Tuan Rumah PON 2028, Prabowo Beri Tiga Pesan Langsung ke Gubernur NTB

Iqbal menyebutkan tiga pesan langsung Prabowo kepada dirinya soal PON 2028. Pertama, tidak boleh ada pembangunan fasilitas baru untuk PON 2028. Kedua, Prabowo meminta pelaksanaan PON 2028 harus efisien dan ketiga, harus tertib administrasi.

"Kita memanfaatkan fasilitas yang sudah ada, dengan renovasi-renovasi ringan," terangnya.

Usai menerima SK dari Menpora, Iqbal mengatakan telah menunjuk Sekda NTB Abul Chair dan Kepala Dinas Dikpora NTB Syamsul Hadi sebagai PIC atau penanggungjawab. Mereka berdua nantinya menjadi perwakilan Pemprov NTB untuk berkomunikasi dengan Kemenpora dan KONI Pusat terkait berbagai persiapan PON 2028.

"Nanti akan dibahas detailnya, apa porsi pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan Pemda kabupaten/kota. Ini harus dari awal clear dibagi," jelas Iqbal.

Untuk mengawal pelaksanaan PON 2028 yang transparan dan akuntabel, NTB dan NTT menggandeng Badan Pengawasan Pembangunan dan Keuangan (BPKP). Dalam waktu dekat, Gubernur NTB dan Gubernur NTT akan menandatangani memorandum of (MoU) untuk pendampingan mulai dari tahap persiapan sampai berakhirnya PON 2028.

"Kita ingin membuktikan bahwa memang NTB dan NTT siap melaksanakan PON ini secara aman. Jangan sampai ada residu masalah setelah selesai PON," terangnya

Terkait kebutuhan anggaran pelaksanaan PON 2028, Iqbal mengatakan belum ada estimasi. Karena sejumlah cabang olahraga (cabor) yang dipertandingkan dan diperlombakan masih belum fix.

Pemerintah Pusat meminta agar cabor yang dipertandingkan dan diperlombakan di PON 2028 fokus pada cabor-cabor yang dipertandingkan dan diperlombakan di Olimpiade. "Tapi itu porsinya Kemenpora dan KONI Pusat yang akan membahas," tambahnya.

Pada APBD Perubahan 2026, kata Iqbal, Pemprov NTB akan mulai mengalokasikan anggaran untuk persiapan PON 2028. Karena pada tahun ini, mulai digelar Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) dan Pemusatan Latihan Daerah (Pelatda) PON 2028. "Jadi ada komponen pembiayaan yang akan dibiayai di akhir tahun ini," tuturnya.

Terpisah, Ketua DPRD NTB Baiq Isvie Rupaeda meminta Pemprov NTB dan Pemda kabupaten/kota serius mempersiapkan PON 2028. Dia mengatakan DPRD NTB siap mengawal anggaran untuk persiapan pelaksanaan PON 2028, termasuk penyiapan para atlet yang akan membela NTB di kancah nasional.

"Karena target lima besar dalam PON 2028, tentu Pemda harus betul-betul mempersiapkan atlet dan tambahan anggaran," kata politisi Golkar ini.

Menurutnya, NTB harus siap menerima risiko sebagai bagian dari keinginan menjadi tuan rumah PON 2028. Dia mengatakan sebagai tuan rumah sebuah event besar, maka membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Dukungan anggaran tidak cukup hanya dari APBN, tetapi perlu mendapatkan support dari provinsi dan kabupaten/kota.