Pelantikan dan pengukuhan pejabat Pemprov NTB sesuai SOTK baru, Jumat (2/1/2025). (dok. Istimewa)
Faozal menjelaskan pengukuhan sejumlah pejabat struktural sebagai tindak lanjut dari perubahan nomenklatur pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai dengan SOTK yang baru. Langkah ini diambil agar perubahan nama instansi tidak menghambat proses administrasi dan pelayanan publik di masing-masing OPD.
Dia menyebut ada sejumlah OPD yang mengalami perubahan nama berdasarkan SOTK baru. Di antaranya, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), sebelumnya bernama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
Kemudian, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Biro Hukum dan HAM, Badan Pendapatan Daerah (Bappenda), sebelumnya Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda).
Sedangkan sejumlah OPD yang digabung sesuai dengan SOTK baru, yaitu Dispora NTB digabung ke Dinas Pendidikan menjadi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora), Dinas Ketahanan Pangan digabung ke Dinas Pertanian dan Perkebunan menjadi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.
Selanjutnya, DP3AP2KB digabung ke Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan menjadi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
Biro Administrasi Pembangunan digabung ke Biro Perekonomian menjadi Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan. Kemudian Biro Adpim digabung ke Biro Umum menjadi Biro Umum dan Administrasi Pimpinan, serta Dinas Perkim digabung ke Dinas PUPR menjadi Dinas PUPR dan Perkim.
Terhadap OPD yang digabung, Gubernur menunjuk Pelaksana Tugas (Plt). Penunjukan Plt untuk mengisi kekosongan jabatan pada OPD yang terdampak penggabungan (merger) atau perubahan struktur.
Dia menyebut beberapa pejabat yang ditunjuk menjadi Plt, antara lain Kepala BKD NTB Tri Budiprayitno ditunjuk menjadi Plt Kepala Biro Umum dan Adpim Setda NTB. Kemudian Kepala BPSDM NTB Baiq Nelly Yuniarti ditunjuk menjadi Plt Kepala Dinas PUPR dan Perkim.
Selain itu, Inspektur Inspektorat NTB Budi Herman menjadi Plt Kepala Dinas PUPR dan Perkim NTB, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda NTB Marga Rayes menjadi Plt Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan.
