Pemerintah Pusat Didesak Turun Tangani Persoalan Krisis Air di Gili Trawangan
- Krisis air bersih di Gili Trawangan berlangsung sepekan setelah pasokan PT Tiara Cipta Nirwana dihentikan, sementara Gili Hotel Association meminta Presiden Prabowo turun tangan.
- Hotel mulai menghentikan operasional dan menolak tamu baru akibat biaya pembelian air dari Lombok; jika berlanjut, 10 hotel dan sekitar 200 pekerja terdampak.
- Distribusi air pemerintah daerah dinilai belum mencukupi kebutuhan warga, yang kini memakai air payau dan menghadapi kenaikan pengeluaran hingga tiga kali lipat.
​Mataram, IDN Times - Destinasi pariwisata internasional Gili Trawangan di Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB), saat ini tengah menghadapi krisis air bersih yang semakin parah. Krisis air bersih berdampak terhadap masyarakat dan pelaku usaha pariwisata yang berada di destinasi favorit wisatawan domestik dan mancanegara tersebut.
Ketua Gili Hotel Association (GHA) Lombok Utara, Lalu Kusnawan, mengatakan krisis air bersih sudah terjadi selama seminggu. Hal ini menyebabkan sejumlah hotel berhenti beroperasi sementara karena tidak sanggup menanggung beban biaya operasional. Sementara, masyarakat Gili Trawangan terpaksa menggunakan air payau untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Seminggu sejak pasokan air bersih dihentikan PT Tiara Cipta Nirwana (TCN), belum ada solusi konkret mengatasi kondisi darurat air bersih di Gili Trawangan meskipun sudah disepakati oleh Forkopimda NTB adanya diskresi dari Bupati Lombok Utara Najmul Akhyar. Kusnawan mengatakan telah menyurati Presiden Prabowo Subianto untuk meminta agar pemerintah pusat turun tangan mengatasi Krisi air bersih yang kian parah.
​Menurut Kusnawan, persoalan krisis air bersih di Gili Trawangan sudah tidak bisa diatasi oleh pemerintah daerah, baik kabupaten dan provinsi. Antara kementerian juga masih terjadi tumpang tindih regulasi, sehingga memerlukan intervensi dari presiden.
"Presiden harus turun tangan. Makanya saya sudah bersurat ke presiden. Menurut informasi sudah diterima, tinggal menunggu aksi dari presiden," kata Kusnawan dikonfirmasi IDN Times, Kamis (10/9/2026).
1. Industri perhotelan Gili Trawangan terancam lumpuh
Wisatawan asing di Gili Trawangan, salah satu daerah tujuan investasi sektor pariwisata di NTB. (IDN Times/Muhammad Nasir) Dia menegaskan bahwa persoalan krisis air bersih ini tidak bisa ditangani dengan setengah hati. Mengingat status Gili Trawangan sebagai salah satu destinasi pariwisata dunia yang banyak dikunjungi wisatawan mancanegara.
Dalam sehari, wisatawan yang berkunjung ke Gili Trawangan lebih dari 3.000 orang. Mereka menggunakan kapal cepat dari Bali menuju kawasan tiga gili di Lombok Utara.
"Kalau di sini masih proyek dan kosong mungkin bisa kita maklumi. Tapi ini destinasi sudah eksisting puluhan tahun. Kita tak bisa mengabaikan hal seperti ini juga, karena bagaimanapun juga salah satu sumber devisa dan uang dari ketiga Gili," tegasnya.
​Krisis air bersih yang melanda Gili Trawangan, kata Kusnawan semakin memperihatinkan. Jika pasokan air bersih tidak segera mengalir, industri perhotelan di Gili Trawangan terancam lumpuh.
"Kalau sampai dengan hari Sabtu air tidak mengalir, itu sudah sampai 10 hotel berhenti beroperasi, karena tidak sanggup untuk melanjutkan operasionalnya," kata dia.
