KKP Janjikan Bantuan 1.500 Kapal Tangkap untuk Nelayan NTB
Mataram, IDN Times - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan memberikan bantuan 1.500 unit kapal tangkap ikan bagi para nelayan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Bantuan kapal tangkap ikan tersebut untuk mendorong produktivitas nelayan lokal dan ditargetkan berjalan pada 2026 ini.
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, mengungkapkan bahwa kepastian program bantuan ribuan kapal tangkap ini merupakan salah satu hasil dari diskusi bersama Wakil Menteri KKP, Didit Herdiawan Ashaf, Jumat (3/7/2026).
1. Pembangunan 40 kampung nelayan merah putih di NTB
Selain itu, dalam pertemuan tersebut juga disinggung soal pembangunan kampung nelayan merah putih di NTB. KKP menargetkan pembangunan 40 kampung nelayan merah putih yang akan tersebar di seluruh kabupaten/kota se-NTB.
Jumlah ini sekaligus menjadikan NTB sebagai provinsi dengan kampung nelayan merah putih terbanyak di Indonesia. "Kami anggap (bantuan kapal dan pembangunan kampung nelayan) ini bisa mengentaskan kemiskinan dan mendorong kemandirian ekonomi warga pesisir nanti," ujar Iqbal.
2. Konversi SMK jadi SMK Perikanan
Untuk mendukung operasional armada kapal baru dan industrialisasi maritim, Iqbal menjelaskan bahwa Pemprov NTB dan KKP menyiapkan langkah pendukung. Seperti melakukan konversi sejumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menjadi SMK Perikanan, dengan kurikulum yang fokus pada budidaya dan teknologi penangkapan ikan.
"Jadi ini untuk menyiapkan tenaga instruktur ahli untuk mencetak kru kapal hingga fishing master profesional," jelas Iqbal.
Di sisi lain, KKP juga tertarik melakukan pengembangan budidaya ikan air tawar dan laut sebagai fondasi ekonomi baru yang berkelanjutan bagi desa-desa pesisir NTB.
3. Teken kerja sama dengan KKP
Iqbal mengatakan, Pemprov NTB telah menandatangani kerja sama komprehensif mencakup 9 program strategis dengan KKP. Mulai dari sinkronisasi ruang laut, penguatan tata kelola perikanan, hilirisasi, pengawasan, hingga peningkatan kapasitas SDM.
Menurutnya, keberhasilan NTB mengamankan kuota 1.500 kapal tangkap dan 40 kampung nelayan ini tidak lepas dari komunikasi yang intensif dengan pemerintah pusat.
"Bagi kami, diplomasi bukan sekadar membangun relasi, tetapi membuka ruang kolaborasi dan mempercepat sinkronisasi program agar manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat," tandas Iqbal.
