Pemprov NTT Minta 10 Ribu Tenda Sekolah Darurat
- Pemprov NTT mengajukan 10 ribu tenda sekolah darurat kepada pemerintah pusat agar kegiatan belajar tetap berjalan di sekolah yang rusak akibat gempa Flores.
- Jumlah pengungsi Flores turun dari 183.673 jiwa pada 31 Agustus menjadi 72.864 jiwa per 7 September 2026, menandai persiapan transisi menuju pemulihan.
- Sebanyak 1.378 satuan pendidikan dan 882 ruang kelas di tujuh kabupaten membutuhkan revitalisasi; pemerintah juga meminta sinkronisasi data, trauma healing, serta pendataan rumah terdampak.
Kupang, IDN Times - Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena mengatakan pihaknya telah mengajukan permohonan bantuan kepada pemerintah pusat berupa 10 ribu tenda sekolah darurat.
Permintaan ini seiring berkurangnya jumlah warga di posko pengungsian maka Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT akan semakin mengarahkan perhatian pada layanan publik, terutama pendidikan bagi anak-anak penyintas gempa.
Melki menyampaikan ini saat memimpin Rapat Konsolidasi Penanganan Dampak Gempa Flores di Pos Komando Tanggap Darurat Gempa Flores, Kantor BPBD Kabupaten Sikka, Maumere, Senin (8/9/2026).
1. Pemprov NTT fokus memastikan pendidikan tetap berjalan
Situasi pembelajaran para siswa SMA St. Gabriel Maumere, Sikka, pascagempa dan ditinjau Gubernur NTT. (Dok. Biro Administrasi Pimpinan Provinsi NTT) Berdasarkan pemutakhiran data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 7 September 2026 diketahui jumlah pengungsi gempa Flores sebanyak 72.864 jiwa. Angka ini turun signifikan dibandingkan jumlah pengungsi per 31 Agustus 2026 yang mencapai 183.673 jiwa.
"Penurunan ini menjadi salah satu indikator dimulainya persiapan masa transisi dari tanggap darurat menuju pemulihan," tukasnya.
Pemprov NTT, kata dia, akan terus mengambil langkah mendukung percepatan penanganan dampak bencana dan pemulihan di berbagai sektor termasuk memastikan anak-anak tetap bisa bersekolah.
"Sehingga tenda tersebut diperlukan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar di sekolah-sekolah yang mengalami kerusakan akibat gempa dan belum dapat digunakan secara optimal," ujarnya.
2. Masa transisi mulai dipersiapkan
Rapat antara Pemerintah Provinsi NTT dan Pemkab Sikka terkait penanganan pasca bencana gempa. (Dok Biro Administrasi Pimpinan Provinsi NTT) Dalam pertemuan tersebut ia berharap semua pihak menyatukan langkah dalam menghadapi masa transisi dari tanggap darurat menuju tahap pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Melki meminta seluruh instansi menyamakan dan menyinkronkan data masyarakat terdampak.
Melki mencatat sejauh ini terdapat 1.378 satuan pendidikan dengan 882 ruang kelas di tujuh kabupaten yang membutuhkan revitalisasi akibat terdampak gempa.
"Saya meminta ruang belajar darurat berupa tenda maupun konstruksi sederhana segera disiapkan. Pemulihan pendidikan juga harus disertai trauma healing bagi siswa dan guru," tukasnya.
Untuk itu, agar penyaluran bantuan dan program pemulihan tidak salah sasaran maka memerlukan data yang sama dalam proses pemulihan pascagempa Flores.
Dalam pertemuannya dengan Dinas PUPR, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Dinas Kesehatan NTT beberapa waktu sebelumnya, Melki juga menegaskan soal penanganan yang tepat sasaran dan tidak tumpang tindih.
"Saya juga meminta setiap pekerjaan didokumentasikan agar progresnya dapat dipantau," kata dia.
3. Jumlah pengungsi di Sikka berkurang
Anak-anak korban gempa Nagekeo menonton televisi di posko pengungsian. (Dok Polda NTT( Dalam kesempatan yang sama Bupati Sikka jumlah pengungsi yang terus mengalami penurunan. Dalam data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sikka, paparnya, jumlah pengungsi per 5 September lalu sebanyak 3.645 jiwa (972 KK). Jumlahnya terus turun hingga 7 September 2026 menjadi sebanyak 3.462 jiwa (924 KK).
"Sebaran pengungsi ini berada di beberapa wilayah, antara lain Kecamatan Palue, Kangae, dan Nita," ungkapnya.
Pendataan rumah terdampak juga terus dilakukan. Sebanyak 3.042 rumah telah didata, sementara 1.252 data masih dalam proses input dan sekitar 2.808 rumah masih dalam tahap pendataan.
