Temui Ribuan PMI, Iqbal Prihatin Pekerja Migran NTB Terjerat Rentenir
- Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menyoroti banyaknya pekerja migran asal NTB yang terjerat rentenir dan mendorong budaya menabung serta investasi agar hasil kerja mereka lebih bermanfaat.
- Ia mengunjungi ribuan PMI di perkebunan kelapa sawit Malaysia untuk memastikan perlindungan dan memperbaiki kesejahteraan mereka melalui skema pembiayaan resmi seperti Kredit Usaha Rakyat khusus PMI.
- Pemprov NTB menggandeng Bank NTB Syariah guna meningkatkan literasi keuangan bagi PMI, dengan alokasi KUR Rp40 miliar untuk mendukung UMKM dan pembiayaan pekerja migran tahun 2026.
Mataram, IDN Times - Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal mengaku prihatin dengan banyaknya pekerja migran yang terjerat rentenir. Iqbal menyoroti fenomena miris terkait pengelolaan keuangan para pekerja migran yang kerap habis tanpa bekas setelah bertahun-tahun merantau di luar negeri.
"Kami prihatin ketika ada PMI (Pekerja Migran Indonesia) yang berangkat dalam kondisi ekonomi terbatas, dan setelah bertahun-tahun bekerja, masih kembali dengan kondisi yang sama. Berangkat pakai sandal jepit, pulang pakai tas keresek. Karena itu, kami ingin mendorong budaya menabung, investasi, dan pengembangan usaha produktif," kata Iqbal, Sabtu (20/6/2026).
1. Temui ribuan PMI NTB di dua perkebunan kelapa sawit Malaysia
Beberapa hari lalu, Iqbal menemui langsung ribuan Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal NTB yang bekerja di dua perkebunan kelapa sawit raksasa di Malaysia. Yakni, perkebunan kelapa sawit Krau Pahang dan Selangor. Langkah ini dilakukan untuk memastikan perlindungan nyata dan memperbaiki nasib para pahlawan devisa di negeri jiran.
Di Perkebunan Krau, Pahang, Iqbal diterima langsung oleh jajaran manajemen tertinggi FGV Holdings Berhad, FELDA, dan FPM Malaysia. Sementara di Selangor, rombongan Pemprov NTB disambut oleh manajemen pengelola perkebunan kelapa sawit SD Guthrie.
2. Siapkan KUR agar PMI tidak terjerat rentenir
Di hadapan ribuan pekerja dan manajemen perusahaan, eks Duta Besar RI untuk Turki itu menegaskan bahwa Pemprov NTB sedang memperkuat skema pembiayaan resmi melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus PMI. Strategi ini diambil agar calon pekerja migran tidak lagi terjebak utang berbunga tinggi dari lintah darat atau rentenir saat proses keberangkatan.
"Kami ingin memastikan masyarakat NTB dapat berangkat bekerja ke luar negeri tanpa terbebani utang yang memberatkan. Lewat dukungan perbankan dan skema pembiayaan resmi, calon PMI harus bisa berangkat dengan lebih aman, terencana, dan punya masa depan lebih baik," tegasnya.
3. Gandeng Bank NTB Syariah
Untuk mewujudkan hal itu, Pemprov NTB menggandeng Bank NTB Syariah guna mengembangkan pola literasi keuangan bagi PMI dan keluarganya. Sementara, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB, Aidy Furqan, menambahkan bahwa pemerintah daerah tengah mengkaji penguatan akses pendidikan bagi anak-anak PMI lewat konsep Sekolah Rakyat.
Dalam kunjungan tersebut, Gubernur NTB didampingi oleh jajaran direksi PT Bank NTB Syariah, Kepala Bappeda NTB Baiq Nelly Yuniarti, Kepala BKPMD, Kepala Biro Perekonomian, Tim Ahli Gubernur, serta aktivis Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI).
Direktur Utama Bank NTB Syariah, Nazaruddin, mengungkapkan bank milik daerah itu kembali dipercaya sebagai penyalur KUR setelah delapan tahun tidak mendapatkan alokasi program tersebut.
Pada tahun 2026, Bank NTB Syariah memperoleh plafon KUR sebesar Rp40 miliar, terdiri dari Rp30 miliar untuk UMKM dan Rp10 miliar untuk pembiayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI).
