Dinas ESDM Bantah Mangkrak, SPKLU Kantor Gubernur NTB Jadi Temuan BPK

Samsudin menjelaskan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) untuk dilakukan appraisal atau penilaian aset daerah yang sudah dibangun SPKLU. Karena selain di Kantor Gubernur NTB, PLN juga membangun SPKLU di Dinas Perhubungan NTB.

Setelah appraisal tuntas, barulah dilakukan perjanjian kerja sama (PKS) antara Pemprov NTB dan PLN. "Makanya kami sudah koordinasi dengan BKAD harus dilakukan penilaian aset dulu. Kalau sudah clear appraisal, baru dilakukan perjanjian kerja sama dengan PLN," kata dia.

Dikatakan, Pemprov NTB sangat hati-hati dalam pengelolaan aset daerah. Apalagi, SPKLU milik PLN itu berada di lahan milik Pemprov NTB. Karena PLN menggunakan aset daerah untuk kepentingan bisnis, maka perlu ada perjanjian kerja sama dengan Pemprov NTB.

"Karena aset daerah itu kalau kita tidak sangat hati-hati bisa menimbulkan masalah hukum. SPKLU ini, kalau alatnya PLN yang punya tapi lahannya milik Pemprov NTB. Apalagi ini untuk bisnis, bukan kepentingan sosial. Makanya kalau sudah clear appraisalnya, kita lakukan MoU dan PKS antara PLN dan Pemprov NTB," jelasnya.

Samsudin menambahkan, Pemprov NTB bersama PLN berencana membangun pusat SPKLU yang berlokasi di sebelah timur Kantor Gubernur NTB. Namun, PLN butuh kepastian terkait masalah lahan karena nantinya akan ada pembagian keuntungan dari bisnis SPKLU tersebut.

"Makanya sekarang lagi diminta appraisal lahannya. Lahan Pemprov yang digunakan oleh PLN supaya kita tidak kena masalah hukum," terangnya.

Keberadaan SPKLU tersebut sangat dibutuhkan, apalagi Pemprov NTB sudah beralih menggunakan mobil listrik untuk kendaraan dinas pejabat. Diketahui, mulai 2026, Pemprov NTB menyewa 72 mobil listrik untuk kendaraan dinas pejabat eselon II dan kendaraan operasional organisasi perangkat daerah (OPD) yang menghabiskan anggaran sebesar Rp14 miliar.