Jokowi Kunker di Mataram, Buruh dan Mahasiswa Demo Kantor Gubernur NTB

Gabungan tiga elemen masyarakat menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur NTB, Rabu (1/5/2024) siang. Di antaranya, Aliansi Gerakan Reforma Agraria (Agra) NTB, Front Mahasiswa Nasional (FMN) dan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) NTB.

Koordinator Umum Aksi I Made Sudiarsa menyoroti 10 tahun pemerintahan Jokowi. Mereka menyoroti tentang UU Cipta Kerja dan Permenaker No. 5 Tahun 2023 yang tidak berpihak kepada buruh dan petani. Untuk itu, mereka menyampaikan 16 tuntutan kepada pemerintah.

Ada pun 16 tuntutan itu, antara lain mencabut UU Cipta Kerja, mencabut Permenaker No. 5 Tahun 2023, hapus upah murah, menuntut lapangan pekerjaan yang layak bagi pemuda Indonesia.

Kemudian, hentikan penghisapan pada driver online (Ojol), hentikan perampasan dan monopoli tanah, hentikan kekerasan dan penangkapan serta intimidasi terhadap Rakyat yang memperjuangkan haknya.

Selain itu, hentikan liberalisasi, komersialisasi dan privatisasi pendidikan tinggi, gratiskan biaya pendidikan perguruan tinggi, hentikan liberalisasi, privatisasi dan komersialisai pendidikan, berikan transparansi anggaran pendidikan tinggi.

Selanjutnya, tetap melibatkan mahasiswa dalam setiap pemutusan kebijakan didalam perguruan tinggi yang tidak hanya dihadiri oleh organisasi internal.

Hentikan intimidasi aparat keamanan terhadap kegiatan diskusi mahasiswa di dalam kampus, berikan mahasiswa dan kebebasan mimbar akademik dalam mengkritisi setiap kebijakan yang tidak pro kepada rakyat. Kemudian wujudkan pendidikan yang ilmiah, demokratis, dan mengabdi kepada rakyat. Serta laksanakan reforma agraria sejati sebagai syarat pokok pembangunan industri nasional.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB I Gede Putu Aryadi yang menerima massa aksi mengatakan dari awal pihaknya memfasilitasi penyampaian aspirasi serikat buruh. Disnakertrans NTB memperingati Hari Buruh Internasional dengan menggelar dialog.

Pihaknya mengundang sekitar 100 perwakilan serikat pekerja. Namun, ternyata ada elemen buruh dan mahasiswa yang menggelar aksi demonstrasi di Kantor Gubernur NTB. Terkait tuntutan pencabutan Permenaker No. 5 Tahun 2023, Aryadi mengatakan itu menjadi kewenangan pemerintah pusat dalam hal ini Kemenaker.

Kemnaker telah menggelar pertemuan untuk melakukan penyempurnaan Permenaker No. 5 Tahun 2023. "Kalau hari ini ada aspirasi, tetap kita respons. Contohnya hari ini hari libur. Kami di Disnakertrans tidak libur. Itulah bentuk respek kita terhadap hari buruh," kata Aryadi.

Dijelaskan peringatan Hari Buruh Internasional di NTB dilaksanakan dengan menggelar kegiatan senam bersama dan dialog dengan perwakilan serikat pekerja.

"Permenaker itu sudah jadi. Cuma dipersoalkan mengenai jam kerja dan sebagainya. Kementerian juga akan mendapatkan masukan dari berbagai pihak. Ada beberapa kali pertemuan membahas itu," tandasnya.

Sementara itu, Polresta Mataram menerjunkan ratusan personel untuk mengamankan demo Hari Buruh Internasional 2024. Sebanyak 292 personel gabungan Polresta Mataram, BKO Dit Samapta Polda NTB dan BKO Sat Brimobda Polda NTB diterjunkan hari ini.

Kapolresta Mataram Kombes Pol Ariefaldi Warganegara mengatakan pihaknya siap mengawal beragam kegiatan yang akan dilakukan oleh para buruh baik itu penyampaian pendapat di muka umum atau bakti sosial, dan lain sebagainya.

Seluruh personel nantinya akan melakukan pengamanan dan pengawalan di jalur-jalur bila ada pergeseran peserta aksi menuju lokasi baik di Kantor Gubernur NTB, Kantor DPRD NTB dan lokasi lainnya dibantu personel TNI dan pihak terkait lainnya.

"Dengan tetap mengedepankan sikap humanis, kami juga mengimbau kepada para buruh untuk melaksanakan kegiatan dengan aman, kondusif, dan bekerja sama untuk mewujudkan kamtibmas," kata Ariefaldi.