Realisasi Pajak Tumbuh 13,9 Persen, Ekonomi NTB Tahan Gejolak Global
Mataram, IDN Times - Kinerja penerimaan pajak di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) pada triwulan l 2026 tetap tumbuh di tengah gejolak ekonomi global. Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara (DJP Nusra) mencatat realisasi penerimaan pajak di NTB hingga 31 Maret 2026 sebesar Rp578,80 miliar.
Angka ini setara dengan 14,84 persen dari total target NTB yang dipatok sebesar Rp3,9 triliun pada 2026. "Kinerja di NTB tumbuh positif sebesar 13,9 persen, ini memberikan kontribusi sebesar 54,6 persen terhadap total penerimaan di wilayah Nusa Tenggara," kata Kepala Kanwil DJP Nusra Judiana Manihuruk di Mataram, Rabu (29/4/2026).
1. Realisasi pajak di wilayah Nusa Tenggara mencapai Rp1 triliun
Dia menyebutkan total penerimaan pajak di wilayah Nusa Tenggara yang merupakan gabungan dari NTB dan NTT pada triwulan I 2026 sebesar Rp1,06 triliun. Realisasi penerimaan pajak mengalami pertumbuhan sebesar 20,3 persen dengan tingkat capaian target sebesar 15,19 persen.
Untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), realisasi penerimaan pajak tercatat sebesar Rp482,01 miliar. Dari target tahunan sebesar Rp3,08 triliun, NTT telah mengumpulkan 15,65 persen. NTT mencatatkan pertumbuhan pajak tertinggi yakni sebesar 29,1 persen dengan kontribusi terhadap total penerimaan di wilayah Nusa Tenggara sebesar 45,4 persen.
Sementara di wilayah Provinsi Bali, target penerimaan pajak ditetapkan sebesar Rp24,313 triliun. Hingga akhir Maret, realisasi penerimaan di Bali telah mencapai Rp3,693 triliun atau sekitar 15,19 persen dari target tahunan. Capaian penerimaan pajak di Bali tumbuh sebesar 9,5 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
2. Didominasi pajak penghasilan dan konsumsi domestik
Judiana menjelaskan struktur penerimaan pajak di wilayah NTB masih didominasi oleh dua jenis pajak utama. Yaitu, Pajak Penghasilan (PPh) tercatat sebesar Rp392,19 miliar, sedangkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM) mencapai Rp379,10 miliar. Selain itu, PPN Dalam Negeri menjadi kontributor tunggal terbesar dengan sumbangan 47,93 persen dari total penerimaan di NTB.
Dari sisi sektoral, aktivitas belanja pemerintah menjadi penggerak utama. Sektor Administrasi Pemerintah menyumbang Rp257,6 miliar atau 44,51 persen dari total penerimaan di NTB dengan pertumbuhan 13,2 persen. Kemudian sektor Perdagangan menyusul sebagai kontributor terbesar kedua dengan realisasi Rp104,46 miliar, yang mencatatkan lonjakan pertumbuhan tinggi sebesar 33 persen.
3. Ekonomi NTB masih menjanjikan di tengah gejolak global
Menurut Judiana, ekonomi NTB masih menjanjikan di tengah gejolak global. Hal itu terlihat dari pertumbuhan penerimaan pajak di awal 2026. Meskipun pelaku usaha perhotelan ada yang mengeluhkan dampak efisiensi anggaran pemerintah dan gejolak ekonomi global, tetapi secara keseluruhan sektor pariwisata di NTB masih tumbuh.
"Pemerintah juga masih tidak melarang kegiatan di hotel. Tapi kegiatan di hotel benar-benar dilakukan secara efisien dan efektif, penggunaan anggaran digunakan secara bijak. Memang ada dampak (efisiensi), tapi secara total NTB perekonomiannya masih menjanjikan sehingga penerimaan pajak tumbuh," kata dia.
Dia mengatakan pemerintah memberikan insentif untuk menjaga daya beli masyarakat sebagai respons terhadap kenaikan harga avtur. Insentif berupa PPN tiket pesawat 100 persen ini berlaku untuk pembelian dan penerbangan periode 25 April – 23 Juni 2026 khusus untuk rute domestik dan kelas ekonomi. Tidak termasuk bagasi tambahan, pilih kursi penerbangan, asuransi perjalanan, layanan makan dan minum premium.
