3 Paslon Bahas Soal Rumah Tak Layak Huni di NTB, Apakah Sekadar Janji?
Mataram, IDN Times - Debat perdana tiga pasangan calon (Paslon) Gubernur dan wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) berlangsung, Rabu malam (23/10/2024). Sejumlah tema dan sub-tema dibahas dalam perdebatan itu, salah satunya soal sosial berkaitan dengan rumah tak layak huni.
Pada kesempatan itu, calon wakil gubernur nomor urut 01, W Musyafirin mengatakan perumahan merupakan kebutuhan mendasar bagi masyarakat. Bagi dia, hal itu menjadi perhatian bersama.
Menurut Firin, ada sekitar 34 persen rumah tidak layak huni yang ada di NTB. Menanggulangi kondisi itu, menurutnya dibutuhkan sinergi bersama dengan pemerintah kabupaten/kota.
"Karena bagaimana pun juga pemerintah kabupaten kota harus sepakat bahwa kebutuhan akan papan rumah layak huni, sepakat bahwa itu kebutuhan mendasar masyarakat," katanya.
1. Tangani rumah tak layak huni bersinergi dengan pemerintah kabupaten/kota
Firin memastikan, jika pasangan Rohmi-Firin terpilih jadi gubernur dan wakil gubenur NTB, maka pihaknya akan mengawasi terhadap kegiatan pemerintah kabupaten/kota. Mereka akan diminta untuk membangun rumah tidak layak huni dengan menggandeng pemerintah provinsi.
Ia merasa perlu melakukan evaluasi terhadap pemda yang tidak menyediakan cukup anggaran untuk memperbaiki rumah tak layak huni. Menurutnya, itu akan menjadi catatan pemerintah provinsi supaya bisa memberikan saran dan perbaikan dalam alokasi anggaran.
"Sehingga bisa akomodir pembangunan atau perbaikan rumah tidak layak huni menjadi layak huni," bebernya.
Di sisi lain, Firin mengatakan di Pulau Sumbawa tidak menjadi masalah untuk ruang terbuka hijau. Berbeda dengan Pulau Lombok yang kondisinya padat, dan itu harus dibuatkan pengaturan khusus agar ruang terbuka hijau dapat terkendali.
2. Cari donatur hingga luar negeri
Calon wakil gubernur nomor urut 2, Suhaili membenarkan pernyataan tersebut, namun ada beberapa hal yang perlu ditambahkan. Bagi dia, sumber dana menjadi masalah utama menangani rumah tidak layak huni.
"Sumber dana, tidak hanya dengan pemerintah daerah tentunya, tapi bagaimana kita bangun akses ke pusat, bahkan mungkin ke luar negeri, ya. Donatur-donatur yang ada di luar negeri. Kalau pun nanti kami terpilih nanti, itu hal yang akan kami lakukan," tegasnya.
Kemudian terkait pembangunan ruang terbuka, bagi Uhel sarat dengan persoalan. Seperti membangun ruang terbuka, bagaimana agar bisa mengimbangi dengan memperhatikan lingkungan.
"Jangan sampai persawahan yang produktif terus kita jadikan tempat tinggal atau perumahan. Nah ini menjadi problem dan permasalahan kita," jelas dia.
3. Mengedepankan budaya gotong royong
Sementara calon wakil gubernur nomor urut 03, Indah Dhamayanti Putri (Dinda) mengakui penataan rumah tak layak huni menjadi permasalahan yang hampir terjadi di seluruh desa di NTB. Pemerintah kabupaten/kota hampir mendapatkan semua dukungan, baik dari kementerian, provinsi maupun lembaga yang berikan bantuan secara langsung.
"Tetapi tetap saja belum mampu perbaiki rumah-rumah yang tak layak huni di masing-masing wilayah," jelasnya.
Dinda mengatakan, pada setiap pendanaan nantinya, ia pastikan akan mengedepankan budaya gotong royong. Karena dengan gotong royong progres atau hasil yang dikerjakan, walaupun pendanaannya tidak mencukupi, tetapi dengan gotong royong maka semua akan bisa diwujudkan.
"Saya rasa itu perlu dikedepankan," tandas Bupati Bima 2 periode ini.
