Pemerintah Bakal Kurangi Bansos bagi Masyarakat Miskin, Ini Alasannya!

Ia menegaskan pembatasan bansos yang digantikan pemberdayaan ini merupakan amanat dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Inpres yang berlaku sejak 25 Maret 2025 ini menegaskan penghapusan kemiskinan ekstrem hingga akhir masa jabatan Presiden Prabowo Subianto atau di 2029 nantinya.

"Khususnya untuk miskin ekstrem di tahun ini harus selesai artinya menuju 5 persen," kata dia.

Saat ini, jumlah penduduk miskin ekstrem di Indonesia mencapai sekitar 2,2 juta jiwa. Sementara di Nusa Tenggara Timur (NTT), persentase penduduk miskin secara keseluruhan, bukan hanya kategori miskin ekstrem, mencapai sekitar 15 persen dari total jumlah penduduk.

"Ini harus diselesaikan secara permanen bukan lagi temporer bukan lagi melalui pemberian bantuan sosial," tukasnya.

Menurut Haris, Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi salah satu daerah prioritas dalam upaya pengentasan kemiskinan. Sebanyak 3.442 desa dan kelurahan di provinsi tersebut akan menjadi sasaran intervensi pemerintah, salah satunya melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ia mengatakan masih ada tiga kabupaten di NTT yang berstatus daerah tertinggal dari total 30 daerah tertinggal di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, ketiga daerah tersebut adalah Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya, dan Kabupaten Sabu Raijua.

Karena itu, Haris menilai program pemberdayaan masyarakat perlu diperkuat agar mampu mengatasi persoalan sosial sekaligus menurunkan angka kemiskinan di wilayah-wilayah tersebut.

"NTT ini masih memiliki 3 kabupaten kota yang masuk daerah tertinggal. Di Sumatra ada satu yaitu Nias Utara. Selebihnya ada di Papua. Total hingga saat ini ada sekitar 30 kabupaten yang masuk daerah tertinggal," jelas dia.

Perubahan ini, kata dia, tidak bisa lagi lewat bansos dan subsidi yang sebelumnya memakan sebagian besar anggaran pemerintah pusat.

"Ternyata kalau kita rekap dari seluruh APBN, anggaran yang dikeluarkan dari total APBN yang hampir Rp 500 triliun lebih dibelanjakan untuk bantuan sosial tapi kenapa kemiskinan belum selesai," jelas dia.

Ia menyebut pada tahun 1995 angka kemiskinan mencapai 25 juta jiwa kemudian saat ini 23 juta jiwa atau baru turun sekitar 2 juta penduduk. Memang jumlah ini tak sebanding dengan rasio jumlah penduduk yang meningkat.

Ia juga menyoroti angka putus sekolah di NTT yang harus ditekan dengan memberikan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dapat melanjutkan pendidikan mereka. Sebelumnya, Plh Sekda NTT John Oktavianus dalam kesempatan yang sama memaparkan sekitar 17,5 persen atau 1,03 juta jiwa masyarakat NTT masih hidup dalam kemiskinan. Tingkat kemiskinan di pedesaan sendiri lebih tinggi dari perkotaan.

"Ini menunjukkan ada hasil dari intervensi pemerintah namun masih jauh dari harapan," ungkapnya.