Program Makan Gratis Prabowo Bakal Sedot APBD NTB Rp62 Miliar Setahun
Mataram, IDN Times - Program makan bergizi gratis Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka alias Prabowo-Gibran bakal ikut menyedot anggaran pemerintah daerah. Pemerintah daerah diwajibkan mengalokasikan anggaran lewat APBD berdasarkan besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pemprov NTB dengan kontribusi PAD terhadap APBD sebesar 43 persen atau kategori menengah, diwajibkan mengalokasikan anggaran untuk program makan bergizi gratis sebesar 2,5 persen. Berdasarkan hitung-hitungan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Pemprov NTB bakal mengalokasikan sekitar Rp62 miliar setahun untuk program makan bergizi gratis.
"Seperti program makan bergizi gratis, sudah ada vicon (video conference) awal kebutuhannya anggaran sekian. Diharapkan ada cost sharing pemerintah daerah berdasarkan besaran PAD," kata Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Gita Ariadi.
1. Dukungan anggaran makan gratis diambil dari PAD
Pada Senin (7/10/2024), Pemprov NTB menggelar rapat koordinasi mengantisipasi program 100 hari Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo-Gibran. Gita menjelaskan dukungan anggaran untuk program makan bergizi gratis Presiden terpilih oleh pemerintah daerah berdasarkan besaran PAD.
Ada tiga kategori daerah berdasarkan besaran kontribusi PAD terhadap APBD, yaitu daerah kategori PAD rendah, menengah dan tinggi. Pemprov NTB sendiri masuk kategori daerah dengan PAD menengah.
"Kategori daerah PAD menengah dengan interval 31 persen sampai 45 persen, wajib mengalokasikan 2,5 persen PAD untuk program makan bergizi gratis. Bagi daerah yang PAD kategori kuat, atau 45 persen ke atas, wajib mengalokasikan 3,25 persen PAD untuk program makan bergizi gratis. Ketemu angka kalau kita (Pemprov NTB) sekitar Rp62 miliar dalam setahun," sebut Ketua TAPD Pemprov NTB ini.
2. Tujuh program 100 hari pertama Prabowo-Gibran
Gita menyebut ada tujuh program 100 hari pertama Prabowo-Gibran setelah dilantik menjadi presiden dan wakil presiden. Tujuh program itu akan menelan anggaran sekitar Rp121 triliun.
Ketujuh program itu, antara lain makan bergizi gratis dengan kebutuhan anggaran Rp71 triliun, pemeriksaan kesehatan gratis Rp3,2 triliun, pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas di daerah Rp1,8 triliun.
Kemudian penuntasan tuberkulosis Rp8 triliun, renovasi sekolah Rp20 triliun, sekolah unggulan terintegrasi Rp2 triliun serta lumbung pangan nasional, daerah dan desa Rp15 triliun.
"Kita melakukan langkah-langkah antisipasi sehubungan dengan rencana 100 hari Presiden terpilih dengan 7 program. Ada besaran anggaran dan sebagainya. OPD saya perintahkan yang punya tupoksi langsung dan tidak langsung hubungan tugas dengan 7 program pokok itu," jelas Gita.
3. OPD diminta siapkan data valid
Eks Pj Gubernur NTB ini telah memerintahkan organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menyiapkan data valid. Misalnya terkait program renovasi sekolah, sekolah unggulan dan sasaran program makan bergizi gratis.
"Berapa siswa di setiap sekolah dan ketersediaan toilet. Ada rasionya sekian siswa untuk satu toilet. Satu banding 30 untuk perempuan dan satu banding 40 untuk laki-laki. Sekolah unggulan itu existing, artinya sekolah yang sudah ada diperkuat lagi. Ada sekolah sekolah Garuda. Tahap pertama ini ada empat lokasi di NTB," kata Gita.
