Presiden Prabowo Perintahkan Gubernur hingga Kades Periksa Dapur MBG

Pada kesempatan tersebut, Prabowo mengatakan bahwa program MBG akan dilanjutkan. Namun, dia tak memungkiri, program strategis nasional itu ada yang memanfaatkannya untuk melakukan korupsi.

Sehingga, Prabowo meminta kepala daerah baik Gubernur, Bupati/Wali Kota, Camat hingga Kepala Desa ikut melakukan pengawasan. "Saya tidak ingin lihat anak-anak lapar, MBG kita teruskan. Tapi kita mengerti dan dengan kesadaran, banyak juga yang nyusup ke tubuhnya MBG untuk jadi maling di situ," ungkap Prabowo.

Selain itu, Prabowo juga meminta Kapolres, Dandim, Kapolsek hingga jajaran tingkat bawah juga mengawasi dapur MBG. Tetapi dia mengingatkan supaya jangan ada aparat penegak hukum yang bermain-main dengan meminta setoran.

"Dandim, Kapolres, Kapolsek silakan periksa. Periksa dalam arti yang baik. Jangan manggil-manggil ngerjain, jangan. Manggil-manggil minta setoran. Rakyat awasi, rakyat sekarang tidak bodoh, rakyat punya gadget," tegas Prabowo.

Prabowo membeberkan praktik yang dilakukan pengelola dapur MBG. Seekor ayam yang biasanya dipotong menjadi 8 atau 10, kadang-kadang menjadi 18 sampai 22. Dia mengingatkan agar praktik seperti ini jangan terulang kembali.

Begitu juga menu MBG seperti telur, jangan dibuat menjadi telur dadar. Tetapi kata Prabowo, harus dibuat menjadi telur rebus atau telur ceplok. "Kalau telur dadar dicampur macam-macam. Itu bisa empat orang makan satu butir telur," kata dia.

Pada kesempatan tersebut, seorang warga melaporkan langsung kepada Prabowo bahwa lebih dari setahun program MBG berjalan, tetapi masyarakat di sekitar Bendungan Meninting belum mendapatkan MBG. Prabowo berjanji paling lambat akhir 2026 atau awal 2027, semua masyarakat yang menjadi sasaran penerima manfaat akan mendapatkan MBG.

"Ada yang belum sampai (mendapatkan MBG), itu saya minta kesabaran. Mungkin baru sampai semua, saya berharap akhir tahun atau awal tahun. Negara kita besar, pasti ada desa yang belum menerima, saya paham," tandasnya.

Hingga Mei 2026, pelaksanaan MBG di NTB tercatat telah memiliki 842 SPPG. Dari jumlah tersebut, sebanyak 733 SPPG yang aktif beroperasi. Program tersebut melibatkan lebih dari 4.300 penyedia lokal, menyerap lebih dari 39 ribu tenaga kerja, dan menjangkau sekitar 1,9 juta penerima manfaat.

Sebelumnya, Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal melontarkan teguran keras kepada sejumlah pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) nakal yang masih kedapatan mengambil margin tambahan dari belanja bahan baku program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Teguran itu disampaikan Iqbal saat menemui massa aksi yang menginginkan program MBG tetap berjalan, Senin (22/6/2026). Iqbal mengaku telah melakukan inspeksi langsung ke sejumlah lokasi dan menemukan indikasi adanya praktik mencari keuntungan di luar aturan yang telah ditetapkan pemerintah.

“Saya tahu, dan saya sudah turun ke beberapa tempat. Masih ada SPPG yang mencari margin atau untung tambahan dari bahan baku, akhirnya kualitas menjadi menurun,” kata Iqbal.

Menurutnya, program MBG tidak boleh dijadikan ladang mencari keuntungan pribadi. Dia mengingatkan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan dalam program tersebut ditujukan untuk memastikan kebutuhan gizi anak-anak terpenuhi dengan baik, bukan untuk menambah keuntungan pihak tertentu.

Karena itu, Iqbal meminta seluruh pengelola SPPG menghentikan praktik mengambil margin di luar ketentuan. Dia juga mengingatkan agar para pengelola meluruskan niat dalam menjalankan program yang menyasar kebutuhan dasar anak-anak tersebut.

“Kalau yang tidak pernah mengambil margin tambahan dari bahan baku, alhamdulillah. Tapi yang masih melakukan, berhenti mulai hari ini. Tobat, istigfar, dan luruskan niat,” tegasnya.

Dia menegaskan tidak ada ruang toleransi bagi siapa pun yang bermain curang dalam program gizi untuk anak. Iqbal mengaku telah mencatat komitmen para pengelola SPPG dan akan mendorong tindakan tegas apabila pelanggaran serupa masih ditemukan di kemudian hari.

“Kalau program MBG ini dilanjutkan dan masih ada yang mengambil margin lebih dari belanja bahan baku, saya orang pertama yang akan meminta satgas dan BGN menangkap serta menutup SPPG yang melakukan itu,” ujarnya.

Dia mengatakan Pemprov NTB akan memperketat pengawasan pelaksanaan MBG. Baginya, kualitas makanan dan hak anak untuk mendapatkan gizi yang layak tidak boleh dikorbankan demi kepentingan segelintir oknum yang ingin mencari keuntungan tambahan.