5 Hotel Bakal Tutup Imbas Krisis Air Bersih di Gili Trawangan
- Krisis air bersih di Gili Trawangan sejak 3 September 2026 membuat wisatawan pulang lebih awal, membatalkan kunjungan, dan meminta refund; lima hotel terancam menghentikan operasi.
- Pasokan dihentikan PT Tiara Cipta Nirwana karena perizinan belum tuntas. Gili Hotel Association menilai krisis ini sudah berulang empat kali, dengan potensi kerugian hingga Rp2 miliar per hari.
- Bupati Lombok Utara menerbitkan diskresi enam bulan agar PT TCN segera menyalurkan air, sembari pemerintah mengawal penyelesaian izin untuk kebutuhan 600 KK dan sektor pariwisata.
Lombok Utara, IDN Times - Sebanyak lima hotel bakal berhenti beroperasi imbas krisis air bersih yang melanda destinasi wisata Gili Trawangan, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Para wisatawan sudah banyak yang hengkang lebih awal dan membatalkan kunjungan ke destinasi wisata unggulan NTB tersebut.
"Total 5 hotel (yang akan tutup). Yang pasti 3 hotel yang akan tidak beroperasi sementara kalau sampai besok siang air tidak mengalir," kata Ketua Gili Hotel Association (GHA) Lombok Utara, Lalu Kusnawan dikonfirmasi IDN Times, Selasa (8/9/2026).
1. Wisatawan tinggalkan Gili Trawangan lebih awal
Ilustrasi wisatawan menyeberang dari Pelabuhan Bangsal menuju Gili Trawangan menggunakan public boat. (IDN Times/Muhammad Nasir) Distribusi air bersih di Gili Trawangan terhenti sejak Kamis, 3 September 2026, dini hari. PT Tiara Cipta Nirwana (TCN) menyetop pasokan air bersih, karena persoalan perizinan yang belum tuntas. PT TCN merupakan investor yang bekerja sama dengan PDAM Amerta Dayan Gunung, milik Pemda Lombok Utara, untuk menyediakan pasokan air bersih di Gili Trawangan.
Akibat terhentinya pasokan air bersih, para pelaku usaha di Gili Trawangan merasakan dampaknya. Banyak wisatawan yang komplain hingga meninggalkan Gili Trawangan lebih awal dari rencana liburan mereka.
Kusnawan menjelaskan bahwa krisis air bersih yang terjadi di destinasi tujuan favorit wisatawan mancanegara itu telah memicu pembatalan kunjungan (cancellation) serta permintaan pengembalian dana (refund) dari para wisatawan.
Terkait lima hotel yang akan tutup sementara imbas krisis air bersih tersebut, Kusnawan tak menyebutkan secara rinci. "Saya tidak bisa memberikan nama-nama property-nya," kata dia.
2. GHA desak harus ada solusi permanen
Suasana di Gili Trawangan Lombok Utara. (IDN Times/Muhammad Nasir) Kusnawan mendesak agar ada solusi permanen untuk mengatasi persoalan air bersih di Gili Trawangan. Karena persoalan krisis air bersih di Gili Trawangan sudah terjadi empat kali.
Dia sudah bersurat ke Presiden Prabowo Subianto agar pemerintah pusat turun tangan menyelesaikan persoalan air bersih di Gili Trawangan. Persoalan di Gili Trawangan muncul karena tumpang tindih regulasi.
Dia menyebut potensi kerugian yang dialami oleh para pelaku usaha pariwisata di Gili Trawangan akibat krisis air bersih itu diperkirakan mencapai hingga Rp2 miliar per hari. Mengingat tingkat kunjungan wisatawan ke Gili Trawangan masih cukup lebih dari 3.000 orang per hari.
"Pemerintah harus benar-benar serius menangani ini dan tidak terjadi lagi kayak begini. Ini sudah empat kali berulang kejadian ini. Solusi permanen harus ada sekarang," kata dia.
Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU) Najmul Akhyar. (IDN Times/Muhammad Nasir) 3. PT TCN diminta segera buka keran air
Sebelumnya, Bupati Lombok Utara, Najmul Akhyar mengeluarkan diskresi selama 6 bulan mengatasi kebuntuan regulasi dan perizinan yang menghambat operasional PT Tiara Cipta Nirwana (TCN) dalam memasok air bersih di kawasan wisata Gili Trawangan. Kebijakan itu diambil setelah diputuskan dalam rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) NTB di ruang kerja Gubernur NTB, Senin (7/9/2026) sore.
Dengan adanya kebijakan diskresi, PT TCN diminta segera membuka keran air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha pariwisata di Gili Trawangan. Dia menjelaskan kendala yang dihadapi PT TCN berkaitan dengan proses perizinan yang belum sepenuhnya tuntas.
Karena perizinan pengolahan air laut menjadi air bersih izinnya dari sejumlah kementerian. PT TCN sebelumnya enggan menyalurkan air bersih karena khawatir tersandung persoalan hukum akibat izin yang belum lengkap.
Najmul menjelaskan diskresi selama 6 bulan itu diambil untuk memberikan kepastian operasional sementara. Sehingga, pasokan air bersih kepada 600 KK serta pelaku usaha pariwisata tidak menjadi persoalan. Hal itu dilakukan sembari proses perizinan di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kementerian lainnya terus dikawal hingga tuntas.
