Bawaslu Selidiki Laporan Praktik Money Politic di Kota Mataram

Meskipun laporan tersebut tidak bisa didaftarkan karena sudah kedaluwarsa, namun karena mengandung dugaan tindak pidana pemilu, Bawaslu Kota Mataram masih melakukan penyelidikan lebih lanjut.

"Hingga saat ini, kami telah melakukan penyelidikan selama dua hingga tiga hari terakhir. Kami sedang menelusuri fakta-fakta yang ada. Karena laporan tersebut melibatkan dugaan tindak pidana pemilu, kami tetap memperhitungkannya sebagai informasi awal dan terus melakukan penyelidikan," tambah Bambang.

Bambang menjelaskan bahwa jika laporan tidak melewati batas waktu, maka Bawaslu Kota Mataram dan Tim Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) akan segera menindaklanjutinya dalam waktu 1x24 jam. Namun, belum ada kepastian mengenai berapa lama penyelidikan atas dugaan politik uang ini akan berlangsung.

Bambang menegaskan bahwa belum ada batas waktu yang ditentukan untuk menyelesaikan penyelidikan atas dugaan politik uang ini. Namun, sebagai tanggapan atas laporan dari masyarakat, meskipun telah kedaluwarsa, Bawaslu Kota Mataram meminta waktu untuk melakukan penyelidikan secara menyeluruh.

"Kami akan menunggu hasil dari penyelidikan kami. Kejadian ini terjadi selama masa tenang Pemilu 2024. Laporan yang diajukan oleh pelapor telah memenuhi syarat formal dan materi," ungkap Bambang.

Sebelumnya, Komisioner Bawaslu NTB Hasan Basri menyebutkan bahwa ada beberapa daerah di NTB yang rentan terhadap praktik politik uang selama masa kampanye dan masa tenang di sekitar lokasi TPS.

Sebanyak 296 TPS yang diidentifikasi rawan terhadap politik uang tersebar di hampir semua kabupaten/kota di NTB, termasuk di Lombok Utara, Kota Mataram, Lombok Timur, Lombok Tengah, Dompu, Bima, Kota Bima, Sumbawa Barat, Sumbawa, dan Lombok Barat.