PSN Industri Ayam Rp1,2 Triliun di Sumbawa Terganjal Lahan

Kepala Disnakeswan NTB Muhammad Riadi. (IDN Times/Muhammad Nasir)

Sebagai jalan keluar yang paling aman dan legal, Riadi menawarkan solusi alternatif berupa kerja sama Business-to-Business (B to B) melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemprov NTB. Lahan itu dipisahkan dari aset Pemda, kemudian dimasukkan menjadi penyertaan modal ke BUMD. Selanjutnya, BUMD inilah yang akan menjalin kemitraan bisnis dengan PT Berdikari.

Meski demikian, usulan tersebut hingga kini belum ada keputusan final. Jika skema ini disetujui, maka Pemprov NTB harus melakukan appraisal untuk menghitung nilai wajar dari lahan yang akan dijadikan penyertaan modal tersebut.

"Sudah kami diskusikan tapi belum ada keputusan. Ini adalah usulan dari Pemprov. Waktu kita mengadakan rapat, Pak Gubernur sampaikan begitu. Jadi yang diharapkan nanti kerja sama business-to-business dengan BUMD kami," kata dia.

Peternakan ayam ras Jawa Tengah. (IDN Times/Fariz Fardianto)

Riadi menyebutkan pihaknya telah memfasilitasi tim survei PT Berdikari dan menyodorkan 5 opsi lokasi. Tiga di antaranya Kerekeh, Teluk Santong dan Labangka Kabupaten Sumbawa. Kerekeh direkomendasikan karena lokasinya jauh dari pemukiman, potensi perluasan wilayah minim, dan memiliki sumber air yang sangat bagus. Kendala fisik hanya berupa akses sungai, yang dinilai bisa diatasi dengan pembangunan jembatan.

Kemudian Teluk Santong menjadi salah satu alternatif yang ikut disurvei. Selain itu, Labangka sempat menjadi calon lokasi namun kemungkinan besar tereliminasi karena keterbatasan cadangan air bawah tanah.

"Kalau saya cenderung ke Kerekeh, kemarin waktu turun bersama tim Berdikari melihat lokasinya bagus sekali. Airnya bagus dan dalam 10 tahun ke depan tidak mungkin berkembang pemukiman di sana. Tinggal dipilih saja oleh Berdikari," kata Riadi.

Peternakan ayam di Lombok. (dok. Istimewa)

Proyek senilai Rp1,2 triliun ini dipastikan tidak menggunakan dana APBN, melainkan murni investasi. Dimana PT Berdikari ditunjuk sebagai pelaksana utama untuk membangun industri hulu berupa parent stock dan pabrik pakan. Sedangkan untuk sektor hilir, yaitu Rumah Pemotongan Unggas (RPU) dan pengolahan hasil turunan, PT Berdikari diwajibkan menggandeng pengusaha lokal.

"Begitu industri hulu dibangun, tempat pemotongan unggas (RPU)-nya bisa langsung kita fungsikan karena kemitraan lokalnya sudah nyambung dan kami fasilitasi," tegasnya.

Riadi menambahkan bahwa proyek ini masih on process. Dia membantah proyek ini macet karena persoalan lahan. "Saya tidak bisa mengatakan ini tertahan atau macet total, karena semuanya sedang on-process. Kami sudah berdiskusi secara terbuka, dan sekarang bola ada di mereka untuk mengambil keputusan bisnis," pungkasnya.

Sebelumnya, Pemprov NTB dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (ID FOOD) resmi menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) pengembangan industri ayam terintegrasi senilai Rp1,2 triliun di Sumbawa. Pengembangan industri ayam terintegrasi ini sebagai bagian dari upaya memperkuat hilirisasi sektor peternakan dan kemandirian pangan daerah.

Penandatanganan MoU dilakukan oleh Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal bersama Direktur Utama ID FOOD Ghimoyo, disaksikan oleh Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI drh. Agung Suganda di Gedung PT Rajawali Nusantara Indonesia, kawasan Mega Kuningan, Jakarta, Senin (9/3/2026). Kerja sama ini menjadi langkah strategis Pemprov NTB dalam membangun ekosistem industri perunggasan terintegrasi dari hulu hingga hilir.

