Iqbal Ungkap Alasan Wabup Tak Langsung Jadi Plt Bupati Lombok Barat
- Gubernur NTB menyerahkan radiogram Mendagri kepada Wabup Lombok Barat Nurul Adha untuk melaksanakan tugas bupati setelah Bupati Lalu Ahmad Zaini ditetapkan tersangka oleh KPK.
- Wabup Nurul Adha belum berstatus Plt Bupati karena penunjukan resmi baru bisa dilakukan jika bupati menjadi terdakwa, sementara kini ia hanya menjalankan tugas dan wewenang bupati.
- Selama masa krusial ini, Nurul Adha diminta menyiapkan APBD Perubahan 2026 dan APBD 2027 serta memastikan pelayanan publik di Lombok Barat tetap berjalan lancar.
Mataram, IDN Times - Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menyerahkan radiogram Menteri Dalam Negeri (Mendagri) kepada Wakil Bupati (Wabup) Lombok Barat Nurul Adha, Rabu (22/7/2026). Dalam radiogram tersebut, Wabup Nurul Adha diminta melaksanakan tugas dan wewenang Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini yang telah ditetapkan sebagai tersangka usai terjaring operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 20 Juli 2026.
Penyerahan radiogram itu disaksikan Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri, Asisten I Setda NTB Fathul Gani dan Kepala Diskominfotik NTB Ahsanul Khalik di Kantor Gubernur NTB, Rabu (22/7/2026) sore. Pada kesempatan tersebut, Gubernur Iqbal menjelaskan alasan Wabup Lombok Barat Nurul Adha, tidak langsung ditetapkan menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Lombok Barat.
"Kami menyerahkan radiogram dari Menteri Dalam Negeri yang meminta Bu Wabup untuk melaksanakan tugas-tugas Bupati untuk menghindari kekosongan," kata Iqbal.
1. Penyebab tidak langsung ditunjuk sebagai Plt Bupati Lombok Barat
Eks Duta Besar Indonesia untuk Turki itu menjelaskan bahwa Wabup Lombok Barat, Nurul Adha, tidak berstatus sebagai Plt Bupati Lombok Barat dengan adanya radiogram tersebut. Nurul Adha masih tetap sebagai Wabup Lombok Barat dan diminta menjalankan tugas dan wewenang bupati.
Sesuai ketentuan, kata dia, penunjukan Plt Bupati Lombok Barat dilakukan setelah Bupati Lalu Ahmad Zaini menjadi terdakwa. Saat ini, Bupati Lalu Ahmad Zaini masih berstatus tersangka.
"Jadi, ini bukan Plt Bupati Lombok Barat. Karena untuk Plt, sesuai aturannya itu harus statusnya terdakwa, menunggu statusnya terdakwa. Jadi, ini untuk mengisi kekosongan saja supaya tidak ada kekosongan kepemimpinan. Tugasnya adalah untuk melaksanakan tugas. Tetap Wakil Bupati, tetapi melaksanakan tugas-tugas Bupati," jelasnya.
2. Tugas Wabup Lombok Barat di periode yang krusial
Iqbal menyebutkan sejumlah tugas yang dilakukan Wabup Nurul Adha selama periode yang krusial ini. Di antaranya, menyiapkan pembahasan APBD Perubahan 2026 dan APBD murni 2027.
Terkait kebijakan-kebijakan strategis yang akan diambil Wabup selama menjalankan tugas dan wewenang bupati, nantinya harus dikonsultasikan dengan Gubernur NTB selalu perpanjangan pemerintah pusat di daerah.
"Segala hal-hal yang penting untuk dilakukan, ada hal-hal yang membuat beliau ragu, beliau akan konsultasi dengan saya sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di provinsi," tambahnya.
3. Memastikan pelayanan publik di Pemda Lombok Barat tetap berjalan
Iqbal menambahkan bahwa tugas penting Wabup Lombok Barat saat ini adalah memastikan penyusunan APBD Perubahan 2026 dan APBD murni 2027 tepat waktu. Selain itu, Wabup juga harus memastikan operasional dan pelayanan publik di Lombok Barat tetap berjalan usai Bupati Lalu Ahmad Zaini ditangkap dan ditahan KPK.
Untuk itu, dia berpesan agar Wabup Nurul Adha tetap menjaga kesehatan untuk menjalankan roda pemerintahan di Lombok Barat. "Pesannya, menjaga kesehatan supaya bisa melaksanakan tugas dengan baik," ucap Iqbal.
Sementara, Wabup Lombok Barat Nurul Adha mengatakan bahwa dia sesungguhnya takut dengan amanah yang diberikan. "Tadi saya sudah sampaikan ke pak gubernur, sesungguhnya ini saya takut dengan amanah," kata Nurul Adha.
Meskipun dia menjalankan tugas dan wewenang Bupati Lombok Barat, namun Nurul Adha, menjelaskan bahwa posisinya tetap sebagai Wakil Bupati Lombok Barat.
"Jadi belum ada penunjukan Plt(Bupati Lombok Barat), hanya melaksanakan tugas bupati untuk menjalankan roda pemerintahan dan memastikan pelayanan publik berjalan dengan baik," terangnya.
![[BREAKING] KPK Segel Ruang Kerja Bupati Lombok Barat](https://image.idntimes.com/post/20260720/upload_6d308a1ce2363b6b6e96193a77d2bb9d_8f192c10-09dc-4b7f-b618-e27207e6d823_watermarked_idntimes-1.jpeg)
