Wapres Gibran Minta Kajian Ulang Lokasi KDMP di Ende
- Gibran meninjau kerusakan SDN Wolomoni akibat proyek KDMP dan memerintahkan kajian ulang lokasi agar tidak merugikan fasilitas pendidikan maupun warga sekitar.
- Ia meminta Pemprov NTT memastikan KDMP tidak mematikan usaha lokal serta menegaskan seluruh instansi harus berpihak pada kepentingan masyarakat dalam menjalankan program nasional.
- Dalam kunjungan ke Ende, Gibran juga menyoroti pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis dan mencatat kebutuhan perbaikan fasilitas sekolah serta kesejahteraan tenaga pendidik.
Kupang, IDN Times - Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka telah melihat langsung kerusakan yang terjadi di SDN Wolomoni pasca masuknya ekskavator untuk membuka akses bagi pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Gibran memerintahkan adanya kajian ulang lokasi KDMP di Desa Niowula, Kecamatan Detusoko, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Kunjungan perdananya ke Ende ini dilakukan pada Kamis (18/6/2026). Ia tiba dengan Pesawat TNI AU A-2908 di Bandara H. Hasan Aroeboesman Ende sekitar pukul 11.20 WITA. Awalnya ia meninjau pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMPN 1 Ndona, lalu menempuh perjalanan sekitar 45 menit menuju SDN Wolomoni.
1. Tak ingin timbul dampak negatif
Gibran sempat meminta penjelasan dari Kepala Desa Niowula, Vinsensius Papa, terkait proyek tersebut setelah melihat tiang besi yang sempat dipotong serta lantai depan ruang kelas V yang rusak akibat dilalui ekskavator.
Gibran mendapat penjelasan dari Vinsensius mengenai soal tidak tersedianya akses ke lokasi pembangunan KDMP sehingga area sekolah digunakan sementara sebagai jalur lintasan alat berat. Vinsensius juga menyampaikan soal lokasi alternatif pembangunan KDMP yang telah didiskusikan pada 10 Juni 2026 lalu namun musyawarah tersebut belum membuahkan hasil.
Menanggapi itu Gibran memerintahkan agar program pembangunan seperti itu harus melalui kajian yang mempertimbangkan dampak terhadap masyarakat, terutama fasilitas pendidikan.
"Saya minta untuk penentuan lokasi Koperasi Desa Merah Putih nanti dikaji secara menyeluruh sehingga tidak menimbulkan dampak negatif, terutama bagi fasilitas pendidikan juga warga," tegas Gibran.
2. Minta pemerintah daerah pastikan KDMP tak matikan ekonomi masyarakat
Ia juga memerintahkan kepada Pemerintah Provinsi NTT untuk memastikan keberadaan KDMP tidak mematikan usaha ekonomi masyarakat yang telah lebih dulu berjalan.
"Jangan sampai juga bersaing dengan BUMDes, bersaing dengan toko-toko kelontong warga. Pastikan ini menjadi satu ekosistem yang saling mengisi," katanya kepada kepada Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma, Bupati Ende Yosef Benediktus Badeoda saat itu.
Ia menegaskan kepada seluruh instansi baik TNI, Polri hingga pemerintahan agar tidak berseberangan dengan masyarakat dalam menjalankan program nasional, melainkan berpihak pada kepentingan masyarakat.
"Semuanya adalah perpanjangan tangannya Pak Presiden. Saya ini juga pembantu Presiden. Kita ini memastikan programnya Pak Presiden berjalan dengan baik, terutama di area yang jauh seperti ini," ujarnya.
3. Warga minta perbaikan fasilitas sekolah
Kedatangan Gibran di SDN Wolomoni saat itu disambut antusias guru hingga murid maupun masyarakat sekitar. Dalam diskusinya dengan pihak sekolah ia menyoroti MBG terutama soal keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Wolomoni yang telah dibangun namun belum beroperasi.
"Kita diharapkan untuk menyukseskan program Bapak Presiden ini. Tentunya kami minta pemerintah daerah melalui Bapak Bupati untuk mengawal program ini," tegasnya.
Dalam sesi dialog bersama guru dan orang tua murid, salah seorang perwakilan orangtua murid ingin adanya perhatian pemerintah terhadap kebutuhan dasar sekolah seperti pagar sekolah dan mess guru, serta kesejahteraan tenaga honorer.
Gibran juga mencatat beberapa hal terkait Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Sehat (KIS), perbaikan jaringan internet di daerah terpencil, serta perbaikan fasilitas sekolah yang rusak.
Usai dari SDN Wolomoni, Gibran melakukan pertemuan tertutup bersama 25 kepala desa se-Kabupaten Ende di Restoran Parikoro lalu meninggalkan Kota Pancasila itu sekitar pukul 17.10 WITA.
