Pakaian Bekas Impor Dilarang, Pedagang: Mematikan Usaha Rakyat!

Zulkarnain menyebutkan lebih dari 40 pedagang di Pasar Karang Sukun, Kota Mataram, menggantungkan hidupnya dari jualan pakaian bekas impor. Akibat adanya larangan impor pakaian bekas, pedagang mulai merasakan dampaknya.

Mereka mulai kesulitan mendapatkan pasokan pakaian bekas yang akan dijual. Barang yang dijual saat ini merupakan stok sebelum adanya larangan impor pakaian bekas oleh pemerintah.

"Puluhan UMKM menggantungkan hidupnya dari sini. Apalagi di sini banyak pensiunan. Apa yang dikerjakan kalau ini dilarang. Kalau mengandalkan uang pensiun, itu tidak cukup memenuhi kebutuhan sehari-hari," ucapnya

Zulkarnain menambahkan NTB tidak seperti daerah-daerah lain di Pulau Jawa yang banyak pabrik garmen. Bisnis jual beli pakaian bekas impor tidak sampai mengganggu UMKM yang bergerak di bidang industri garmen.

Sampai saat ini, belum ada tindakan yang dilakukan Pemda Kota Mataram terkait jual beli pakaian bekas impor di Pasar Karang Sukun. Namun, apabila Pemda melakukan penertiban, maka pedagang akan melakukan aksi protes. Karena usaha yang dilakukan saat ini merupakan satu-satunya sumber mata pencaharian.

"Saya sejak 2006 menggeluti usaha ini. Harapan kita supaya jangan ditutup. Apa kita pakai usaha kalau begini. Masa saya kembali ke manusia gak bener kayak dulu," kata Zulkarnain.

Pedagang sepatu bekas impor, Bandi juga mengatakan para pedagang kecewa dengan adanya larangan dari pemerintah. Dikatakan, rata-rata para pedagang mencari nafkah untuk keluarganya dari jualan pakaian dan sepatu bekas impor.

"Sekarang susah ngambil barang karena larangan ini. Gak bisa masuk lagi barang. Harganya juga naik sampai Rp25 juta satu bal," tuturnya.

Menurut Bandi, berjualan sepatu bekas impor juga membantu masyarakat kelas menengah ke bawah yang tidak mampu membeli barang baru berkualitas. Karena harga barang yang baru di toko cukup mahal. Dengan adanya jualan sepatu bekas impor, masyarakat dapat memperoleh sepatu bekas tetapi masih berkualitas. Untuk itu, ia berharap pemerintah meninjau kembali kebijakan ini. Karena banyak UMKM yang menggantungkan hidupnya dari jualan pakaian dan sepatu bekas impor.

Sementara, Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB Baiq Nelly Yuniarti mengatakan larangan impor pakaian bekas itu karena mengganggu produk UMKM lokal seperti disampaikan Menteri Koperasi dan UKM. Terutama di Pulau Jawa, banyak pabrik atau industri konveksi yang terganggu karena mereka kalah kualitas dan harga dibandingkan produk pakaian bekas impor.

Sementara di NTB, UMKM yang memproduksi fashion tidak terganggu karena lebih banyak dari produk tenun tradisional. Namun yang dikhawatirkan terkait dengan kesehatan dari pakaian bekas impor tersebut.

Nelly mengatakan saat ini pihaknya sebatas memantau perkembangan. Pihaknya juga belum mendapatkan keluhan dari UMKM lokal yang bergerak dalam bidang fashion. Di Pulau Lombok, ada sejumlah tempat yang menjadi pusat penjualan pakaian bekas impor. Antara lain Pasar Karang Sukun Mataram, Pasar Jelojok Lombok Tengah dan Masbagik Lombok Timur.

"Dengan adanya statemen pak menteri ini kita akan memperhatikan. Kalau pusat mulai gerak kita juga mulai melihat. Karena keberadaan mereka itu semakin menjamur karena permintaan semakin banyak. Artinya masyarakat kita lebih cenderung membeli itu," tandasnya.