Melki Masih Hitung Biaya Program “Ambil Dulu, Bayar Nanti” saat Gempa
- Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena menyatakan program “ambil dulu, bayar nanti” tetap berjalan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga terdampak gempa Flores, meski menuai cibiran.
- Melki menyebut skema mengambil barang lalu membayar belakangan sebagai tradisi saling membantu di NTT, tetapi pemerintah belum memiliki data pasti jumlah kios dan total penggantian biaya.
- Program diatur melalui surat edaran gubernur: warga harus diverifikasi aparat setempat, pedagang mencatat barang yang diambil, lalu mengajukan penggantian biaya kepada pemerintah.
Kupang, IDN Times - Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Emanuel Melkiades Laka Lena mengaku pemerintah provinsi tidak lagi terlalu memusatkan perhatian pada program "ambil dulu, bayar nanti" yang dicetuskan setelah gempa Flores pada 15 Agustus 2026. Program tersebut sebelumnya ditujukan agar warga terdampak bencana tetap bisa mendapatkan kebutuhan dasar meski dalam kondisi darurat.
Melki mempersilakan pihak yang tidak percaya maupun mencibir kebijakan tersebut. Ia mengatakan program itu tetap berjalan dan telah memberikan manfaat bagi warga, meski dirinya mengakui belum memiliki rincian pasti mengenai jumlah toko atau kios yang menjalankan skema tersebut serta besaran biaya yang nantinya harus diganti pemerintah.
1. Melki bingung ada yang mencibir
Gubernur NTT Melki Laka Lena usai rapat koordinasi pemulihan ekonomi pasca gempa Flores. (Dok Biro Administrasi Pimpinan Provinsi NTT) Program "ambil dulu, bayar nanti" sebelumnya ramai diperbincangkan di media sosial. Sejumlah pihak menanggapi sinis kebijakan tersebut setelah Melki meminta warga terdampak gempa mengambil kebutuhan dasar terlebih dahulu di toko atau kios, dengan biaya yang dijanjikan akan diganti pemerintah.
Menurut Melki, skema tersebut merupakan langkah cepat agar warga tetap bisa memperoleh bahan pangan, minuman, tenda, dan selimut di tengah kondisi darurat akibat gempa Flores.
"Cuma memang gara-gara kita tidak terlalu mau fokus ke itu, karena yang mau mengkritik silakan mengkritik, yang tidak percaya silakan tidak percaya, tapi yang percaya dan menjalankan sudah mendapatkan manfaat dari program ini," kata Melki saat diwawancarai di Kupang, Jumat (4/9/2026), usai rapat koordinasi pemulihan ekonomi pascagempa Flores.
2. Sebut tradisi warga NTT
Gubernur NTT salam jumpa pers bersama Forkompinda NTT terkait gempa Flores. (IDN Times/Putra Bali Mula) Melki menilai kebijakan tersebut bukan sesuatu yang baru bagi masyarakat NTT. Menurutnya, kebiasaan mengambil barang terlebih dahulu dan membayarnya kemudian sudah lama dikenal sebagai bentuk saling membantu ketika seseorang sedang mengalami kesulitan.
"Seluruh kabupaten kota di NTT ini punya tradisi, orang susah itu boleh ambil barang dulu baru bayar belakangan. Yang saya bingung, orang-orang yang sama itu ketika keluarganya alami kesulitan dia buat begitu dan itu biasa, ketika gempa Flores loh kenapa orang mencibir?" ujarnya.
Meski demikian, Melki mengakui belum memiliki data pasti mengenai jumlah toko atau kios yang telah menjalankan skema tersebut. Ia juga belum mengetahui secara pasti total anggaran yang nantinya harus diganti oleh Pemerintah Provinsi NTT karena datanya masih dalam pengecekan.
"Aduh, angkanya saya belum cek. Pokoknya puluhan, mungkin sudah lebih dari 30–40 tempat se-NTT ya, di berbagai tempat yang sudah ok ya jalan," kata dia.
3. Ada proses verifikasi sebelum biaya diganti
Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat dalam tinjauan dampak gempa di Nagekeo. (YouTube/Sekretariat Presiden) Ada proses verifikasi sebelum biaya diganti
Program tersebut sebelumnya dituangkan Melki dalam Surat Edaran Gubernur NTT Nomor BU.300.2.1/04/BPBD/2026 tentang pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana. Dalam skema itu, warga terdampak terlebih dahulu harus melalui proses verifikasi oleh aparat setempat seperti ketua RT/RW, kepala dusun, atau kepala kampung.
Setelah dinyatakan memenuhi syarat, warga diperbolehkan mengambil kebutuhan di kios. Pedagang kemudian mencatat barang yang diambil untuk selanjutnya diajukan agar biaya tersebut dapat diganti pemerintah setelah melalui proses verifikasi.
Melki pertama kali mengungkap skema tersebut pada 15 Agustus 2026 di Polda NTT saat konferensi pers mengenai kondisi gempa Flores. Saat itu, ia meminta pengusaha dan pemilik toko sembako membantu memenuhi kebutuhan warga terdampak dengan memberikan barang terlebih dahulu.
"Nanti dihitung saja bisa, kita pemerintah kabupaten, kota, provinsi, kita cari jalan untuk membayar, tapi jangan sampai tidak ada yang tidak makan atau minum. Yang jual sembako hari ini saya ajak untuk tolong membuka diri," ungkap dia saat itu.
Hal serupa juga disampaikan Melki kepada Presiden Prabowo Subianto saat mengunjungi Kabupaten Nagekeo untuk meninjau dampak gempa Flores pada 26 Agustus 2026. Menurut Melki, skema tersebut berkaitan dengan kebutuhan mendesak korban gempa sehingga penanganannya harus dilakukan secara cepat.
