.

​Iqbal menyoroti kelemahan skema zero cost (nol biaya) yang selama ini berjalan, di mana pekerja seringkali terjebak utang kepada lintah darat atau "bank subuh" untuk menutupi biaya keberangkatan sebelum diganti oleh perusahaan di negara tujuan. Untuk mengatasi hal ini, Pemprov NTB telah bersepakat dengan perusahaan pemberi kerja (seperti Felda dan Sime Darby) serta Bank NTB Syariah untuk menerapkan skema pembiayaan baru.

​"Seluruh biaya keberangkatan, mulai dari paspor hingga uang makan selama proses, akan ditalangi terlebih dahulu oleh Bank NTB Syariah melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) PMI dengan bunga rendah," jelas Iqbal.

Nantinya, penggantian biaya dari perusahaan akan langsung disetorkan ke bank, sehingga PMI dapat berangkat tanpa beban utang sejak awal. Iqbal juga menginisiasi kerja sama dengan bank di luar negeri, seperti Maybank di Malaysia, untuk mengelola gaji para PMI.

Melalui sistem ini, gaji PMI akan langsung dibagi ke dalam beberapa pos tabungan yang telah ditentukan sejak awal seperti alokasi untuk keluarga di kampung halaman, biaya hidup selama bekerja di luar negeri serta tabungan modal usaha yang akan digunakan ketika kembali ke NTB.

​"Kita ingin memutus rantai 'berangkat miskin, pulang tetap miskin'. Dengan pendampingan wealth management, PMI diharapkan memiliki unit usaha produktif saat kembali ke tanah air," tambahnya.

​Sebagai bentuk implementasi konvensi internasional mengenai perlindungan buruh migran dan keluarganya, Pemprov NTB tengah merancang sekolah berasrama (boarding school) bagi anak-anak PMI. Program ini merupakan hasil kolaborasi dengan Kementerian Pendidikan dan kementerian terkait lainnya.

​Dia mengaku cukup prihatin dengan kondisi anak-anak PMI yang selama ini sering dititipkan kepada kakek atau nenek yang sudah renta, sehingga tumbuh kembang dan pendidikannya kurang terpantau.

​"Di sekolah berasrama ini, anak-anak PMI akan dibentuk karakternya dan diberikan keterampilan (skill). Jika nantinya mereka memilih menjadi PMI seperti orang tuanya, mereka akan menjadi PMI yang memiliki keahlian tinggi, bukan pekerja kasar," tegas Iqbal.

Sementara, Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri memberikan perhatian lebih pada regulasi yang berpihak kepada perempuan. Mengingat peran ganda perempuan sebagai pekerja sekaligus ibu rumah tangga, dia mendorong adanya penguatan aturan terkait jam kerja dan fasilitas pendukung lainnya.

​"Saya menitipkan satu harapan kepada Pak Gubernur, khususnya bagi para buruh perempuan agar mendapatkan perhatian dari seluruh asosiasi yang ada. Perempuan selain sebagai pekerja, mereka juga kepala rumah tangga, istri, dan seorang ibu," ujarnya.

Wagub yang biasa disapa Dinda itu menyoroti pentingnya penguatan regulasi terkait jam kerja bagi perempuan. Dia berharap ke depannya ada keberpihakan yang lebih nyata dalam kebijakan daerah yang tidak hanya membahas soal Upah Minimum Provinsi (UMP), tetapi juga menyentuh aspek kesejahteraan spesifik bagi pekerja perempuan.

​Hal ini dinilai mendesak mengingat data menunjukkan bahwa lebih dari 50 persen tenaga kerja migran asal NTB adalah perempuan. Dinda meyakini bahwa keterlibatan perempuan dalam dunia kerja merupakan kunci keteraturan dan keberhasilan suatu sektor industri.

​Eks Bupati Bima dua periode itu menegaskan bahwa setiap tanggal 1 Mei bukan sekadar seremoni, melainkan momentum bagi pemerintah untuk hadir di tengah persoalan yang dihadapi masyarakat, khususnya buruh di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa.

​"May Day menjadi momentum untuk mengevaluasi apa saja yang menjadi catatan pada tahun sebelumnya dan apa target kita sampai hari buruh selanjutnya. Kita hadir untuk mendengarkan langsung permasalahan dari berbagai asosiasi buruh agar bisa dicarikan solusi bersama," pungkasnya.

Ketua Serikat Pekerja Nasional (SPN) NTB, Lalu Wira Sakti, mengatakan sebelumnya ada hambatan komunikasi serikat pekerja dengan pemerintah di mana aspirasi buruh belum terserap maksimal dalam regulasi.

​"Tadi Pak Gubernur sudah menyampaikan, ke depan teman-teman serikat akan dilibatkan. Kami di SPN akan terus mengawal janji tersebut agar setiap klausul dalam Perda benar-benar berpihak pada kesejahteraan pekerja," kata dia.

​Lalu Wira menekankan bahwa buruh harus dipandang sebagai bagian penting dari penggerak ekonomi, bukan sekadar objek kebijakan. Dia berharap pemerintah terus memperjuangkan upah buruh agar sejalan dengan visi "NTB Makmur Mendunia".

​"Harapan kami, kesejahteraan buruh terus diperjuangkan. Jangan sampai buruh hanya dijadikan objek, tapi harus menjadi bagian penting bagi pengusaha maupun pemerintah untuk memajukan daerah. Jika upah buruh tidak diperjuangkan, maka visi kemakmuran itu akan terasa jauh dari kenyataan," tambah Wira.

​Dia mendukung langkah Gubernur dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem di NTB hingga nol persen. Menurutnya, kesejahteraan buruh adalah kunci utama dalam mencapai target tersebut.

​"Kami siap bersinergi untuk mencapai target nol persen kemiskinan ekstrem. Dengan kolaborasi yang baik, kita optimistis NTB yang makmur dan sejahtera bagi semua lapisan pekerja dapat terwujud," tandasnya.