2. Pekerja terancam kehilangan mata pencaharian
Ketua GHA Lombok Utara Lalu Kusnawan. (IDN Times/Muhammad Nasir) Ketua Indonesian General Manager Association (IHGMA) NTB itu menjelaskan jika air bersih tidak mengalir hingga hari Sabtu mendatang, maka sebanyak 10 hotel yang terpaksa berhenti beroperasi sementara akan bertambah. Karena mereka sudah tidak sanggup menanggung beban biaya operasional untuk membeli air bersih dari daratan Pulau Lombok.
Sebanyak 200 pekerja terancam kehilangan mata pencaharian. Saat ini, sejumlah hotel besar maupun kecil memilih untuk tidak menerima tamu baru untuk sementara waktu dan memproses pengembalian dana (refund) demi menjaga brand image kepada wisatawan.
Kusnawan menyebutkan tercatat sekitar 530 akomodasi terdaftar di Gili Trawangan. Sementara itu, distribusi air bersih yang disiapkan oleh Pemda Lombok Utara sejauh ini baru menyasar masyarakat umum. Pemda Lombok Utara menyediakan tandon air bersih di area Pelabuhan Gili Trawangan. Kemudian warga mengambilnya menggunakan galon secara mandiri.
Sementara air bersih untuk kebutuhan hotel dibeli secara mandiri. Kusnawan menyebutkan. kebutuhan air bersih untuk hotel yang memiliki 20 kamar tanpa fasilitas kolam renang minimal 15 kubik atau 15.000 liter per hari untuk mandi, mencuci, dan dapur.
Kusnawan mengkritik lambannya pemerintah daerah dan stakeholder terkait dalam menangani situasi darurat air bersih di Gili Trawangan. Jangan sampai kata dia, jargon pariwisata berkelanjutan yang digaungkan pemerintah hanya menjadi jargon semata.
​"Ini sangat saya sesalkan. Saya menyimpulkan bahwa pemerintah gagal untuk bagaimana kita sama-sama mengawal pariwisata yang berkelanjutan, pariwisata berkualitas yang menjadi jargonnya. Seharusnya semua stakeholder punya visi, misi, tujuan, dan action yang sama," kata Kusnawan.
​Sebagai solusi darurat, dia menyarankan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Lombok Utara memanfaatkan sumur payu milik warga. Pihaknya menyarankan agar PDAM menjalin kerja sama dengan masyarakat pemilik sumur payau untuk dibeli airnya dan didistribusikan secara bergiliran ke hotel-hotel yang berada di Gili Trawangan.
​3. Warga gunakan air payau untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari
Potret tempat makan di Gili Trawangan (IDN Times/Dhiya Awlia Azzahra) Kepala Dusun Gili Trawangan, Muhammad Husni mengatakan hingga saat ini belum ada solusi untuk mengatasi krisis air bersih yang terjadi sejak pekan lalu. Kondisi ini memaksa warga menggunakan air payau untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Dia mengatakan solusi darurat oleh Pemda Lombok Utara dengan mendistribusikan air bersih ke Gili Trawangan tidak mencukupi kebutuhan warga. "Belum ada solusi, hanya disuplai beberapa kubik air bersih, tidak mencukupi kebutuhan warga. Warga terpaksa menggunakan air payau," kata Husni dikonfirmasi IDN Times, Kamis (10/9/2026).
​Husni mengungkapkan pengeluaran warga naik tiga kali lipat akibat krisis air bersih di Gili Trawangan. Jika sebelumnya pembelian air hanya difokuskan untuk kebutuhan minum, kini warga juga harus mengeluarkan biaya membeli air bersih untuk keperluan mandi.
Mereka mendesak adanya kepastian hukum dan regulasi yang jelas dari pemerintah terkait pemenuhan kebutuhan dasar air bersih. Apalagi Gili Trawangan sebagai salah satu destinasi wisata dunia, masyarakat berharap pemerintah daerah segera mengambil solusi konkret dengan mengaktifkan dan mengoptimalkan kembali sistem suplai air bersih.
Kalau warga minta kepastian hukum terkait pelayanan air bersih. Intinya masyarakat minta air bersih, perkara bagaimana pemerintah mengatur regulasi urusan pemerintah," tandasnya.
