Lombok Timur, IDN Times - Musim tanam padi di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mengalami keterlambatan. Dampaknya panen raya gabah juga mengalami keterlambatan yang berdampak pula pada kenaikan harga beras.
Dalam upaya mengendalikan harga beras ini, Kantor Cabang Bulog Lotim kembali menyalurkan bantuan pangan yang berasal dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Harapannya agar bisa meringankan beban masyarakat yang terdampak Elnino.
Jumlah bantuan pangan yang disalurkan, yaitu sebanyak 1.511.390 kilogram setiap bulan untuk 155.796 orang penerima manfaat. Jumlah ini meningkat sejumlah 46.570 kilogram atau sebanyak 4657 penerima manfaat dibandingkan dengan tahun lalu, dari yang semula 151.139 atau 1.511.390 kg/bulan. Masing-masing penerima manfaat akan diberikan 10 kg beras.
"Tahap pertama tahun ini akan disalurkan selama 6 bulan yaitu, Januari hingga Juni dengan jumlah 9.347.760 kg selama 6 ungkap Kepala Kantor Cabang Bulog Lombok Timur, M. Syaukani, Senin (22/1/24).
Pada hari ini, Perum Bulog bersama Pemkab Lotim mulai menyalurkan bantuan untuk alokasi Januari 2024. Bantuan Pangan yang digelontorkan sebanyak 140.520 kg untuk dua kecamatan, yaitu Kecamatan Sakra Timur sebanyak 66.720 kg dan Kecamatan Selong sebanyak 73.800 kg.
“Hari ini Perum Bulog bersama Pemda Lombok Timur mulai menyalurkan Bantuan Pangan Beras untuk Masyarakat Wilayah Lombok Timur," imbuhnya.
Bantuan pangan beras ini adalah salah satu program pemerintah untuk menjadi bantalan ekonomi masyarakat dalam menghadapi dampak El Nino. Pemerintah membantu beras 10 kg setiap bulannya.
Harapannya bantuan ini akan cukup membantu memenuhi kebutuhan konsumsi bulanan bagi masyarakat berpendapatan rendah. Ini karena konsumsi beras per kapita di Indonesia rata-rata berada pada jumlah 6,6 kg dalam sebulan.
“Adanya bantuan pangan beras ini juga turut andil sebagai salah satu upaya penurunan daerah rentan rawan pangan di 2023. Tentunya beriringan dengan upaya lainnya yang dilakukan pemerintah, sehingga secara sinergis dapat membuahkan hasil yang positif dan berprogres baik,” terang Syaukani
Syaukani mengatakan terdapat perubahan dalam proses penyaluran bantuan pangan tahun 2024 yaitu perubahan database penerima bantuan. Tahun 2024, Bulog bersama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menggunakan data Pensasaran Percepatan penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).
Data P3KE ini merupakan gabungan dari data lembaga BKKBN, data BPJS Kesehatan, BPJS, Ketenagakerjaan dan data PNM yang sudah diperiksa oleh Pusat.