NTB Siapkan Teknologi Modifikasi Cuaca Atasi Karhutla

13 Jun 2024, 16:10 WIB

Muhammad Nasir

News

Channel

Add as Preferred source

NTB Siapkan Teknologi Modifikasi Cuaca Atasi Karhutla

Distribusi air bersih kepada masyarakat terdampak kekeringan pada 2023 di Lombok Barat. (dok. Istimewa)

Mataram, IDN Times - Sebanyak 8 kabupaten/kota di provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) masuk zona merah kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Dari 10 kabupaten/kota di NTB, hanya Lombok Utara dan Dompu yang tidak masuk zona merah.

Sedangkan delapan daerah yang masuk zona merah karhutla adalah Kota Mataram, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa Barat, Sumbawa, Bima dan Kota Bima.

Untuk mengantisipasi karhutla dan kekeringan, Pemprov NTB berencana akan melakukan teknologi modifikasi cuaca (TMC) atau hujan buatan.

"Delapan zona merah untuk Karhutla itu selain Lombok Utara dan Dompu sedangkan kekeringan potensinya di selatan Lombok dan timur Pulau Sumbawa," kata Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB Ahmad Yani di Kantor Gubernur NTB, Kamis (13/6/2024).

1. Rakor kesiapsiagaan karhutla dan kekeringan

Ilustrasi teknologi modifikasi cuaca. (dok. BNPB)

Pada Kamis (13/6/2024), Pemprov NTB menggelar rapat koordinasi (rakor) kesiapsiagaan bencana kekeringan dan karhutla. Melibatkan pihak terkait lainnya seperti TNI, Polri, BMKG dan stakeholder terkait lainnya.

Dalam rakor tersebut, BMKG menyebutkan ada 8 kabupaten/kota yang masuk zona merah karhutla di NTB. Dari paparan BMKG, BPBD NTB menyiapkan antisipasi dengan melakukan kesiapsiagaan, deteksi dini dan melakukan mitigasi.

"Maka keinginan kita bersama stakeholders seperti TNI, Polri, BMKG, berkeinginan melakukan teknologi modifikasi cuaca. Ini yang kita harapkan adanya hujan buatan," kata Yani.

2. Sudah tidak ada tanda-tanda hujan di daerah zona merah

Ilustrasi kekeringan. (unsplash.com/Gyan Shahane)

Yani menjelaskan 8 daerah yang masuk zona merah karhutla di NTB, curah hujan sudah berkurang. Bahkan sudah tak ada tanda-tanda terjadinya hujan. Karena curah hujan berkurang, masyarakat mulai kekurangan air bersih.

Menurut Yani, teknologi modifikasi cuaca menjadi salah satu solusi mengatasi karhutla dan kekeringan. Namun, teknologi modifikasi cuaca tersebut butuh anggaran yang cukup besar, sehingga pihaknya akan berkordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan TNI Angkata Udara.

"Kalau melihat kondisi alam, memang untuk delapan wilayah ini memang sudah zona merah maka diperlukan teknologi modifikasi cuaca. Sehingga kita melakukan rapat koordinasi. Salah satu arahnya adalah kita lakukan teknologi modifikasi cuaca," ungkap Yani.

3. Distribusikan air bersih

Ilustrasi kekeringan. (unsplash.com/Md. Hasanuzzaman Himel)

Sementara terkait daerah yang mengalami krisis air bersih akibat dampak kekeringan, BPBD NTB akan mendistribusikan air bersih ke kabupaten/kota.

Berkaca pada 2023 lalu, sebanyak 9 kabupaten/kota terkena dampak kekeringan yang berakibat pada krisis air bersih.

BPBD NTB memberikan bantuan air bersih sebanyak 200 tangki untuk setiap kabupaten/kota. Satu tangki air bersih harganya sebesar Rp400 ribu.

Yani berharap Pemda kabupaten/kota menetapkan status siaga darurat kekeringan apabila kondisi di lapangan sudah cukup parah.

Sehingga, Pemprov NTB juga bisa menetapkan status siaga darurat kekeringan di tingkat provinsi.

Kekeringan yang melanda NTB merupakan bencana tahunan yang terus berulang. Pada 2023 lalu, BPBD NTB mencatat masyarakat yang terdampak lebih dari setengah juta orang tersebar di 9 kabupaten/kota di NTB.

Bencana kekeringan terjadi di 70 kecamatan, 339 desa dengan jumlah warga yang terdampak sebanyak 591.793 jiwa atau 169.331 KK.