Usulkan 9.466 Orang, 55 Honorer NTB Terpental Jadi PPPK Paruh Waktu
Mataram, IDN Times - Sebanyak 55 tenaga honorer atau non ASN Pemprov NTB terpental menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu. Dari 9.466 tenaga honorer yang diusulkan menjadi PPPK Paruh Waktu, sebanyak 9.411 orang yang mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) untuk proses penerbitan Nomor Induk Pegawai (NIP) oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB Tri Budiprayitno menjelaskan awalnya hanya 9.400 tenaga honorer yang mengisi DRH untuk usulan penerbitan NIP. Kemudian ada perpanjangan selama dua kali, dan terakhir perpanjangan waktu sebanyak 11 orang yang mengisi DRH. Sehingga total tenaga honorer yang mengisi DRH sebanyak 9.411 orang, sedangkan 55 orang tidak mengisi dengan alasan personal.
"Sampai terakhir dengan perpanjangan setelah tutup tanggal 13 Oktober, belakangan masuk 11 orang. Jadi 9.411 orang yang akan menjadi PPPK Paruh Waktu," kata Tri dikonfirmasi di Mataram, Sabtu (25/10/2025).
1. Sebesar 93 persen sudah memperoleh NIP
Dari 9.411 tenaga honorer yang mengisi DRH, sebesar 93 persen atau sekitar 8.752 orang sudah keluar NIP-nya. Proses penerbitan NI PPPK Paruh Waktu oleh BKN ditargetkan tuntas akhir Oktober ini. Setelah keluar NIP, Pemprov NTB akan membuatkan surat keputusan (SK) pengangkatan ribuan PPPK Paruh Waktu tersebut
SK pengangkatan PPPK Paruh Waktu akan ditandatangani langsung Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Karena jumlahnya cukup banyak, kata Tri, maka butuh waktu.
"Kalau dari roundown Kemenpan RB ingin akhir Oktober sudah selesai PPPK Paruh Waktu," terangnya.
2. Pemprov siapkan tiga opsi gaji PPPK Paruh Waktu
Terkait besaran gaji yang akan diterima PPPK Paruh Waktu, pria yang akrab disapa Yiyit itu mengatakan ada tiga opsi. Pertama, besaran gaji PPPK Paruh Waktu Pemprov NTB tidak lebih sdikit dari gaji yang diterima saat ini.
"Misalnya sekarang dia terima gaji Rp2 juta, artinya jangan kurang dari itu. Kalau dia kemarin terimanya sebagian guru honorer itu Rp1,5 juta, tidak lebih sedikit dari itu yang akan diterima," ungkapnya.
Opsi kedua, besaran gaji PPPK Paruh Waktu Pemprov NTB sesuai dengan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) atau Upah Minimum Regional (UMR) Kabupaten/Kota. Pada 2025, UMP NTB sebesar Rp2,6 juta lebih.
Sedangkan opsi ketiga, besaran gaji PPPK Paruh Waktu disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah. Menurut Yiyit, opsi ketiga ini disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Apalagi pada 2026, dana transfer dari pemerintah pusat dipangkas cukup besar, sehingga akan berpengaruh pada kemampuan Pemda membayar gaji PPPK Paruh Waktu.
"Mau paksa sekian juta tapi uang tidak ada, gimana. Apalagi berkurang dana transfer. Tapi nanti BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan Daerah) punya mitigasinya seperti apa alternatifnya. Kita harus melihat kondisi kekuatan fiskal daerah," jelas Yiyit.
3. Rincian tenaga honorer yang diusulkan menjadi PPPK Paruh Waktu
Berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 13414/B-SI.01.01/SD/K/2025 tanggal 12 September 2025, Perihal Penyampaian Daftar Peserta Alokasi PPPK Paruh Waktu, jumlah Alokasi Kebutuhan Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah sejumlah 9.466 orang.
Dengan rincian PPPK Paruh Waktu dari pegawai Non-ASN yang terdaftar pada pangkalan data BKN sejumlah 5.834 orang, dengan rincian Guru sejumlah 2.014 orang, Tenaga Kesehatan sejumlah 111 orang dan Tenaga Teknis sejumlah 3.709 orang.
Kemudian PPPK Paruh Waktu dari pegawai Non-ASN yang tidak terdaftar pada pangkalan data BKN sejumlah 3.632 orang. Dengan rincian Guru sejumlah 203 orang, Tenaga Kesehatan sejumlah 360 orang dan Tenaga Teknis sejumlah 3.069 orang. Yiyit menyebut total sebanyak 62 ribu tenaga honorer atau non ASN di Pemprov NTB dan 10 Pemda kabupaten/kota yang bakal diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu.
