Rebutan Mahasiswa, PTS di Lotim "Terengah-engah" Bersaing dengan PTN

27 Sep 2025, 09:06 WIB

Ilustrasi penerimaan mahasiswa baru di Universitas Diponegoro (Undip) Semarang. (dok. Undip)

Lombok Timur, IDN Times – Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) menghadapi persaingan yang sangat berat dengan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dalam memperebutkan calon mahasiswa baru (Maba). Kondisi ini dirasakan oleh kampus swasta terbesar di NTB, Universitas Hamzanwadi, dan juga dialami oleh PTS lainnya seperti Universitas Gunung Rinjani (UGR) yang bahkan mengalami penurunan penerimaan mahasiswa hingga 60 persen.

Padahal, secara kualitas pengajaran, sarana prasarana dan tenaga pendidik, kedua kampus tersebut mengklaim tidak kalah dengan PTN. Akar permasalahannya diduga kuat berasal dari kebijakan pemerintah mengenai PTN Berbadan Hukum (PTNBH).

1. Dampak kebijakan PTNBH

Rektorat Universitas Hamzanwadi. (dok. Universitas Hamzanwadi)

Humas Universitas Hamzanwadi, Dr. Halqi, mengakui betapa sulitnya bersaing dengan PTN. Menurutnya, PTN saat ini sangat leluasa membuka penerimaan Maba tanpa batasan yang ketat, terutama melalui jalur mandiri.

"Selain itu, PTN memiliki jatah beasiswa yang jauh lebih besar karena memiliki pagu anggaran khusus dari APBN. Ini sangat berbeda dengan PTS yang mendapatkan jatah terbatas untuk program beasiswa dari pemerintah, seperti KIP Kuliah," ujar Halqi.

Pandangan senada disampaikan oleh Pakar Manajemen Pendidikan UGR, Dr. Karomi. Ia menilai persaingan antara PTN dan PTS menjadi sangat tidak seimbang pasca diterapkannya kebijakan PTNBH. Kebijakan ini memberikan otonomi lebih kepada PTN untuk mengelola penerimaan mahasiswa, termasuk membuka berbagai gelombang seleksi.

"Karena kebijakan itu, PTN boleh membuka penerimaan mahasiswa baru berbagai gelombang. Ini berdampak sebagian besar terhadap kampus swasta di daerah maupun nasional," jelas Karomi.

2. Tren berbeda di dua kampus

Universitas Hamzanwadi (Dok.Istimewa)

Meski menghadapi tantangan berat, Universitas Hamzanwadi berhasil mencatatkan tren positif. Halqi mengungkapkan bahwa dalam tiga tahun terakhir, penerimaan Maba mengalami peningkatan, dari sebelumnya kurang dari 2000 menjadi 2.350 mahasiswa pada tahun ini.

"Trennya naik. Masyarakat juga melihat kualitas kita, karena secara kualitas kita tidak kalah dengan PTN," tegas Halqi.

Ia menambahkan bahwa kampusnya aktif membangun kemitraan dengan universitas di Malaysia, Thailand, dan Belanda, serta mendukung prestasi mahasiswa hingga tingkat internasional. Biaya kuliah per semester juga ditegaskan terjangkau, sekitar Rp3 juta.

Sebaliknya, UGR justru mengalami penurunan drastis. Karomi menyebutkan bahwa jumlah Maba di kampusnya merosot lebih dari 60 persen sejak kebijakan PTNBH diterapkan. Persoalan yang sama dialami PTS lainnya terutama yang tidak memilki basis mahasiswa.

"Realita lapangan memang kita bersaing sangat tidak seimbang," sebutnya.

3. Desak pemerintah berlaku adil

Pakar Manajemen Pendidikan UGR DR. Karomi (IDN Times/Istimewa)

Dr. Karomi dengan tegas menyatakan bahwa kebijakan PTNBH telah membunuh kampus swasta, sebab mereka boleh menerima Maba tanpa ada batasan jumlah. Hal ini berdampak sangat besar terhadap penerimaan Maba kampus swasta.

Ia mendesak pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan tersebut. Khususnya dalam hal penerimaan Maba agar tercipta kesetaraan.

"Pemerintah harus berlaku adil dengan memberikan batasan kuota untuk penerimaan Maba pada kampus negeri. Dalam undang-undang pendidikan, kampus negeri dan swasta itu tidak bedanya," pungkas Karomi.

Menurut Karomi, penting sekali pemerintah menerapkan manajemen terbuka, swasta dan negeri harus diberikan ruang yang sama. Melihat kebijakan ini, jelas pemerintah tidak belaku adil hanya menguntungkan PTN.

"Kondisi ini menyiratkan kekhawatiran mendalam akan masa depan PTS di daerah jika ketimpangan dalam persaingan merebut mahasiswa baru tidak segera diatasi," pungkas Karomi.