Audit BPKP, Penanganan Kemiskinan Ekstrem NTB Belum Gunakan Data P3KE

Sidi memberikan contoh seperti perencanaan pengentasan kemiskinan di desa melalui pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa. Pemerintah Desa belum memanfaatkan data P3KE untuk menentukan masyarakat yang menerima BLT maupun bantuan sosial lainnya dalam rangka program pengentasan kemiskinan ekstrem.

"Jadi ketika merencanakan penerima BLT DD, mereka belum memanfaatkan data itu. Karena distribusi datanya mungkin belum sampai di sana. Kadang data P3KE ini baru-baru ini disampaikan ke Pemda," terang Sidi.

Persoalan ini ditegaskan Sidi menjadi atensi BPKP Perwakilan NTB. Ketika melakukan audit, pihaknya mencoba membandingkan apakah masyarakat penerima bantuan sosial dalam rangka pengentasan kemiskinan ekstrem apakah masuk data P3KE atau tidak. Apakah masyarakat yang masuk data P3KE mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah.

"Ketika ada di data P3KE, kemudian tidak mendapatkan bantuan, itu kami atensi. Jadi lebih kepada pemanfaatan data base P3KE yang belum optimal," kata Sidi.

Berdasarkan hasil Susenas pada Maret 2023, angka kemiskinan ekstrem di Indonesia sudah berada pada 1,12 persen atau mengalami penurunan sebesar 0,92 persen poin dari periode Maret 2022.

Sementara di NTB, berdasarkan data terakhir dari BPS bahwa kemiskinan ekstrem di NTB mengalami penurunan dari 3,29 persen menjadi 2,64 persen atau turun sebesar 0,64 persen. Kemiskinan ekstrem di NTB tersisa 2,6 persen yang harus dientaskan pada 2024 ini.

Penjabat Sekda NTB Ibnu Salim mengatakan pihaknya akan segera menyikapi rekomendasi dari hasil pemeriksaan yang dilakukan BPKP Perwakilan NTB. Ibnu menjelaskan akan segera menggelar rapat koordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait membahas mengenai rekomendasi laporan hasil pemeriksaan BPKP Perwakilan NTB. Pemprov NTB mengupayakan target nol kemiskinan ekstrem pada 2024 bisa tercapai.