Tak Ditemui Gubernur NTB, Mahasiswa Demo Tolak MBG hingga Malam

Gabungan mahasiswa dari IMM dan HMI MPO Cabang Mataram menyatakan mosi tidak percaya kepada Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal yang tidak menemui massa aksi sejak siang hingga sore. Mereka mengkritik sikap Gubernur Iqbal ketika yang melakukan aksi demonstrasi para pengelola dan relawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada Senin (22/6/2026).

Iqbal menemui ribuan massa aksi yang mendukung program MBG dan berorasi dari atas mobil komando. Sementara, ketika mahasiswa yang kontra dengan program MBG, Gubernur Iqbal, tidak menemui massa aksi.

"Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kota Mataram dan HMI MPO Cabang Mataram menyatakan mosi tidak percaya terhadap Gubernur NTB dan akan membangun gerakan berjilid-jilid," kata Ketua HMI MPO Cabang Mataram Hakim Bima Persada.

Sebelumnya, aksi mahasiswa sempat dibubarkan aparat kepolisian saat mereka membakar ban di depan kantor Gubernur NTB. Aksi demonstrasi sempat ricuh, karena aparat kepolisian memukul mundur massa aksi. Usai membacakan pernyataan sikap mosi tidak percaya kepada Gubernur NTB, massa aksi dari IMM dan HMI MPO Kota Mataram membubarkan diri.

Setelah itu, massa aksi dari PMII Kota Mataram berorasi di depan Kantor Gubernur NTB. Mereka mendesak Gubernur dan Wakil Gubernur NTB menemui massa aksi. Perwakilan massa aksi dalam orasinya mendesak program MBG dihentikan. Selain itu, mereka juga mendesak pembubaran Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Mahasiswa menyampaikan delapan tuntutan, di antaranya tegakkan amanat UUD 1945 pasal 33 secara berdaulat, cabut UU Polri dan UU TNI serta kembalikan supremasi sipil. Kemudian tuntutan lainnya, sejahterakan kehidupan guru dan tenaga kesehatan.

Reset program MBG dan bubarkan KDKMP yang sarat KKN. Selain itu, kembalikan kepercayaan publik kepada pemerintah, reshuffle dan efisiensi struktur kabinet sesuai kompetensi dan segera sahkan RUU Perampasan Aset.

Pada kesempatan tersebut, mahasiswa juga menyoroti banyaknya anak-anak yang tidak sekolah di NTB. Daripada anggaran dihambur-hamburkan untuk program MBG, mereka mendesak supaya anggaran digunakan untuk membangun sekolah dan menyekolahkan anak-anak yang tidak bersekolah.

Sebelumnya, Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal melontarkan teguran keras kepada sejumlah pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) nakal yang masih kedapatan mengambil margin tambahan dari belanja bahan baku program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Teguran itu disampaikan Iqbal saat menemui massa aksi yang menginginkan program MBG tetap berjalan, Senin (22/6/2026). Iqbal mengaku telah melakukan inspeksi langsung ke sejumlah lokasi dan menemukan indikasi adanya praktik mencari keuntungan di luar aturan yang telah ditetapkan pemerintah.

“Saya tahu, dan saya sudah turun ke beberapa tempat. Masih ada SPPG yang mencari margin atau untung tambahan dari bahan baku, akhirnya kualitas menjadi menurun,” kata Iqbal.

Menurutnya, program MBG tidak boleh dijadikan ladang mencari keuntungan pribadi. Dia mengingatkan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan dalam program tersebut ditujukan untuk memastikan kebutuhan gizi anak-anak terpenuhi dengan baik, bukan untuk menambah keuntungan pihak tertentu.

Karena itu, Iqbal meminta seluruh pengelola SPPG menghentikan praktik mengambil margin di luar ketentuan. Dia juga mengingatkan agar para pengelola meluruskan niat dalam menjalankan program yang menyasar kebutuhan dasar anak-anak tersebut.

“Kalau yang tidak pernah mengambil margin tambahan dari bahan baku, alhamdulillah. Tapi yang masih melakukan, berhenti mulai hari ini. Tobat, istigfar, dan luruskan niat,” tegasnya.

Dia menegaskan tidak ada ruang toleransi bagi siapa pun yang bermain curang dalam program gizi untuk anak. Iqbal mengaku telah mencatat komitmen para pengelola SPPG dan akan mendorong tindakan tegas apabila pelanggaran serupa masih ditemukan di kemudian hari.

“Kalau program MBG ini dilanjutkan dan masih ada yang mengambil margin lebih dari belanja bahan baku, saya orang pertama yang akan meminta satgas dan BGN menangkap serta menutup SPPG yang melakukan itu,” ujarnya.

Dia mengatakan Pemprov NTB akan memperketat pengawasan pelaksanaan MBG. Baginya, kualitas makanan dan hak anak untuk mendapatkan gizi yang layak tidak boleh dikorbankan demi kepentingan segelintir oknum yang ingin mencari keuntungan tambahan.