Lombok Timur, IDN Times - Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mulai melakukan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) tahun ini. Sayangnya ini tak berlaku bagi ribuan tenaga honorer di daerah itu.
Untuk pembayaran THR ini, Pemkab Lombok Timur menerima kucuran total anggaran sejumlah Rp54 miliar lebih. Namun jumlah itu hanya untuk pegawai dengan status PNS dan PPPK saja, tidak termasuk untuk tenaga pegawai yang berstatus non-ASN atau honorer.
Penjabat Sekda Lombok Timur, Hasni mengatakan, pihaknya tidak membayarkan THR untuk honorer karena mengikuti aturan pemerintah pusat. Kebijakan itu berbeda dengan Idul Fitri 2023.
Sebanyak Rp13 miliar dibagikan untuk THR tenaga honorer lingkup Pemkab Lotim pada tahun lalu. Sementara tahun ini nihil.
"Kalau soal honorer, kita tegak lurus dengan Pemerintah Pusat (tidak diberikan THR)," ucap Hasni.
Pada tahun ini, Hasni mengatakan bahwa pihaknya tidak memberikan THR karena prioritas anggaran untuk pelunasan gaji honorer selama 2024. Sebab gaji honorer sejak Januari hingga Maret ini belum dibayarkan.
"Honor Januari dan Februari sudah mulai dibayarkan. Kita harap Maret juga tuntas," tutupnya.
Menanggapi kebijakan ini, Anharuddin salah seorang pegawai honorer di lingkup Pemkab Lotim menyebut kebijakan ini sangat tidak adil bagi mereka. Menurutnya kebijakan ini sangat timpang, sangat mendiskreditkan pegawai honorer. Padahal soal beban kerja, mereka memiliki beban kerja yang sama dengan PNS dan PPPK. Bahkan kadang lebih berat.
"Ini tidak adil, padahal kita sama-sama mengabdi pada negara ini," kelunya.
Hal yang sama diungkapkan Uswatun Hasanah, pegawai honorer guru di salah satu sekolah dasar negeri di Kecamatan Sakra. Menurutnya, ini sangat tidak adil, karena beban mengajar mereka juga sama dengan guru yang berstatus PNS dan PPPK.
"Beban ngajar kita sama, sama-sama mendidik anak bangsa, kenapa soal kesejahteraan sangat timpang," imbuhanya.
Seperti diketahui jumlah tenaga honorer di Lotim mencapai 10.000 lebih. Mereka tersebar di berbagai instansi.