Realisasi Anggaran MBG di NTB Tembus Rp4,6 Triliun hingga Oktober 2026
- Realisasi anggaran makan bergizi gratis di NTB mencapai Rp4,6 triliun per 9 Oktober 2026, melayani 1,86 juta penerima manfaat melalui 856 SPPG aktif.
- Program MBG menyerap 40.490 tenaga kerja dan menggerakkan pemasok lokal, sementara pemerintah daerah diminta memperkuat evaluasi serta pengawasan pelaksanaannya.
- Pemda diminta menjamin pasokan bahan baku MBG dan menggelar pasar murah agar lonjakan permintaan tidak memicu kenaikan harga pangan.
Mataram, IDN Times - Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) NTB mencatat realisasi anggaran program makan bergizi gratis (MBG) hingga 9 Oktober 2026 menembus angka Rp4,6 triliun. Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran (PPA) II Kanwil DJPb NTB, Adi Widyandana, menyebutkan sebanyak 856 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang aktif beroperasi di NTB.
Dari ratusan SPPG yang aktif beroperasi menyerap sebanyak 40.490 tenaga kerja. Sedangkan, jumlah penerima manfaat program MBG di NTB mencapai 1,86 juta jiwa, yang melampaui target awal sebesar 1,48 juta jiwa atau mencapai 127 persen.
​"Realisasi anggaran MBG di NTB sampai 9 Oktober telah mencapai Rp4,6 triliun. Artinya, makan bergizi gratis ini sudah berdampak pada perekonomian di daerah," kata Adi saat pemaparan APBN KiTA di Mataram, Selasa (30/10/2026).
1. Sebut program MBG menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran
Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran (PPA) II Kanwil DJPb NTB, Adi Widyandana. (IDN Times/Muhammad Nasir) Adi mengatakan program MBG menggerakkan para supplier lokal yang ada di sekitar SPPG. Selain itu, program tersebut juga disebut membangun mengurangi pengangguran karena menyerap sebanyak 40.490 tenaga kerja.
​"Lebih jauh bagian dari upaya mengurangi kemiskinan. Di samping juga meningkatkan gizi daripada penerima manfaat supaya bagian dari pengentasan stunting juga," kata dia.
Namun, dia meminta pemerintah daerah meningkatkan pengawasan dan evaluasi agar program MBG benar-benar dapat menggerakkan roda perekonomian dari desa/kelurahan. Karena program yang cukup besar itu pasti banyak kekurangannya.
​"Banyak kekurangan yang penting evaluasinya. Evaluasinya harus terus dilakukan dengan pengawalan-pengawalan dari para seluruh para pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah," tambahnya.
2. Harus memastikan ketersediaan suplai bahan baku agar tidak memicu inflasi
Ilustrasi pedagang daging ayam di Pasar Mandalika, Kota Mataram. (IDN Times/Muhammad Nasir) Dia juga meminta pemerintah daerah agar dapat memastikan ketersediaan suplai bahan baku MBG agar tidak memicu terjadinya inflasi. Ketika kebutuhan bahan baku untuk MBG tinggi, sementara pasokan sedikit maka pasti akan memicu inflasi.
​​"Karena ketika kebutuhan bahan baku makanan untuk MBG ini tidak tersedia secara kontinyu setiap hari, cepat, dan stabil di setiap desa-desa atau spot-spot MBG itu, itu juga akan beririsan dengan pemenuhan kebutuhan bahan makanan masyarakat. Makanya kami mendorong dari tim pengendali inflasi daerah bersama-sama dengan pemerintah daerah untuk memastikan ketersediaan supply ini," ujarnya.
Selain itu, pemerintah daerah juga diminta menggencarkan gerakan pasar murah. Karena menurutnya, hukum ekonomi akan berlaku ketika permintaan tinggi dari SPPG, maka akan memicu kenaikan harga pangan di pasaran.
"Bagaimana menyeimbangkan supply ini, di antaranya dengan gerakan pangan murah atau pasar murah dari berbagai pihak, Pemda dan Bulog," sarannya.
3. Realisasi anggaran untuk program prioritas nasional lainnya di NTB
Kantor Kanwil DJPb NTB. (IDN Times/Muhammad Nasir) Selain MBG, Adi menyebutkan realisasi anggaran untuk program prioritas nasional lainnya di NTB. Seperti program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Realisasi penyaluran FLPP di NTB mencakup 2.241 unit rumah yang tersebar di 181 lokasi. Program ini, kata dia, melibatkan 138 pengembang serta disalurkan melalui 7 bank penyalur dengan pembiayaan sebesar Rp299,6 miliar.
Kemudian program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang telah terbentuk 1.172 unit di NTB. Dia mengatakan Kabupaten Lombok Timur tercatat memiliki unit terbanyak, yakni sejumlah 255 unit. Aktivitas koperasi ini mencatatkan volume transaksi sebanyak 232.681 dengan nilai transaksi mencapai Rp2,89 miliar.
Kemudian, realisasi pembangunan Sekolah Rakyat (SR) mencapai 5 unit dari total 8 target yang ditetapkan, dengan total biaya pembangunan sebesar Rp252,15 miliar. Sekolah Rakyat yang saat ini telah beroperasi meliputi SRMP 18 Lombok Barat, SRMA 38 Lombok Timur, SRD 4 Lombok Barat, SRD 3 Lombok Timur dan SRD 5 Sumbawa
​Untuk program ketahanan pangan, kata dia, produksi padi di NTB pada tahun 2025 tercatat sebesar 1.708 ribu ton, sementara produksi jagung pada tahun yang sama mencapai 1,20 juta ton. Realisasi Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dan Transfer ke Daerah (TKD) yang mendukung ketahanan pangan tahun 2026 tercatat sebesar Rp795,07 miliar.
Sedangkan untuk program ketahanan energi, realisasi subsidi listrik di wilayah NTB tercatat sebesar Rp1,2 triliun lebih. Dengan rasio elektrifikasi kabupaten/kota di lingkup Provinsi NTB pada tahun 2024 telah mencapai 99,66 persen.
