Dana Banpres untuk Penanganan Gempa NTT Mulai Diaudit
Pemprov NTT telah memakai sekitar Rp28 miliar atau 70 persen dari alokasi Banpres Rp40 miliar untuk penanganan gempa, sementara delapan kabupaten terdampak masing-masing menerima Rp20 miliar.
Dana tanggap darurat telah disalurkan ke OPD, kini diaudit dan disiapkan SPJ; anggaran yang tidak terpakai akan dikembalikan ke kas daerah.
Setelah tanggap darurat berakhir, pemerintah daerah akan menggeser BTT APBD ke program, kegiatan, bantuan sosial, dan bantuan keuangan sesuai arahan Kemendagri.
Kupang, IDN Times — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Pemprov NTT) mengungkap penggunaan dana bantuan kemasyarakatan Presiden (Banpres) Rp200 miliar untuk penanganan gempa di NTT sudah mulai dipertanggungjawabkan atau diaudit. Untuk alokasi bagi Pemprov NTT sendiri sebesar Rp40 miliar, sedangkan 8 kabupaten terdampak masing-masing mendapat Rp20 miliar.
Sekretaris Daerah (Sekda) NTT, Fransiskus Sales Sodo, mengungkap penggunaan Banpres yang dialokasikan untuk Pemprov NTT sendiri sudah digunakan sekitar 70 persen atau Rp28 miliar.
1. Persiapan untuk pertanggungjawaban
Sekda NTT, Fransiskus Sales Sodo. (IDN Times/Putra Bali Mula) Dana tersebut segera ditransfer ke masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau OPD untuk mendukung penanganan gempa NTT. Setelah status tanggap darurat selesai maka tiap OPD tersebut akan membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ).
"Proses penggunaan masa tanggap darurat kemarin sudah transfer ke seluruh perangkat daerah, kurang lebih sekitar Rp28 miliar sekian. Sementara ini dilakukan audit dan lagi persiapan untuk SPJ oleh dari teman-teman dari SKPD," tukasnya.
Ia membenarkan juga bahwa tidak semua anggaran dari total yang sudah diberikan ke tiap-tiap OPD itu digunakan seluruhnya.
"Tidak semua Rp28 miliar itu dimanfaatkan ada yang dikembalikan juga ke kas daerah," jelas dia lagi.
2. Arahan dari Kemendagri
Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat dalam tinjauan dampak gempa di Nagekeo. (YouTube/Sekretariat Presiden) Setelah ini, maka pemerintah daerah menggunakan belanja tidak terduga (BTT) dari APBD masing-masing untuk penanganan lanjutan.
"Kemudian yang kedua, setelah masa tanggap bencana, ada skema menggeser belanja tidak terduga ke belanja program dan kegiatan. Itu yang sementara dilakukan teman-teman di Badan Keuangan," lanjut dia.
Sesuai dengan arahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), kata dia, maka penggunaan BTT ini bisa digunakan untuk bantuan sosial.
"Karena ini sudah sesuai dengan surat edaran Mendagri. Ya, jika masa tanggap darurat bencana berakhir maka penggunaan dana bantuan sosial plus bantuan keuangan dari pemda lainnya dilakukan dengan cara menggeser anggaran dari BTT," tandasnya.
3. Apresiasi Gubernur NTT
Gubernur NTT Melki Laka Lena. (Dok Biro Apim NTT) Gubernur NTT Melkiades Laka Lena sebelumnya mengapresiasi bantuan tersebut langsung kepada Presiden Prabowo yang mengunjungi Nagekeo pada 26 Agustus 2026.
“Terima kasih Pak Presiden. Semua kabupaten di Pulau Flores ini mendapatkan Rp20 miliar dan provinsi Rp40 miliar, itu sangat membantu kami untuk menggerakkan lebih maksimal lagi biar bisa bantu pengungsi," ucapnya.
Mendagri Tito Karnavian sebelumnya menyatakan dana tambahan Belanja Tidak Terduga (BTT) dari Presiden ini telah ditransfer seluruhnya ke rekening kas daerah pada 24 Agustus 2026 melalui Menteri Sekretaris Negara.
