Ritel Modern Ditutup, Senator NTB Usulkan Eks Karyawan Ditampung Kopdes

Hingga saat ini, Senator NTB tersebut masih mengumpulkan informasi lebih mendalam terkait alasan spesifik di balik penutupan massal dua waralaba ritel raksasa tersebut di Lombok Tengah. Kendati demikian, dia menduga ada faktor persaingan dagang dan desakan dari pelaku usaha lokal. Menurutnya, menjamurnya ritel modern belakangan ini memang memicu persaingan ketat dengan pedagang tradisional dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di tingkat desa.

"Karena mungkin sudah banyak sekali ritel bersaing dengan masyarakat, ritel yang lebih kecil yang ada di daerah, di masyarakat. Memang mungkin ada juga desakan dari ritel-ritel yang ada di masyarakat itu oleh UMKM-UMKM kecil yang bersaing, merasa tersaingi. Mungkin itu juga sebabnya, jadi saya belum bisa menjawab secara pasti karena saya baru mengetahui," jelasnya.

Sebagai langkah solutif jangka panjang, Evi mengusulkan agar para eks karyawan ritel modern yang di-PHK dapat diakomodir ke dalam program KDKMP. Dia menilai pengalaman para mantan pekerja ritel modern tersebut dalam mengelola manajemen ritel modern akan menjadi aset yang sangat berharga bagi perkembangan KDKMP.

"Nah, kalau memang ada solusinya, tentunya diharapkan nanti adanya Koperasi Desa Merah Putih yang bisa membantu. Mungkin juga itu diakomodir karena mereka sudah berpengalaman untuk mengelola ritel," ujar Evi.

Anggota Komite IV DPD RI itu menjelaskan bahwa KDKMP dirancang untuk hadir di setiap desa dan kelurahan dengan misi utama membentuk gerai yang mampu menampung dan memasarkan seluruh produk hasil UMKM lokal. Dengan menggerakkan ekonomi berbasis koperasi, keuntungan yang dihasilkan dipastikan akan berputar dan dinikmati kembali oleh masyarakat desa itu sendiri selaku anggota KDKMP.

"Tentunya koperasi itu kan anggotanya dari daerah, dari kita misalnya. Jadi, kalau memang Koperasi Desa Merah Putih itu mendapatkan hasil, tentunya masyarakat desa semua mendapatkan hasil," kata dia.

Penutupan puluhan gerai ritel modern di Lombok Tengah dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) No. 7 tahun 2021 tentang pasar rakyat, swalayan, dan waralaba yang mengatur terkait jarak ritel modern dengan pasar rakyat.