Fasilitas Minim, Pendidikan di Gili Maringkik Lotim Butuh Perhatian
Lombok Timur, IDN Times – Kondisi pendidikan di Indonesia antara wilayah perkotaan dengan daerah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar) memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Hal ini juga terlihat di Kabupaten Lombok Timur (Lotim).
Masih terdapat sejumlah wilayah di Lotim yang termasuk kategori 3T, salah satunya adalah Gili Maringkik. Di wilayah ini, terdapat Sekolah Satu Atap (Satap) 1 Keruak yang mengelola pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
Kondisi sarana dan prasarana di sekolah ini sangat minim, mulai dari ruang belajar yang tidak memadai hingga kurangnya alat-alat dan media pembelajaran. Keadaan ini sangat berbeda dibandingkan dengan sekolah-sekolah di wilayah perkotaan. Sayangnya, perhatian pemerintah terhadap sekolah-sekolah terpencil seperti ini masih sangat minim, dengan prioritas lebih banyak diberikan kepada sekolah-sekolah di wilayah perkotaan.
1. Minim fasilitas
Kepala Sekolah Satu Atap 1 Keruak, Abdullah, mengungkapkan bahwa sekolahnya menghadapi kekurangan fasilitas pembelajaran, seperti perpustakaan, laboratorium, dan alat-alat pembelajaran. Saat ini, sekolah tersebut memiliki total sembilan rombongan belajar (Rombel), terdiri dari enam Rombel SD dan tiga Rombel SMP. Namun, jumlah tenaga pengajar sangat minim, yaitu hanya tiga guru PNS, dua guru PPPK, dan lima guru honorer.
Abdullah menjelaskan bahwa masalah utama di sekolahnya adalah kekurangan ruang belajar. Karena keterbatasan ruang, pihak sekolah terpaksa menggunakan ruang laboratorium sebagai ruang kelas. Kondisi ruang kelas, terutama untuk SMP, sudah tidak layak karena belum pernah direnovasi sejak dibangun pada tahun 1965.
Ia menduga pemerintah enggan melakukan pembangunan atau renovasi karena biaya yang jauh lebih tinggi di Gili dibandingkan di daratan. Biaya pembangunan di Gili mencapai enam kali lipat dari biaya pembangunan di daratan.
“Harga pasir saja sampai gili itu Rp 3,6 juta per satu truk, belum lagi biya material lainnya juga jauh lebih tinggi,” jelasnya.
Abdullah berharap pemerintah memberikan perhatian khusus kepada sekolah-sekolah terpencil dan tidak hanya fokus pada sekolah-sekolah di daratan yang sudah sering mendapatkan bantuan. Jika pembangunan ruang kelas baru tidak memungkinkan, ia berharap setidaknya pemerintah memberikan bantuan renovasi.
“Sekolah itu aja yang diberikan, sekolah di daratan yang sudah tidak butuh bangunan kayakanya numpuk di sana, sementara sekolah kita mau roboh,” keluh Abdullah.
Pihak sekolah telah berulang kali mengajukan permohonan ruang belajar baru dan renovasi, namun hingga saat ini belum ada tindak lanjut.
“Sudah sering kali diusulkan, kita minta minimal direhab jika tidak bisa bangun ruangan belajar baru,” ucapnya,
2. Pembelajaran memanfaatkan alam
Abiba, guru mata pelajaran IPA di Satap 1 Keruak, menyatakan bahwa minimnya sarana dan prasarana, terutama media dan alat-alat pembelajaran, membuat proses belajar-mengajar menjadi sulit. Untuk mengatasinya, ia memanfaatkan alam sekitar sebagai media dan tempat pembelajaran.
“Hanya bisa memanfaatkan alam sebagai media pembelajaran,” ucapnya.
Abiba berharap pemerintah dapat melengkapi kebutuhan alat-alat pembelajaran, terutama untuk laboratorium. Selain itu, keterbatasan lahan sekolah juga menjadi kendala besar. Akibat sempitnya lahan, siswa terpaksa melakukan kegiatan seperti upacara bendera di teras sekolah, dan kegiatan olahraga pagi tidak bisa dilaksanakan.
3. Harus ada kebijakan khusus pendidikan wilayah terpencil
Pengamat pendidikan, Dr Karomi, menyebutkan bahwa permasalahan pendidikan di wilayah terpencil sering kali disebabkan oleh ketiadaan kebijakan khusus dari pemerintah daerah (Pemda). Ia menekankan pentingnya Pemda membuat kebijakan yang bertujuan menciptakan kesetaraan antara wilayah terpencil dan perkotaan, baik dari segi sumber daya manusia (SDM), infrastruktur, maupun sarana dan prasarana.
“Kalau gedung sekolah bagus tapi kalau sarana tidak bagus akses ke sana itu terbatas. Misal Maringkik akses menuju ke sana harus dipikirkan. Kalau tidak, harus diberikan kesejahteraan lebih agar bisa tinggal menetap di sana,” jelasnya.
Salah satu tantangan utama adalah kurangnya guru PNS yang bersedia bertugas di wilayah terpencil. Untuk mengatasi ini, Pemda perlu menugaskan guru yang memiliki komitmen untuk mengabdi di daerah terpencil, bahkan melakukan wawancara sebelum penempatan. Selain itu, kesejahteraan guru honorer juga perlu menjadi prioritas utama dalam proses pengangkatan PPPK.
”Jika tidak ada kebijakan khusus, maka bisa berdampak buruk terhadap pembangunan yaitu memicu kemiskinan ekstrem, putus sekolah, serta pernikah dini,” pungkasnya.
