Pemangkasan TKD, Wamendagri Persilakan Pemda Ngeluh ke Kemenkeu
- Program infrastruktur skala prioritas di daerah harus diprioritaskan untuk Tahun 2026, Kemendagri siap menjadi penghubung pemerintah daerah dengan kementerian/lembaga pusat.
- Pemerintah pusat akan memeriksa perencanaan APBD 2026 setiap daerah untuk memastikan efisiensi anggaran, termasuk pos-pos anggaran seperti dana hibah, biaya makan-minum, dan perjalanan dinas.
Kupang, IDN Times - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya, mempersilakan pemerintah daerah (Pemda) mengeluhkan kendala terkait pemangkasan dana Transfer ke Daerah (TKD) 2026. Bima menyebut pengeluhan ini bisa disampaikan langsung kepada pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Bima mengungkap ini saat berada di Kupang, Selasa (14/10/2025). Ia tak ingin pemda terganggu oleh hal tersebut sehingga perlu disampaikan langsung.
“Silakan kepala daerah menyampaikan ke pusat jika penyesuaian TKD ini mengganggu standar pelayanan minimum di daerah. Kami pastikan pelayanan dasar tidak boleh terganggu,” jawab Bima.
1. Siap jadi penghubung
Program infrastruktur skala prioritas di daerah harus diprioritaskan untuk tahun 2026, untuk itu Kemendagri siap untuk menjadi penghubung dari pemerintah daerah dalam membahas bersama dengan kementerian/lembaga di pusat.
"Saat ini Kemendagri terus komunikasi intens dengan Kementerian Keuangan untuk terus memonitor proses-proses perencanaan di tahun 2026, agar dampaknya tidak terlalu signifikan bagi teman-teman di daerah." Lanjut Bima.
Ia menyebut pihaknya bersedia berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga lainnya apabila diperlukan terkait hal ini.
"Kami akan fasilitasi untuk bisa mengakses program pusat di bidang infrastruktur, pendidikan dan kesehatan yang bisa langsung dikucurkan langsung ke daerah begitu," urai dia.
2. Tetap efisiensi anggaran
Sebelumnya Bima menyatakan pemerintah pusat akan memeriksa perencanaan APBD 2026 setiap daerah untuk memastikan efisiensi anggaran.
“Dirjen Keuangan Daerah sudah ditugaskan untuk menyisir pos-pos anggaran, terutama di tingkat provinsi, agar tidak ada pengeluaran yang tidak substantif,” ujar politikus PAN ini.
Bima menyoroti pula dana hibah, biaya makan-minum, perjalanan dinas, dan seremoni yang akan dievaluasi sesuai arahan Kemenkeu.
"Akan diperiksa ulang karena beberapa daerah sudah berhasil hemat ratusan miliar dari efisiensi ini,” tambahnya.
3. Gubernur NTT pilih kreatif
Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Melki Laka Lena, merespons pemangkasan dana Transfer ke Daerah (TKD) 2026 yang disahkan oleh DPR RI. Jika sebelumnya TKD bagi seluruh daerah sebesar Rp848 triliun, kini turun menjadi Rp650 triliun. Melki merespons pemangkasan ini dengan tenang. Justru menurut dia pemerintah dan masyarakat harus lebih kreatif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
"Kita harus menyiasati dengan baik karena ini ada pola anggaran yang berubah. Jadi kalau dulu kita dikasih uang untuk kita kelola, hari ini dikurangi tapi ada dalam program pemerintah daerah. Kita harus jadi orang yang lebih kreatif lagi," jawab dia di Kupang, Senin (13/10/2025).