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menegaskan bahwa proyek industri ayam terintegrasi bukan sekadar investasi sektor peternakan, tetapi merupakan strategi besar untuk meningkatkan kesejahteraan peternak rakyat sekaligus memperkuat kemandirian pangan daerah.

Selama ini, dua sektor strategis dalam industri perunggasan, yakni bibit ayam (DOC) dan pakan yang masih sangat didominasi oleh pelaku usaha besar. Sehingga banyak peternak rakyat berada dalam pola kemitraan yang membuat mereka tetap bertahan hidup namun sulit berkembang.

Dengan hadirnya industri ayam terintegrasi di NTB, pemerintah berharap tercipta struktur usaha yang lebih sehat dan memberikan ruang lebih besar bagi peternak lokal untuk berkembang secara mandiri. Iqbal juga menyoroti bahwa kebutuhan produk peternakan di NTB, terutama telur dan daging ayam, masih mengalami defisit sehingga sebagian pasokan masih bergantung dari luar daerah.

Selain itu, meningkatnya kebutuhan pangan dari program nasional Makan Bergizi Gratis juga diperkirakan akan meningkatkan permintaan terhadap produk peternakan secara signifikan di masa mendatang. "Saat ini jumlah penerima manfaat program tersebut di NTB telah mendekati seribu satuan layanan. Artinya kebutuhan pasokan pangan, termasuk produk peternakan, akan terus meningkat,” jelasnya.

Karena itu, menurut Iqbal, pembangunan industri ayam terintegrasi menjadi sangat penting untuk memastikan ketahanan pasokan sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat NTB. Dia menegaskan bahwa Pemprov NTB siap memberikan dukungan penuh agar proyek ini dapat berjalan dengan baik, terutama dalam hal konektivitas logistik, dukungan infrastruktur, serta penguatan ekosistem usaha peternakan daerah.

“Insyaallah apa yang menjadi tanggung jawab kami di daerah akan kami selesaikan secepat mungkin agar proyek ini dapat segera berjalan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ucapnya.

MoU ini juga merupakan tindak lanjut dari proses groundbreaking mega proyek hilirisasi ayam terintegrasi senilai Rp1,2 triliun yang sebelumnya telah dimulai di Desa Serading, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa. Proyek besar tersebut dirancang untuk membangun sistem industri perunggasan modern yang terintegrasi mulai dari penyediaan bibit unggul, pakan, produksi, hingga pengolahan dan distribusi produk peternakan.

Direktur Utama ID FOOD Ghimoyo menjelaskan bahwa sebagai holding BUMN pangan, ID FOOD memiliki kapasitas kuat dalam mendukung pengembangan sektor peternakan nasional melalui jaringan logistik, distribusi, dan pengolahan produk pangan. Saat ini, ID FOOD memiliki jaringan distribusi yang luas dengan 74 cabang distribusi, 24 fasilitas cold storage, 1.051 dry storage, serta lebih dari 900 armada logistik yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Melalui kerja sama ini, ID FOOD akan membangun ekosistem peternakan terintegrasi di NTB melalui berbagai tahapan rantai nilai produksi. Pada tahap hulu, perusahaan akan mendukung penyediaan kebutuhan dasar peternakan seperti bibit unggul, pakan, obat, dan vaksin.

Pada tahap produksi, peternak rakyat akan didorong mengembangkan usaha melalui skema contract farming dan perjanjian offtake, sehingga hasil produksi memiliki kepastian pasar. Selain itu, peternak juga akan mendapatkan pelatihan, asistensi teknis, serta akses pembiayaan melalui berbagai skema pendanaan seperti kredit investasi, kredit modal kerja, hingga Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Sementara pada tahap hilir, ID FOOD akan memperkuat pengolahan hasil peternakan melalui fasilitas rumah potong unggas, pengolahan karkas, hingga pengemasan produk, yang kemudian akan dipasarkan melalui jaringan distribusi nasional.