Tak Ada Kepastian 'One Gate System ', Turis ke Gili Turun 40 Persen

Dalam rapat sosialisasi rencana penerapan one gate system di Kantor Bupati Lombok Utara pada akhir Desember 2022, kata Sugianto, Bupati Lombok Utara Djohan Sjamsu akan membuat surat edaran mengenai pemberlakuan one gate system. Begitu juga dalam rapat koordinasi di Dinas Perhubungan Provinsi NTB, rencananya one gate system mulai diberlakukan pada 7 Januari 2023.

Sampai hari ini, belum ada kepastian kebijakan itu akan diterapkan atau tidak. "Kami selaku asosiasi selalu ditanyakan oleh agen-agen travel travel besar yang dari Bali. Akhirnya penumpang, turis luar negeri yang akan datang ke Gili itu ragu-ragu," tuturnya.

Sugianto menyebutkan turis atau wisatawan yang diangkut dari Bali menuju kawasan 3 Gili di Lombok Utara, turun hingga 40 persen. Biasanya, 4 kapal cepat mengangkut hingga 600 orang, tetapi sekarang di kisaran 160 - 200 orang wisatawan.

"Menurunnya 40 persen dari biasanya. Sampai saat ini belum ada kepastian. Tamu luar negeri ke Gili ragu-ragu. Tetapi kita tetap melayani karena suatu servis kalaupun penumpang tidak banyak ke Gili. Saat ini, agen travel tidak berani promosi besar-besaran karena one gate system belum ada kepastian," terangnya.

Terpisah, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTB Lalu Moh. Faozal mengatakan penerapan one gate system memang masih butuh persiapan, terkait dengan kesiapan transportasi lokal atau public boat yang dikelola Koperasi Karya Bahari di Pelabuhan Bangsal. Standarisasi transportasi lokal ini, kata Faozal, butuh investasi.

Untuk itu, pihaknya akan membahas apakah one gate system segera diberlakukan atau opsi lainnya yaitu one gate payment. "Jadi, satu tiket bisa dia meng-cover beberapa aktivitas. Sekarang yang dikeluhkan Lombok Utara itu soal retribusi. Nanti dalam one gate payment, dia dapat retribusi, passenger (penumpang) tidak bingung," jelas Faozal.

Dengan opsi penerapan one gate payment, maka akan sama seperti di pelabuhan penyeberangan. Penumpang atau turis tidak lagi membayar di banyak loket tetapi cukup dalam satu tiket ketika memasuki kawasan Gili Tramena. Namun, Pemda juga mendapatkan retribusi begitu juga transportasi lokal yang dikelola Koperasi Karya Bahari.

"Tapi untuk membuat pembagian kuenya merata karena ini persoalan kue, transportasi lokal jadi penonton. Maka one gate payment, salah satu opsinya. Koperasi karya Bahari tidak ngangkut tapi dapat porsi. Porsinya Koperasi Karya Bahari jadi organizer tiket, porter, air untuk kapal dia ngurus, BBM untuk kapal dia ngurus, itu bagian dari pembagian kue," terangnya.

Mantan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB ini mengatakan Pemda tidak ingin ada kasus yang menimpa turis atau wisatawan dengan penerapan one gate system. Karena begitu ada satu kasus saja wisatawan yang mengalami kecelakaan laut maka akan heboh sampai tingkat internasional.

"Kita tidak ingin seperti itu. Makanya saya yakinkan Koperasi Karya Bahari sambil berbenah mari buat dengan solusi one gate payment," ujarnya.

Saat ini, pihaknya akan bertemu dengan Koperasi Karya Bahari, Perwakilan Pengusaha Gili Tramena dan Pemda Lombok Utara membahas soal opsi penerapan one gate payment. Setelah itu disepakati, Dinas Perhubungan Provinsi NTB akan bertemu dengan perwakilan Akacindo.