Nakes Bima : Jadi Selingkuhan Pejabat Dulu, Biar Punya Bekingan!

03 Okt 2022, 13:36 WIB

Foto tenaga sukarela Nakes di Kota Bima saat menuju Kantor Wali Kota Bima (IDN Times/Juliadin)

Kota Bima, IDN Times - Ratusan tenaga kesehatan (nakes) se-Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melakukan aksi demonstrasi di depan Dinas Kesehatan (Dikes) Kota Bima, Senin (3/10/2022). Kehadiran mereka memprotes terkait keputusan Peraturan Daerah (Perda) yang hanya memperbolehkan tenaga kontrak ikut seleksi PPPK 2022. Mereka juga membawa banner berisi sindiran dan kritikan.

Pantauan langsung di lokasi, awalnya massa aksi menyampaikan tuntutan ke DPRD Kota Bima. Setelah satu jam, mereka lalu bergeser menuju Dikes Kota Bima.

Dalam aksinya, mereka tampak membawa sejumlah banner berisi narasi kritikan kepada Pemkot Bima. Mulai dari "jadi selingkuhan pejabat dulu biar punya bekingan", "sampah saja bisa didaur ulang kenapa kami tidak" hingga "gajiku seharga mie instan kini nasibku diabaikan".

1. Minta diangkat jadi tenaga kontrak

Foto ratusan Nakes di Kota Bima saat demo tuntut diperhatikan pemerintah (IDN Times/Juliadin)

Di hadapan Kepala Dikes Kota Bima, Ahmad, massa aksi meminta kejelasan terkait Surat Keputusan (SK) tenaga kesehatan sukarela Puskesmas se-Kota Bima. Karena sejauh ini rekomendasi mereka bekerja, hanya sekadar surat pengantar, bukan yang diterbitkan pemerintah.

"Kami juga meminta, Wali Kota dan Sekda Kota Bima agar mengeluarkan kebijakan untuk tenaga kesehatan sukarela diangkat menjadi tenaga honorer atau tenaga kontrak," harap orator aksi, Arifin yang juga Nakes di Puskesmas Jati Baru ini.

Mereka juga menuntut agar Nakes sukarela bisa masuk pendataan administratif Badan kepegawaian Negara (BKN). Jika tidak, sekiranya tenaga sukarela dapat diberikan upah yang bersumber dari anggaran daerah.

2. Merasa diperbudak oleh pemerintah

Massa aksi Nakes saat sampaikan aspirasi di Kantor Dikes Kota Bima (IDN Times/Juliadin)

Senada juga disampaikan orator lain bernama Indra. Dia meminta Dikes Kota Bima agar secara terbuka melakukan pengangkatan tenaga kontrak yang baru. Kebijakan selama ini terkesan tersembunyi dan tiba-tiba diangkat oleh Pemkot Bima, padahal mereka belum lama melakukan pengabdian.

"Status kami tidak jelas. Kondisi kami saat ini diperbudak secara modern oleh pemerintah. Padahal jauh sebelumnya Pemkot telah berjanji akan berikan upah sesuai kinerja," ungkap dia.

Indra menilai Pemkot Bima sengaja memperbudak Nakes sukarela, tanpa belas kasihan dengan kebijakan yang tidak pro terhadap pihaknya. Merujuk pada kinerja, ia mengaku Nakes adalah penopang kesehatan masyarakat umum.

"Harusnya diupah dengan setimpal, tidak boleh pilih kasih antara satu dengan yang lain," tegas dia.

3. Baru dapat bekingan harus selingkuh dengan pejabat

Foto Kepala Dikes Kota Bima saat merespon tuntutan massa aksi (IDN Times/Juliadin)

Indaa mengatakan bahwa kebijakan yang ada hanya berpihak tergantung selera mereka saja. Bahkan dia menuding tenaga sukarela baru dapat bekingan (dukungan, red) guna mendapat upah yang wajar ataupun sebagai tenaga kontrak, harus berselingkuh dengan oknum pejabat.

"Miris rasanya jika kami harus begitu. Padahal tanpa mereka sadari, bahwa kami adalah sektor terpenting untuk kesehatan nasional," ungkapnya.

Setelah menyampaikan tuntutan, tampak massa aksi direspon Kepala Dikes Bima, Ahmad. Di hadapan ratusan Nakes, Ahmad berjanji akan merevisi SK tenaga sukarela, SK kontrak akan dibahas bersama dengan Pemkot Bima sesuai kemampuan APBD.

Kemudian terkait pendataan tenaga sukarela, pihaknya akan sampaikan ke BKPSDM dengan tetap mengacu ketentuan Kemenpan RB. Sedangkan untuk persiapan pendataan sebagai non ASN, akan mempersiapkan bukti pembayaran honor dari dana BOK/JKN puskesmas dan surat pernyataan pelaksanaan tugas tenaga sukarela secara kolektif.

Setelah mendapat respon Kepala Dikes Kota Bima, terpantau massa aksi kemudian bergeser menuju Kantor Wali Kota Bima. Di atas mobil komando, mereka terus menyuarakan ketidakberpihakan pemerintah terhadap non ASN Nakes di Kota Bima.