104 Ribu Peserta BPJS Kesehatan di Lombok Nunggak Iuran Sebesar Rp94 Miliar

Selain peserta mandiri, Faisal juga menyebutkan tunggakan iuran BPJS Kesehatan oleh badan usaha mencapai Rp3 miliar. Dia mengungkapkan sebanyak 422 badan usaha di wilayah kerja BPJS Kesehatan Cabang Mataram yang menunggak iuran.

"Jadi yang menunggak ini adalah badan usaha atau peserta tersebut tidak membayar iuran minimal 2 bulan dan statusnya nonaktif," terangnya.

BPJS Kesehatan telah melakukan memorandum of understanding (MoU) dengan kejaksaan dan kepolisIan terkait pemeriksaan badan usaha yang tidak patuh membayar iuran BPJS Kesehatan bagi para pekerja atau karyawannya. Dalam PP Nomor 86 Tahun 2013, telah diatur pengenaan sanksi administratif bagi badan usaha atau pemberi kerja yang tidak patuh.

Faisal mengatakan badan usaha yang tidak patuh dalam pembayaran iuran BPJS Kesehatan akan dilimpahkan penagihannya ke kejaksaan. BPJS Kesehatan memberikan surat kuasa khusus (SKK) kepada kejaksaan untuk melakukan penagihan kepada badan usaha yang tidak patuh.

"Kami punya kriteria tertentu untuk melimpahkan badan usaha tersebut ke kejaksaan. Tidak ujug-ujug menunggak langsung kita laporkan ke kejaksaan. Kami BPJS Kesehatan melakukan upaya penagihan terlebih dahulu. Kalau tidak ada hasilnya maka kita limpahkan ke kejaksaan," terangnya.

Faisal menambahkan bahwa pihaknya juga dapat menindaklanjuti laporan dari masyarakat atau pekerja. Apabila ada perusahaan yang tidak memberikan jaminan kesehatan kepada karyawannya, maka dapat dilaporkan ke BPJS Kesehatan untuk ditindaklanjuti.

"Jadi kami bisa membantu karyawan yang belum mendapatkan jaminan kesehatan dari perusahaan," jelasnya.

Faisal menyebut saat ini ada 20 badan usaha yang dilaporkan ke kejaksaan untuk penagihan tunggakan iurannya. Puluhan badan usaha itu bergerak di bidang perhotelan, jasa pengadaan tenaga kerja dan usaha perdagangan umum.

"Untuk badan usaha yang kita limpahkan ke kejaksaan kategorinya sudah kita lakukan upaya penagihan maksimal tetapi belum bisa dibayarkan. Biasanya yang lama tunggakannya, kita prioritaskan limpahkan ke kejaksaan," kata dia.

Rata-rata badan usaha yang dilimpahkan penagihannya ke kejaksaan sudah menunggak pembayaran iuran lebih dari 12 bulan. Biasanya, kata dia, ketika badan usaha menerima surat panggilan dari kejaksaan maka mereka memberikan atensi untuk segera melakukan pembayaran tunggakan.

"Badan usaha juga bisa mencicil tunggakan kalau dari segi keuangan perusahaan tidak mampu membayar tunggakan sekaligus, kita berikan mereka bisa mencicil. Ketika perusahaan tidak membayar iuran dua bulan, kepesertaan (pekerja) langsung non aktif. Itu juga alasan kita melakukan pemeriksaan," tandasnya.