SBMI Lotim Desak Pemerintah Tindak Praktik Penipuan Magang Ke Jepang
Lombok Timur, IDN Times - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Lombok Timur (Lotim) menyoroti maraknya praktik penipuan berkedok program magang ke Jepang. Ini bahkan diduga dilakukan sejumlah Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) di Lotim.
Maraknya penipuan ini diketahui setelah pemerintah intens melakukan pengiriman tenaga kerja magang ke Jepang dalam beberapa tahun ini. SBMI berharap tidak ada korban lagi pada kasus serupa.
1. Laporan masyarakat, banyak korban penipuan
Ketua DPC SBMI Lombok Timur, Moh. Khairil Akbar, menyatakan kekhawatirannya atas modus operandi LPK ilegal yang menjanjikan program magang ke Jepang dengan biaya tinggi, padahal tidak memiliki izin resmi. Banyak laporan masyarakat yang menjadi korban, mereka dilatih dengan iming-iming magang ke Jepang, tapi LPK-nya tidak berizin. Bahkan ditemukan ada P3MI yang masih beroperasi tanpa izin.
"Ada banyak laporan masyarakat yang menjadi korban penipuan magang kerja ke Jepang ini," ujarnya.
Ia mendorong setempat mendesak peningkatan pengawasan terhadap LPK dan Penyelenggara Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI). Selain itu mendesak Disnakertrans tidak hanya melakukan pendataan, tetapi juga penindakan tegas terhadap pelaku pelanggaran.
"Jangan biarkan calon pekerja migran tertipu. Ini menyangkut masa depan dan keselamatan warga," tambahnya.
2. Pemerintah harus tegas
Kuasa hukum DPC SBMI Lombok Timur, Sulhan menekankan pentingnya penegakan aturan tanpa kompromi. Pelanggaran oleh LPK dan P3MI ilegal sebutnya bukan sekadar masalah administratif, tapi berisiko memicu eksploitasi pekerja migran.
Selain itu, ia juga menyoroti pelanggaran lain, seperti pembukaan posko pendaftaran ilegal oleh LPK dan P3MI.
"Ini melanggar Pergub NTB yang mewajibkan P3MI membuka kantor cabang resmi, bukan sekadar posko," tegas Yuza.
Mengantisipasi maraknya penipuan ini, SBMI Lotim mengimbau masyarakat untuk melakukan verifikasi izin LPK/P3MI di Disnakertrans sebelum mendaftar. Selain itu, menghindari pembayaran besar tanpa kontrak jelas, serta melaporkan praktik mencurigakan ke Disnakertrans atau SBMI.
3. Disnakertrans Lotim akan tingkatkan pengawasan
Menanggapi persoalan ini, Kepala Disnakertrans Lombok Timur, Muhammad Hairi, menyambut baik masukan SBMI dan berkomitmen memperketat pengawasan. Ia menekankan pentingnya kolaborasi multipihak guna menciptakan sistem penempatan migran yang aman dan transparan.
"Kami akan mengambil langkah tepat untuk melindungi calon pekerja migran dari penipuan. Dengan pengawasan ketat dan sinergi antar lembaga, diharapkan praktik penipuan berkedok magang ke Jepang dapat ditekan, sehingga hak dan keselamatan calon pekerja migran lebih terjamin," pungkas khairi.
